Masalah layanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia memang cukup kompleks. Terlebih lagi pemberian layanan pendidikan bagi anak pekerja migran ilegal yang kehadirannya di Negeri Jiran jelas-jelas tidak diharapkan secara hukum keimigrasian. Eksodus masyarakat Indonesia ke Malaysia baik secara legal maupun ilegal telah melahirkan generasi baru dan tentunya tetap harus dilindungi dan dibina oleh Pemerintah RI melalui kantor perwakilannya.
Anak Indonesia yang orang tuanya bekerja seara legal masih bisa diakomodasi di beberapa sekolah Indonesia dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Malaysia. Namun bagi anak yang orang tuanya ilegal, cenderung terbiar dan tidak bersekolah.
Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah sulitnya mendeteksi keberadaan para imigran ilegal karena tidak terdata sama sekali. Hal ini telah menimbulkan masalah baru di mana setiap anak yang berhak mendapat pendidikan yang layak dari negaranya tidak dapat diterima atas berbagai lasan dan kendala tersebut.
**
Di kota Klang, negara bagian Selangor, Malaysia, berdiri sebuah pusat belajar yang disebut Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) Bayu Perdana Klang. Pusat belajar ini didirikan oleh seorang Kerabat Diraja Selangor, Ungku Raja Kamaruddin (68 tahun). Lelaki berdarah Bugis ini terpancing jiwa sosialnya setelah beberapa kali bertemu dengan tokoh masyarakat Bugis di Selangor, Malaysia yang mengeluhkan banyaknya anak-anak pekerja migran ilegal yang tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki dokumen seperti paspor dan izin tinggal yang biasa disebut undocumented.
Pada tahun 2005, YM Raja Kamaruddin yang akrab disapa Ungku Raja, mulai membuka pusat pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang selama ini tidak bersekolah di Malaysia karena undocumented. PPWNI dibuka di lantai bawah Rumah Susun (Flat) Bayu Perdana, Bukit Raja, Klang, Selangor. Hingga saat ini, PPWNI menempati lima lokal (ruang) dengan jumlah siswa 85 orang untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Pada saat dibukanya PPWNI Klang, Ungku Raja menugaskan isterinya Puan Sarina Binti Che Mat sebagai Kepala Sekolah dengan dibantu oleh dua orang guru warga negara Malaysia. Pada tahun 2010 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mulai membantu jalannya kegiatan belajar mengajar di PPWNI Klang dan mulai mengirim tenaga pendidik dari Indonesia yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari Pendidikan Non-Formal Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini, ada tiga guru tetap di PPWNI Klang yaitu Ibu Wardaninengsih dan juga guru GTK Kemdikbud RI yaitu Pak Andi Syamsul Bahri dan Ibu Nur Helny Kuswanty.
Masyarakat Indonesia juga sering berkontribusi aktif mengajar di PPWNI Klang secara berkala seperti mahasiswa yang magang dan juga para relawan pendidikan sebagaimana yang pernah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut oleh Studec Internasional yang terdiri dari mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi di tanah air.
Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM) dan juga para mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Pokjar Kuala Lumpur sangat aktif berbagi ilmu dan pengalaman kepada anak-anak Indonesia di PPWNI Klang sebagai bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di perantauan.
Kiprah pemerintah dan perwakilan RI di Malaysia
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Prof. Dr. Ari Purbayanto setiap tahun mengupayakan pengiriman tenaga pendidik untuk ditempatkan di PPWNI Klang dan juga secara terus menerus memperlengkap buku pelajaran dengan dibantu oleh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) sebagai sekolah induk.
Kepada tiga orang guru tetap di PPWNI Klang, Atdikbud KBRI Kuala Lumpur menekankan supaya tetap bersemangat dan berkreasi dengan penuh dedikasi supaya anak-anak Indonesia di Malaysia walau pun undocumentedtetap bisa mengenyam pendidikan yang mengacu pada standar nasional dalam upaya membentuk anak didik yang religius, nasionalis dan demokratis serta bertanggung jawab.
Selama ini, anak-anak Indonesia yang bersekolah di PPWNI Klang diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian Paket A. Mulai tahun 2018, sudah ada yang akan mengikuti ujian paket B yang dikoordinasikan oleh Koordinator Pendidikan Non-Formal KBRI Kuala Lumpur. Sejauh ini, eksistensi PPWNI Klang sudah semakin establis yang walaupun masih perlu dibenahi karena tetap menjadi pusat pendidikan anak-anak Indonesia yang ilegal yang keberadaannya di Malaysia menyalahi peraturan negara setempat.
Hal yang miris kalau berbicara PPWNI Klang adalah sering terjadinya razia oleh pihak berwajib Malaysia sehingga tidak lancarnya kegiatan belajar mengajar. Apabila ada razia, anak-anak lari bersembunyi walau pun Ungku Raja memberikan jaminan keamanan bahwa anak-anak yang bersekolah tidak akan ditangkap oleh polisi yang melakukan razia.
Pada tahun 2015 yang lalu, dalam satu kesempatan makan bersama Atdikbud Prof Ari Purbayanto di Klang, Ungku Raja berbicara bahwa selama dirinya masih ada dan sihat, akan dipastikan anak-anak Indonesia yang ilegal di Klang tetap bisa bersekolah di PPWNI yang didirikannya. "Urusan pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, apabila kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, maka akan muncul permasalahan baru di Malaysia. Oleh karena itu, saya mengajak untuk sama-sama kita berbuat, jangan lihat mereka berdokumen atau tidak," tegas Ungku Raja.
Sekadar berbagi di akhir pekan untuk Indonesia pintar.
KL:09122017
