Tekanan Sanksi Ekonomi Global: Kenapa Korea Utara Keukeuh Maju Dalam Teknologi Nuklirnya?

Korea Utara merupakan negara yang terkucilkan baik secara politik maupun ekonomi. Negara ini sudah menjadi pusat perhatian global karena Korea Utara memiliki ambisi untuk terus mengembangkan program nuklirnya yang dimana hal ini mengancam perdamaian dunia. Sejak awal tahun 2000-an, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menerapkan sanksi-sanksi ekonomi untuk menekan Korea Utara agar memberhentikan pengembangan senjata nuklir. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya: 

• Memberikan larangan untuk melakukan perdagangan senjata dan alat-alat militer, penggunaan ganda teknologi, kendaraan, mesin industri, dan logam.

• Memblokir aset-aset individu yang memiliki keterlibatan dalam program nuklir.

• Memberikan larangan impor barang mewah tertentu.

• Memberikan larangan melakukan ekspor alat-alat listrik, batu bara, mineral, makanan laut dan produk makanan, kayu, tekstil, dan batu.

• Memberikan batasan untuk mengirim tenaga kerja dari Korea Utara ke negara lain.

• Memberikan batasan mengimpor minyak dan minyak bumi olahan.

• Memberikan larangan impor gas alam.

• Membatasi hak Korea Utara untuk melakukan penangkapan ikan.

• Memberikan batasan untuk melakukan kerja sama ilmiah dan teknis kepada Korea Utara.

• Memberikan larangan anggota PBB membuka rekening bank dan kantor perbankan Korea Utara.

Kemudian, dilansir dari artikel Council on Foreign Relations menyatakan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa turut berpartisipasi dalam memberikan sanksi-sanksi kepada Korea Utara sebagai respon mereka terhadap upaya Korea Utara untuk terus mengembangkan Nuklirnya. Sanksi-sanksi ini memiliki tujuan untuk memblokir kesempatan Korea Utara terhadap teknologi dan material yang diperlukan untuk program nuklirnya dan juga sebagai bentuk upaya dalam menjaga stabilitas dunia. Akan tetapi, Korea Utara justru menunjukkan ketahanan yang mencolok dengan mempercepat pengembangan teknologi nuklirnya.

Dampak-Dampak Sanksi Internasional Terhadap Korea Utara Dalam Pengembangan Nuklir

Dilansir dari artikel CSIS mengungkapkan bahwa para analis menilai sanksi internasional yang diberikan kepada Korea Utara membawa dampak negatif bagi keadaan negara tersebut. Sanksi-sanksi internasional yang diberikan ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Korea Utara. Berbagai bentuk larangan-larangan ini telah membuat Korea Utara tidak profitable. Hal ini kemudian membuat Korea Utara pada sebagian besar wilayahnya mengalami peningkatan keterbatasan pangan serta ketidakcukupan stok obat-obatan penting. Sejumlah barang yang dilarang untuk diimpor telah menimbulkan peningkatan penyelundupan dan volume impor "abu-abu" dan adanya operasi kapal yang tidak memiliki kejelasan asal dari kapal-kapal tersebut. Secara umum, jumlah perantara dalam memasok barang yang dilarang untuk impor telah meningkat, yang dimana lebih banyak pemasok di sepanjang jalan yang memberikan tarif biaya yang mahal untuk "risiko" yang diambil, sehingga membuat biaya akhir barang menjadi tidak terjangkau untuk masyarakat Korea Utara. Kemudian dilansir dari artikel Council on Foreign Relations menyatakan bahwa, Sanksi juga kerap kali mengulur pengiriman bantuan kemanusiaan internasional dengan membuat bea cukai kesulutan serta operasi birokrasi lainnya. Berdasarkan laporan dari DKPBB 2019, bantuan kemanusiaan ke Korea Utara dapat memakan waktu hingga 10 bulan untuk diproses, jika tidak diblokir sama sekali. 

