Jerat Konglomerat Kalimantan dalam Kabinet Baru Prabowo-Gibran

Kisah Haji Isam seperti membaca kisah fiksi tentang bagaimana seseorang individu dapat memulai bisnis dan menjadi konglomerat besar, sebagaimana istilah "From Zero to Hero". Penunjukan figur-figur dari jaringan bisnis Haji Isam dalam kabinet Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa hubungan bisnis dan politik di Indonesia semakin erat, bagi saya jadi sebuah refleksi soal bagaimana modal dan kekuasaan saling memengaruhi di Indonesia.

 Meskipun pengaruh ini dapat memberikan stabilitas di sektor-sektor strategis, penting bagi publik untuk tetap waspada dan perlu diberikan perhatian yang lebih kritis untuk mengawasi sejauh mana pengaruh konglomerat akan membentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat atau justru menguntungkan segelintir elite yang menguasai beberapa sektor ekonomi di Indonesia.

 Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah, peran konglomerat Haji Isam jadi perhatian, atau justru isu penting yang perlu diperhatikan oleh kita dan masyarakat secara luas. Dalam tulisan ini, saya akan mencoba melakukan analisa terkait bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saling bersilangan, khususnya peran para konglomerat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam struktur pemerintahan.

Jalan Kejayaan Haji Isam dalam Bisnis dan Politik

Penunjukan menteri dalam kabinet baru pemerintahan selalu menjadi perhatian, dalan kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang semula digadang sebagai "Zeken Kabinet", atau kabinet yang diisi oleh Professional yang Kompeten. Namun, beberapa nama yang terkait dengan seorang individu tertentu jadi terluhat mencurigakan, terutama atas peran dan hak anggaran besar yang dimiliki oleh Para Menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Konglomerat asal Kalimantan, Haji Isam. sumber gambar: kabarbone

Salah satu nama yang mencuat dalam pembahasan ini adalah sosok Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, seorang pengusaha asal Batulicin, Kalimantan Selatan, yang muncul ke permukaan publik sebagai simbol kesuksesan 'from zero to hero'. Namun, di balik citra kesuksesan ini, peran orang-orang dekat dari Haji Isam juga jadi simbol yang mempengaruhi dinamika politik-ekonomi Indonesia yang semakin rumit.

Haji Isam lahir di Batulicin, Kalimantan Selatan, pada 1977. Meski besar di Kalimantan Selatan, Haji Isam bukan berasal dari suku Dayak, suku mayoritas di Kalimantan. Ia berdarah Bugis, berasal dari sebuah desa di Bone, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Andi Arsyad, adalah seorang pedagang tembakau yang merantau ke Kalimantan untuk mencari peruntungan baru. Seperti banyak pengusaha sukses lainnya, Haji Isam diyakini memulainya dari bawah.

Kisah kesuksesan Haji Isam bermula sebagai sebagai tukang ojek hingga operator alat berat, kini ia menduduki puncak kejayaan sebagai salah satu konglomerat besar di Indonesia, bahkan dijuluki sebagai 'Crazy Rich Batulicin'. Masyarakat yang skeptis jadi bertajya soal sejauh mana keterlibatan bisnis memengaruhi kebijakan negara di Indonesia. Penulis akan berusaha mengulas dari bagaimana dinasti bisnis Haji Isam mulai merambah politik melalui penunjukan anggota keluarga dan jaringan bisnisnya dalam kabinet Prabowo-Gibran, serta dampaknya terhadap peta kekuasaan di Indonesia.

Di masa mudanya, ia bekerja sebagai tukang ojek dan operator alat berat di perusahaan kayu. Keberuntungannya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Johan Maulana, seorang penambang batu bara lokal yang memperkenalkan Haji Isam pada bisnis pertambangan. Di bawah bimbingan Johan, Haji Isam belajar tentang pengelolaan tambang, dan dua tahun kemudian, ia memutuskan untuk terjun sendiri ke dalam bisnis ini. Haji Isam membangun kerajaan tambang yang kini dikenal dengan nama Jhonlin Group, sebuah konglomerasi bisnis yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, hingga aviasi.

