Pokok Pemikiran Marx Weber dan Herbert Lionel Adolphus Hart (HLA Hart)

Nama : Tia Ayu Puji Lestari

NIM : 222111227

Kelas: 5F HES

Judul : Hukum Menurut H.L.A. Hart dan Relevansinya untuk Mewujudkan Hukum yang Adil di Indonesia

Max Weber: Pemikiran Weber tentang sosiologi hukum berfokus pada  rasionalisasi hukum dalam masyarakat modern. Ia membedakan antara hukum formal dan substantif, serta peran otoritas dalam pembentukan hukum.

HLA Hart: Hart terkenal dengan konsepnya tentang rule of law yang dibedakan menjadi peraturan primer (tugas/kewajiban) dan peraturan sekunder (kekuasaan). Ini adalah kritik terhadap teori komando hukum ala Austin, yang menurut Hart terlalu sederhana

Pokok-pokok pemikiran HLA Hart:

1. Hukum sebagai sistem aturan: Hart membedakan antara aturan primer (kewajiban) dan sekunder (pemberian kekuasaan).

2. Kritik terhadap teori komando: Hart menolak pandangan Austin tentang hukum sebagai perintah yang didukung ancaman. Menurutnya, hukum lebih kompleks dan mengatur melalui aturan, bukan hanya ancaman.

3. Kewajiban hukum: Hart memperjelas perbedaan antara seseorang "diwajibkan" melakukan sesuatu dan memiliki kewajiban.

Pandangan tentang Max Weber dan HLA Hart di masa kini:

- Max Weber: Pandangan Weber tentang rasionalisasi hukum dan peran otoritas sangat relevan di era modern. Ia menekankan bagaimana hukum menjadi lebih birokratis dan sistematis, namun tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial.

- HLA Hart: Hart masih berpengaruh dengan idenya tentang aturan primer dan sekunder dalam melihat bagaimana hukum berfungsi secara struktural, termasuk tantangan globalisasi yang mempengaruhi hukum lintas negara.

Analisis perkembangan hukum di Indonesia:

- Max Weber: Indonesia mengalami birokratisasi hukum yang sejalan dengan pemikiran Weber. Namun, pengaruh nilai-nilai tradisional dan sosial seringkali menghambat rasionalisasi penuh sistem hukum.

- HLA Hart: Struktur hukum Indonesia dapat dilihat melalui aturan primer (seperti undang-undang) dan sekunder (prosedur legislatif dan yudisial). Peraturan sekunder di Indonesia berkembang untuk mengelola kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mencerminkan teori Hart.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H