Di Sarawak hingga akhir bulan Juni 2018 akan didirikan sebanyak 50 CLC dan di Sabah akan dibangun SMK agar pendidikan anak Indonesia benar benar bisa terlayani. Begitu juga di wilayah perbatasan Entikong akan dibangun boarding school SMP Plus dan SMK oleh Kemdikbud RI yang operasionalisasinya dari dana sosial perusahaan. Dengan adanya SMK anak-anak dapat segera bekerja setelah lulus sekolah dengan memperoleh skill di bidang perhotelan maupun bidang teknis lainnya.
Menangani layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran ilegal di Malaysia bagaikan memakan buah simalakama, karena bila diberi akses pendidikan formal kepada mereka, maka seolah-olah bersubhat dengan pekerja migran ilegal yang keberadaan mereka terbentur dengan aturan hukum keimigrasian negara setempat yang mewajibkan semua warga asing untuk memiliki izin tinggal, sementara di sisi lain, apabila tidak diberikan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran tersebut, akan menyalahi ketentuan hak asasi manusia yang diatur dengan jelas dalam UUD-1945 yaitu hak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara.(THS)
Sekadar berbagi untuk Indonesia cerdas.
Klang:12122017
