Menyikapi Sistem Zonasi Sekolah

Pekan yang belum lama berlalu, di seantero tanah air, mencuat masalah seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Muhadjir Effendi memperkenalkan sistem "zonasi" dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan area tempat tinggal mereka.

Sebenarnya, kebijakan Prof. Muhadjir sangatlah mendasar, supaya fenomena "kasta" dalam sistem pendidikan di Indonesia bisa dikikis sedikit demi sedikit, mengingat kesempatan mendapat pendidikan yang layak adalah hak asasi setiap warga negara tanpa melihat latar belakang strata sosial seseorang.

Selama ini, pendidikan cenderung masih memihak kepada kaum berduit. Walaupun di setiap daerah ada pendidikan gratis atau ada bantuan operasional sekolah (BOS), namun tak serta merta seluruh masyarakat di tataran ekonomi menengah ke bawah mengakui bahwa pendidikan kita sudah merata dan benar-benar berpihak kepada semua pihak. 

Kalau memang sistem zonasi benar-benar untuk pemerataan dan menghilangkan imej "Sekolah Pavorit"  maka kebijakan ini harus dipertahankan. Tetapi sekiranya ada unsur lain, maka tentu harus dicari solusi terbaik agar semua keinginan bisa diakomodir secara adil tanpa tendensius.

Sistem zonasi harus dibiasakan dan kalau bisa faktor-faktor pendukung terbentuknya imej sekolah favorit juga harus dibendung. Misalnya bisa dengan memberlakukan sitem rolling tenaga pengajar supaya tidak terjadi bahwa sekolah A tempat berkumpulnya tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkualifikasi tinggi sementara sekolah B hanya sebagai tempat mengabdinya guru yang baru mencoba kemampuan mengajarnya. 

Sejatinya tidak boleh ada sekolah favorit yang selama ini mempengaruhi psikologi orang tua dan juga siswa. Dalam hal ini Pemerintah RI harus bisa membina semua sekolah dan menjaga kulaitasnya supaya semua sekolah menjadi primadona yang dikejar-kejar oleh masyarakat tanpa harus melirik sekolah lain yang lokasinya jauh karena keunggulannya.

Ketika imej sekolah sudah sama dan jurang kualitasnya tidak begitu jauh, maka tanpa ada sitem zonasi pun masyarakat tidak akan menumpuk di satu sekolah tertentu saja tetapi otomatis akan memilih sekolah terdekat dengan pertimbangan efektifitas dalam berbagai hal yang akan menguntungkan semua pihak.(*)

Sekadar berbagi untuk Indonesia pintar.

KL: 13072018