Mohon tunggu...
T.H. Salengke
T.H. Salengke Mohon Tunggu... Petani - Pecinta aksara

Ora et Labora

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Najib Razak Dicekal, Anwar Ibrahim Dibebaskan

16 Mei 2018   11:38 Diperbarui: 16 Mei 2018   12:24 830
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tun Mahathir Mohamad (93 tahun) kembali berkuasa di panggung politilk Malaysia. Kubu koalisi partai oposisi "Pakatan Harapan" yang dipimpinnya menang besar yakni 104 kursi parlemen mengatasi kubu petahana Barisan Nasional (BN) yang hanya mendapat 79 kursi dari total 222 kursi di parlemen. Sisa kursi diraih oleh partai Islam se-Malaysia (PAS) dan dari calon independen.

Kepala pemerintahan paling tua di dunia itu benar-benar membuat perubahan besar di Malaysia. Kini ia sedang menjadi penentu bagi negeri yang berpopulasi sekitar 35 juta jiwa itu. 

Banyak agenda yang tertuang dalam manifesto Pakatan Harapan, namun agenda yang menonjol ditunggu-tunggu oleh rakyat dalam 100 hari pertama tampaknya berkutat pada menstabilkan ekonomi dan politik Malaysia, mengajukan pengampunan bagi Anwar Ibrahim, mengevaluasi penghapusan Goods and Service Tax (GST) serta membuka kasus skandal penyelewengan dana 1Malaysia Deveplomen Berhad (1MDB) yang merugikan negara ratusan juta dolar Amerika.

Tak sampai seminggu berkuasa sudah mencekal mantan PM Najib Razak, menggantikan pemimpin stasiun TV dan radio pemerintah yang dinilai selama ini memihak kepada pemerintah BN.  Tak hanya itu, Mahathir juga mencopot ketua Mahkamah Agung yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa PM Najib Razak bersih dari skandal penyelewengan dana 1MDB.

***

Sementara itu, di tengah hingar bingar politik Malaysia, tokoh reformasi Malaysia Anwar Ibrahim (71 tahun) hari ini Rabu (16/5) resmi dibebaskan setelah sekian tahun mendekam dalam penjara karena konspirasi politik para penguasa dalam partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan partai-partai dalam BN. 

Anwar Ibrahim awalnya dipenjara oleh Mahathir Mohammad yang ketika itu keduanya berseteru saat menjadi perdana menteri dan wakil perdana menteri. Walaupun sempat bebas beberapa waktu saat berkuasanya PM Abdullah Ahmad Badawi namun Anwar kembali dipenjarakan ketika PM Najib Razak berkuasa.

(MyNewshub)
(MyNewshub)
Tak lama setelah oposisi menang dan Mahathir Mohamad dilantik oleh Raja Malaysia Sultan Muhammad V, isteri Anwar--Dr. Wan Azizah Ismail--menghadap sultan memohon pengampunan bagi suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad atas nama kepala pemerintahan. Media Malaysia melansir bahwa permohonan kedua petinggi Malaysia itu telah dikabulkan langsung oleh Sultan dan Anwar akan dibenarkan kembali berpolitik. 

Mekanisme pembebasan Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR) dijelaskan oleh Sekjen PKR Datuk Saifuddin Nasuition bahwa Anwar akan dibebaskan langsung dari Hospital Rehabilitasi Cheras. Dari Cheras, Anwar langsung menuju Istana Negara tempat Masjlis Raja-Raja Melayu bersidang memutuskan pembebasan penuh bagi Anwar Ibrahim.

Dalam beberapa pernayataan resmi, Mahathir Mohamad menegaskan bahwa dirinya hanya memerlukan waktu dua tahun untuk menstabilkan ekonomi dan politik Malaysia. Selanjutnya akan diserahkan kepada Anwar Ibrahim untuk memimpin dan mebangun Malaysia.

Mahathir  Muhammad telah mengangkat pemimpin PKR Dr Wan Azizah Ismail sebagai wakil perdana menteri, pemimpin Partai Aksi Dekorasi (DAP) Lim Guan Eng sebagai menteri keuangan, pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) Muhyiddin Yassin sebagai menteri Dalam Negeri, dan pemimpin Partai Amanah Mat Sabu sebagai menteri pertahanan.

Politik Malaysia semakin menarik untuk diikuti karena menyatukan partai dengan ideologi politiknya berbeda di atas satu panggung politik yang tentu bukan suatu hal yang mudah. 

Apalagi Mahathir Mohammad adalah bekas seteru Anwar Ibrahim dan juga para pemimpin partai-partai dalam koalisi Pakatan harapan pernah memiliki catatan perseteruan antara satu sama lain. 

Rakyat Malaysia hanya ingin perubahan dan ingin melihat pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kesewenang-wenangan. Keberadaan raja Agung sebagai kepala negara, menjadi rujukan yang tentu bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan Malaysia yang dijalankan oleh pemerintah berkuasa.(*)

KL: 16052018

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun