Para pejabat negara memang cukup banyak yang berkunjung ke Malaysia dan Singapura karena kedekatan geografis. Tingginya intensitas kunjungan tamu yang notabene pejabat negara, selama ini menghabiskan biaya besar untuk entertein para tamu yang berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.Â
Banyaknya kebutuhan biaya entertein tamu, diketahui saat Rapat Koordinasi Satuan Kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur yang berlangsung cukup seru. Pasalnya Duta Besar Rusdi Kirana merespon agar anggaran Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini banyak tersedot untuk melayani tamu yang berkunjung ke KBRI Kuala Lumpur supaya dialokasikan untuk membantu layanan pendidikan anak-anak masyarakat Indonesia di Malaysia.
"Seharusnya biaya untuk entertein para pejabat negara yang datang dengan biaya dinas, dipakai untuk membantu kebutuhan layanan pendidikan anak WNI/TKI. Saya akan terbitkan surat edaran kepada pejabat yang bertamu ke KBRI Kuala Lumpur supaya membayar biaya transportasi dan konsumsi sendiri karena mereka sudah dibiayai negara sementara rakyat Indonesia di Malaysia masih banyak yang belum beruntung," tegas Duta Besar di sela-sela pembukaan Rakor Atdikbud di Hotel Royal Chulan Seremban, Sabtu (27/1/2018) malam.
Di Malaysia, kata Duta Besar lagi, ada dua hal yang paling penting untuk dilaksanakan dengan baik yaitu mengupayakan agar semua masyarakat Indonesia di Malaysia mendapat paspor dan permit kerja, dan yang kedua, semua anak-anak TKI baik yang berdokumen atau pun tidak, harus mendapat akses pendidikan dasar dan menengah. "Memberikan layanan pendidikan bagi anak buruh migran adalah kewajiban kita semua. Adapun kegiatan lain yang bersifat kebudayaan hanya menjadi pelengkap," tambahnya.
Selain anggaran Atase Pendidikan, Duta Besar juga meminta agar anggaran Pensosbud juga dialokasikan untuk membantu layanan pendidikan anak Indonesia baik dalam bentuk mendirikan Community Learning Center (CLC), Indonesia Community Center (ICC), Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM) dan juga dalam bentuk penyediaan kegiatan kursus dan pelatihan untuk bekal keterampilan kerja seperti target tahun 2018 ini akan mendirikan 50 CLC baru di wilayah Sarawak dan mendirikan PKBM di KBRI Kuala Lumpur serta Tempat Kegiatan Belajar (TKB) sebagau sub PBKM yang bisa dibaut di pusat-pusat konsentrasi WNI/TKI di seluruh Semenanjung Malaysia.
 Hadir pada Rakor tersebut, Duta Besar Rusdi Kirana, Kepala Kanselerai KBRI Andreano Erwin, Counselor Pensosbud Agus Badrul Jamal, Atdikbud Prof. Dr. Ari Purbayanto, para pelaksana fungsi Pensosbud seluruh perwakilan RI di Malaysia, Home Staf KBRI Kuala Lumpur, Koordinator Pendidikan Non Formal, guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan Staf KBRI Kuala Lumpur.
**
Sejak Pemerintah Malaysia tidak menerima anak Indonesia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Malaysia, masalah pendidikan anak Indonesia di Malaysia bertambah rumit, terlebih lagi saat menangani layanan pendidikan bagi anak buruh migran ilegal. Namun Duta Besar Rusdi Kirana sudah menyakatakan sikap bahwa dirinya tidak peduli dengan status legal atau ilegalnya anak Indonesia di Malaysia, karena masalah pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa pengecualian.
Sebagai informasi, perlu juga disampaikan bahwa di Semenanjung Malaysia memiliki aturan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kerja tidak boleh menikah dan membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Dari sinilah muncul permasalahan pendidikan ketika banyak buruh migran yang melanggar ketentuan ini.
Namun demikian, setiap permasalahan tentu harus ditangani dan diselesaikan dengan baik. Sikap dan kebijakan Duta Besar Rusdi Kirana untuk memotong anggaran entertein pejabat negara yang berkunjung ke KBRI Kuala Lumpur supaya mendanai sendiri transportasi dan konsumsi selama berada di Malaysia adalah sangat baik demi bisa membantu anak-anak WNI/TKI yang anak-anak mereka tidak mampu dan tidak memenuhi syarat bersekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan International School serta sekolah swasta lainnya.
Semoga Pemerintah Indonesia dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat senantiasa dapat bersinergi untuk membantu menyelesaikan masalah pendidikan anak buruh migran Indonesia di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak sesuai amanat UUD 1945 dan cita-cita para pejuang pendidikan nasional.(*)
