Peran Pemerintah dalam Memastikan Akses Pendidikan untuk Semua.

Sebagai contoh, di daerah pedalaman Papua dan Kalimantan, banyak anak yang harus menempuh perjalanan jauh, bahkan menyeberangi sungai atau mendaki bukit, hanya untuk sampai ke sekolah. Tanpa upaya serius dari pemerintah untuk membangun sekolah di daerah-daerah tersebut, anak-anak di sana akan terus tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota.  

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi hal ini melalui berbagai program pembangunan sekolah, seperti Program Sekolah Satu Atap (SATAP) yang menggabungkan SD dan SMP dalam satu lokasi agar anak-anak di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan pendidikan mereka.  

Selain itu, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga digunakan untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan dana tambahan untuk operasional sehari-hari, termasuk perbaikan bangunan, pengadaan buku, serta kebutuhan lainnya.  

Namun, tantangan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya terletak pada pembangunan sekolah itu sendiri, tetapi juga pada penyediaan sarana pendukung seperti listrik, air bersih, jalan yang layak, dan akses internet. Di era digital seperti sekarang, akses internet menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mengubah cara belajar menjadi lebih berbasis teknologi.  

Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara telah menerapkan kebijakan penyediaan akses internet gratis bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan program Palapa Ring, sebuah proyek infrastruktur telekomunikasi yang bertujuan untuk memberikan akses internet ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah pelosok.  

Pendidikan Gratis dan Bantuan Finansial bagi Siswa Kurang Mampu.

Faktor ekonomi sering menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Banyak keluarga kurang mampu yang terpaksa menghentikan pendidikan anak-anak mereka karena tidak sanggup membayar biaya sekolah, seragam, buku, atau transportasi.  

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menyediakan pendidikan gratis bagi semua warga negara, setidaknya hingga tingkat dasar dan menengah. Banyak negara telah menerapkan kebijakan ini, termasuk Indonesia, yang telah menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SMA melalui kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun.  

Selain pendidikan gratis, pemerintah juga perlu memberikan bantuan finansial bagi keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah salah satu contoh upaya untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah.  

Di negara lain, program bantuan pendidikan juga banyak diterapkan. Di Brazil, misalnya, pemerintah memiliki program Bolsa Famlia, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak mereka harus tetap bersekolah dan memiliki kehadiran yang baik. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak-anak miskin.  

Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik.