Membuka PKBM/CLC di Semenanjung Malaysia
Layanan pendidikan bagi WNI/TKI illegal dalam bentuk PKBM dan CLC di wilayah Semenanjung Malaysia memang tidak dibenarkan oleh pemerintah setempat karena bertentangan dengan aturan hukum keimigrasian Malaysia yang melarang pekerja migran menikah selama memegang izin kerja, baik dengan masyarakat setempat atau sesama pekerja asing.
Memberikan layanan pendidikan bagi anak migran ilegal, sama dengan mengaminkan warga untuk tinggal dan bekerja di negara setempat secara ilegal. Namun di satu sisi, anak migran ilegal juga harus diberikan layanan pendidikan supaya tidak timbul masalah lain akibat dari tidak terlayaninya hak asasi mereka di bidang yang sangat mendasar ini.
Selaku Koordinator Pendidikan Non-Formal di Malaysia, saya bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Fungsi Konsuler, Pejabat Fungsi Penerangan, Atase Ketenagakerjaan dan Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur berksempatan memformulasikan mekanisme layanan pendidikan bagi anak migran ilegal yang selama ini belum terlayani di sekolah formal.
Wacana Duta Besar Rusdi Kirana tentang mekanisme strategis yang bisa diambil supaya anak-anak migran illegal di Malaysia tetap bisa diberikan layanan pendidikan pada akhir pekan di lingkungan premis kantor perwakilan RI.
Terobosan ini tentu harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang, supaya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia tetap berjalan dengan baik, walaupun dalam melakukan terobosan kemanusiaan yang oleh pemerintah negara Malaysia, melanggar aturan keselamatan dan ketertiban dalam negeri serta ketentuan hukum keimigrasian negara setempat.
Dalam bulan Januari 2018 akan direalisasikan pembukaan PKBM di premis kantor perwakilan RI dan di pusat-pusat konsentrasi masyarakat Indonesia untuk dapat memberikan hak dasar setiap warga negara Indonesia di seluruh Semenanjung Malaysia.(*)
KL:10102017