Akan tetapi, walaupun telah diberikan sanksi ekonomi secara internasional, tidak membuat pemerintahan Kim Jong-Un gentar dalam mengembangkan senjata Nuklirnya. Mengutip dari Council on Foreign Relations, Kim Jong-Un terus melakukan uji coba rudal dan nuklir semenjak dari tahun 2012. Kemudian para ahli melihat bahwa pemerintahan Kim Jong-Un menilai sanksi-sanksi ini sebagai bentuk ancaman bagi rezimnya sehingga ia menggunakan cara yang agresif sebagai responnya terhadap sanksi internasional ini. Mengutip dari KBS World Radio mengungkapkan bahwa, Korea Utara tetap terus mengembangkan nuklirnya karena dengan membuat dan mengembangkan nuklir, Korea Utara akan merasa aman dari ancaman Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat Korea Utara sebagai negara yang mendukung aksi terorisme sehingga hal ini membuat Korea Utara merasa khawatir negaranya akan menjadi sasaran empuk aksi militerisasi dari Amerika Serikat. Kemudian alasan lainnya adalah dengan adanya senjata nuklir akan membuat Korea Utara unggul dalam sistem negosiasi serta akan tercapainya kesepakatan berhubungan baik dengan Amerika Serikat.

Beberapa pakar kebijakan luar negeri meyakini bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberhentian pengembangan nuklir. Bahkan, pada pertengahan tahun 2022, Korea Utara telah meningkatkan uji coba rudal, dan para analis percaya bahwa negara itu sedang mempersiapkan uji coba nuklir lainnya. Korea Utara juga telah mengamankan rute perdagangan gelap, yang sebagian besar berkaitan dengan Tiongkok. Menurut laporan Dewan Keamanan PBB melalui jalur perdaganvan gelap, impor minyak bumi olahan Korea Utara melampaui kuota yang ditetapkan PBB sebesar 500.000 barel sebanyak 64.301 barel pada tahun 2021. Negara itu juga sukses mengakali larangan ekspor batu bara, besi, dan makanan laut dengan jalur-jalur ilegal. 

Berdasarkan artikel Council of Foreign Relations, terdapat perbedaan pendapat dalam menghadapi tantangan ini. Beberapa berpendapat perlu adanya langkah yang lebih tegas sehingga membuat Korea Utara benar-benar terisolasi dan tidak dapat mengembangkan nuklirnya. Namun ada beberapa pihak yang berpendapat jika menggunakan sanksi yang lebih keras akan memperkeruh hubungan Amerika Serikat dengan China dan kemudian berdampak pada negara-negara lain. Pihak-pihak yang lain juga memiliki pendapat bahwa pemberian sanksi internasional terhadap Korea Utara akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa memberikan efek yang signifikan dan perlu adanya peningkatan tekanan terhadap Korea Utara dengan bertahap.

Kesimpulan

Korea Utara merupakan negara yang sangat berambisius dalam mengembangkan nuklirnya. Walaupun mereka sedang mengalami sanksi internasional, hal ini tidak membuat mereka gentar dalam pengembangan nuklir tersebut. Mereka melakukan berbagai cara bahkan dengan cara-cara ilegal untuk mendapatkan pasokan material-material tersebut. Hal ini kemudian menjadi tantangan dalam kancah internasional dalam menjaga perdamaian dunia yang dimana sanksi ekonomi secara internasional ini belum sukses dalam mengisolasi Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya.

Referensi

Barannikova, Anastasia "Sanctions againts North Korea: An Unintended Good?" | CSIS, diakses pada tanggal 7 September 2024, melalui link https://www.csis.org/analysis/sanctions-againts-north-korea-unintended-good 

"Pengenalan isu nuklir Korea Utara", | KBS World Radio, diakses pada tanggal 7 September 2024, melalui link https://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/faq/intro_nuclear_issue.htm?lang=i 

"Resolutions" | United Nations Security Council, diakses pada tanggal 7 September 2024, melalui link https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1718/resolutions 

United Nations Security Council Resolution 2464 (2019).

"What to Know About Sanctions on North Korea" | Council on Foreign Relations, diakses pada tanggal 7 September 2024, melalui link https://www.cfr.org/backgrounder/north-korea-sanctions-un-nuclear-weapons