Krisis Pekerja Asing, Malaysia Kesulitan Lanjutkan Pembangunan

Krisis ekonomi yang melanda Malaysia, berdampak besar terhadap hengkangnya pekerja migran asing dari Semenanjung Malaya yang selama ini menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan untuk mencari rezeki. Sementara itu, penduduk setempat mayoritas enggan bekerja di sektor konstruksi sebagai buruh kasar. Hal inilah yang menjadi dilema besar di Malaysia dan terancam gagal membangun karena tingginya ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

Terdapat enam sektor pekerjaan yang dijatahkan bagi tenaga kerja asing, yakni manufaktur, konstruksi, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan kuari. Namun demikian, Malaysia masih memberikan toleransi tinggi kepada pekerja asing untuk bekerja sebagai tukang masak restoran, jasa pembersihan (cleaner), perhotelan, spa dan refleksologi, kedi, dan pekerja urusan kargo di pelabuhan dan lapangan terbang. Karena masyarakatnya cenderung memilih-milih kerja.

**

Sepanjang tahun 2017, pemerintah Malaysia telah memangkas banyak jumlah tenaga asing di berbagai bidang untuk mengimbangi situasi ekonomi yang melanda negaranya. Tenaga profesional asing di perguruan tinggi negeri dan swasta juga banyak yang tidak diperpanjang kontraknya serta semakin berkurangnya jatah penelitian. Selain itu, dapat dilihat di Petronas, perusahaan mega negara yang bergerak dalam bidang petroleum, telah memangkas banyak tenaga profesional asing.

Presiden Persatuan Kontraktor Malaysia (MBAM), Foo Chek Lee misalnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa dalam bidang konstruksi, Malaysia kekurangan tenaga kerja sekitar 800,000 orang untuk memenuhi keperluan pembangunan projek-proyek infrastruktur dan proyek lain.

**

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kerja, pemerintah Malaysia telah mendatangkan para pekerja dari India, Bangladesh dan Nepal untuk ditempatkan di sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa penjaga keamanan (security).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Najib Razak baru-baru ini, Malaysia tetap bertekad akan merampungkan beberapa proyek meganya seperti proyek kereta api berkecepatan tinggi (HSR) yang akan menghubungkan Malaysia dan Singapura, juga proyek mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT), serta pembangunan jalan raya.

Walau situasi dan kondisi ekonomi negaranya demikian, Malaysia tetap akan berusaha membereskan PR besarnya untuk mengejar target "Visi 2020" sebagai negara maju di Asia Tenggara. Apalagi sangat menyadari bahwa projek pembangunan tersebut akan mampu merangsang peningkatan ekonomi negara serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Selain itu, juga diakui bahwa akibat sulitnya mendapat pekerja asing (foreign worker), banyak perusahan yang ikut gulung tikar. Akhirnya, majikan di Malaysia terpaksa memberanikan diri mempekerjakan pendatang asing tanpa izin (illegal migrant worker). Hal inilah yang diantisipasi oleh pemerintah Malaysia karena pajak pekerja asing tidak bisa sampai ke kas negara.

**

Mencermati permasalah di atas, justru saya melihat beberapa hal seperti di bawah ini:

Ekonomi Malaysia yang sedang tidak stabil dan seringnya majikan sebagai sub-kontraktor tidak membayar gaji karyawannya.

Mahalnya biaya proses izin kerja yang selama ini sering dibebankan kepada pekerja dengan cara potongan gaji.

Masih cenderung berbelitnya proses pengurusan izin kerja (working permit).

Banyaknya agen (calo) yang bermain dalam proses ini sehingga banyak juga yang tidak lurus, menipu calon pekerja sebagaimana yang banyak ditindak oleh pihak berwajib Malaysia.

Miningkatnya ekonomi dan terbukanya lapangan kerja di negara asal, membuat banyak pekerja asing memilih kembali ke kampung halamannya.

Lima hal tersebut di atas, telah menjadi faktor utama kurangnya tenaga kerja asing di Malaysia. Dan pemerintah negeri jiran harus mencermati hal tersebut supaya negaranya tetap menjadi primadona bagi pekerja asing untuk mengadu nasib di Malaysia.(*)

Sekadar berbagi.

KL: 06112017