Pendirian Dubes Rusdi Kirana terhadap Pendidikan Anak TKI Ilegal

Anak-anak kecil yang polos berbaris rapi di bawah Rumah Susun (Flat) Bayu Perdana Klang, Selangor, Malaysia. Di tangan masing-masing tergenggam erat miniatur benderah merah putih sambil dilambai-lambaikan saat menyambut kedatangan Duta Besar Rusdi Kirana dan rombongan pada hari Selasa, 12 Desember 2017. Mereka adalah anak-anak pekerja migran ilegal yang bersekolah di Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) Insan Malindo, Klang.

Pusat belajar anak-anak Indonesia tersebut didirikan pada tahun 2005 oleh seorang warga negara Malaysia YM Ungku Raja Kamaruddin, merupakan pengusaha berdarah Bugis dari kerabat Diraja Selangor. Sejak awal berdirinya PPWNI Klang, YM Raja Kamaruddin atau yang akrab dipangggil Ungku Raja telah menugaskan isterinya Puan Sarina Binti Che Mat sebagai Kepala Sekolah.

Pada hari kunjungan rombongan Duta Besar, sekolah yang dibuka di pusat konsentrasi pekerja migran Indonesia itu tampak sangat meriah, dihias indah, mulai dari lorong masuk hingga ke panggung untuk menyambut kedatangan Kepala Perwakilan RI yang merupakan pendiri dan pemilik Lion Group itu.  

Ikut serta dalam rombongan tersebut Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Prof.Dr. Ari Purbayanto, Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur Kapt. Muhammad Abduh, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Drs. H. Agustinus Suharto, M.Pd., dan Koordinator Pendidikan Non-Formal Taufiq Hasyim Salengke.

Seusai penandatanganan prasasti kunjungan, Duta Besar turut menyerahkan bantuan dua unit komputer serta buku pelajaran. Dalam acara yang sama, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Drs. H. Agustinus Suharto, M.Pd berkesempatan menyampaikan ijazah paket A kepada 7 orang siswa yang lulus ujian sekolah berbasi nasional (USBN) pada tahun 2017.

Dubes Rusdi Kirana bersama YM Ungku Raja Kamaruddin memeriksa ijazah Paket A milik salah seorang siswa PPWNI Klang. Foto: Dok. Pribadi.

Sang pendiri PPWNI Klang dengan tegas meminta kepada Duta Besar dan Atdikbud, dan Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk membantunya memberikan dukungan akses pendidikan kepada anak pekerja migran Indonesia tanpa harus melihat status mereka di Malaysia karena bagi dirinya akses belajar formal bagi generasi muda lebih utama dan harus kita perjuangkan karena ini adalah hak bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Sebelumnya Ungku Raja dengan tegas menyatakan bahwa saya akan pasang badan apabila pihak berwajib Malaysia merazia anak-anak pekerja ilegal yang bersekolah di sekolah yang didirikannya.

Merespon hal tersebut, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Prof. Dr. Ari Purbayanto dalam sambutannya menegaskan bahwa Perwakilan RI akan mengupayakan agar anak Indonesia di Klang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sebagai jaminan keberlangsungan belajar mereka.

Disampaikan juga bahwa Pemerintah sangat serius memberikan perhatian dalam hal layanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia dengan mengirim guru secara berkala. Selain itu, KBRI juga membuka akses kepada para relawan pendidikan untuk ikut andil mengajar di PPWNI Klang walau pun dalam jangka waktu yang singkat dan biasanya mereka sekadar memberikan motivasi dan wawasan ke-Indonesia-an serta kesenian.

Persembahan tarian oleh siswa anak pekerja migran Indonesia di PPWNI Klang. Foto: Dok. Pribadi.

Atdikbud KBRI Kuala Lumpur menyatakan bahwa sebagaimana yang telah berjalan selama ini, akan terus berkomitmen membantu keperluan guru dan siswa di PPWNI Klang demi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang Pemerintah Indonesia harapkan. 

Sementara itu, Duta Besar Bapak Rusdi Kirana memberikan jaminan kepada pendiri PPWNI Klang YM Raja Kamaruddin bahwa Pemerintah Indonesia akan hadir membantu warga Indonesia terkait pemberian dokumen dan juga kepentingan belajar bagi anak-anak Indonesia yang belajar di PPWNI Klang.

Disampaikan juga bahwa mulai Januari KBRI akan membuka tempat kegiatan belajar masyarakat yang dilaksanakan setiap akhir pekan. Perwakilan RI juga akan membangun sekolah/Community Learning Center (CLC) bagi anak-anak Indonesia sebanyak- banyaknya, khususnya di Sarawak.

Di Sarawak hingga akhir bulan Juni 2018 akan didirikan sebanyak 50 CLC dan di Sabah akan dibangun SMK agar pendidikan anak Indonesia benar benar bisa terlayani. Begitu juga di wilayah perbatasan Entikong akan dibangun boarding school SMP Plus dan SMK oleh Kemdikbud RI yang operasionalisasinya dari dana sosial perusahaan. Dengan adanya SMK anak-anak dapat segera bekerja setelah lulus sekolah dengan memperoleh skill di bidang perhotelan maupun bidang teknis lainnya.

Menangani layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran ilegal di Malaysia bagaikan memakan buah simalakama, karena bila diberi akses pendidikan formal kepada mereka, maka seolah-olah bersubhat dengan pekerja migran ilegal yang keberadaan mereka terbentur dengan aturan hukum keimigrasian negara setempat yang mewajibkan semua warga asing untuk memiliki izin tinggal, sementara di sisi lain, apabila tidak diberikan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran tersebut, akan menyalahi ketentuan hak asasi manusia yang diatur dengan jelas dalam UUD-1945 yaitu hak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara.(THS)

Sekadar berbagi untuk Indonesia cerdas.

Klang:12122017