3. Partisipasi Masyarakat yang Minim
Meskipun UUPPLH menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam praktiknya banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak mereka juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.
4. Pengaruh Korporasi Besar
Korporasi besar sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dalam banyak kasus, kepentingan bisnis lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menciptakan konflik antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lingkungan jangka panjang.
Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan Lingkungan
1. Penguatan Penegakan Hukum
Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar dapat menegakkan hukum secara efektif. Sanksi bagi pelanggar harus ditegakkan dengan tegas untuk memberikan efek jera.
2. Integrasi Kebijakan
Kebijakan pembangunan ekonomi harus diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan melibatkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Pendidikan tentang hak-hak masyarakat terkait perlindungan lingkungan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga lingkungan hidup. Program-program penyuluhan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan.