Jaringan Bisnis dan Pengaruh Politik

Kekuatan bisnis Haji Isam tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan. Ia juga melebarkan sayap ke dunia aviasi dengan mendirikan Jhonlin Air Transport (JAT), maskapai penerbangan yang fokus melayani rute-rute regional di Kalimantan Selatan. Dalam kabinet Prabowo-Gibran, salah satu nama yang menarik perhatian adalah Dudy Purwagandhi, CEO Jhonlin Air Transport, yang ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan. Penunjukan ini tentu tidak terlepas dari kedekatan bisnis Dudy dengan Haji Isam.

Dody Hanggodo ditunjuk Prabowo untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum (PU). PGUN merupakan anak usaha PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari. Adapun Citra Agro Raya Lestari dan Araya Agro Lestari merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh anak Haji Isam, yakni Jhony Saputra dan Liana Saputri

Selain Dudy, ada juga nama Sulaiman Umar yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Sosok Sulaiman Umar semakin menarik perhatian publik ketika diketahui bahwa ia adalah ipar dari Haji Isam, menikah dengan Nor Andi Arina Wati Arsyad, adik kandung Haji Isam. Penunjukan ini semakin memperkuat persepsi bahwa dinasti bisnis Haji Isam mulai merambah ke ranah politik dengan memanfaatkan jaringannya.

Tak hanya berhenti di situ, Andi Amran Sulaiman, sepupu Haji Isam, juga dipercaya oleh Prabowo sebagai Menteri Pertanian. Amran sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019. Kedekatan Amran dengan Haji Isam semakin memperkuat cengkeraman keluarga besar ini dalam pemerintahan.

Hubungan Haji Isam dengan Elit Politik

Haji Isam tidak hanya dikenal dekat dengan Prabowo, tetapi juga dengan Presiden Jokowi. Kedekatan ini tampak jelas ketika Jokowi secara pribadi hadir dalam peresmian pabrik gula milik Haji Isam di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2020. Bahkan, Haji Isam sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Hubungan baik dengan dua figur sentral politik Indonesia ini menempatkan Haji Isam pada posisi strategis di pemerintahan yang akan datang.

Pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana pengaruh konglomerat seperti Haji Isam dalam pembentukan kebijakan publik. Apakah keputusan-keputusan besar dalam sektor pertambangan, transportasi, kehutanan, hingga pertanian akan lebih menguntungkan segelintir elit ekonomi? Atau sebaliknya, apakah penunjukan figur-figur dari jaringan Haji Isam justru memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat? Ini adalah pertanyaan yang memerlukan pengawasan ketat dan analisis mendalam dari para pengamat politik dan ekonomi.

Selain sosok Haji Isam, perhatian publik juga tertuju pada anak-anaknya, Jhony Saputra dan Liana Saputri. Keduanya terlibat aktif dalam bisnis keluarga, terutama setelah mereka duduk sebagai komisaris utama di perusahaan-perusahaan milik keluarga, salah satunya PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan. Dalam laporan keuangan terbaru, PGUN dikendalikan oleh dua entitas usaha, yakni PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Raya Lestari, yang masing-masing dimiliki oleh Jhony dan Liana.

Pengaruh keluarga Haji Isam dalam dunia bisnis memang semakin menguat, terutama setelah Senabangun Anekapertiwi, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, merger dengan PGUN pada 2022. Langkah ini memperbesar kontrol keluarga Haji Isam di sektor agribisnis dan sumber daya alam, sektor-sektor strategis yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dengan penunjukan Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum, yang juga memiliki keterkaitan bisnis dengan keluarga Haji Isam, pengaruh dinasti bisnis ini dalam pemerintahan semakin menguat.

Analisa Dampak pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Keterlibatan jaringan bisnis Haji Isam dalam kabinet Prabowo-Gibran jelas memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan mendatang berpotensi sangat dipengaruhi oleh para konglomerat. Meski kedekatan antara bisnis dan politik bukan hal baru di Indonesia, skala pengaruh Haji Isam ini mencerminkan betapa kompleksnya hubungan antara modal dan kekuasaan.

Dalam jangka pendek, penunjukan figur-figur dari jaringan Haji Isam dapat memberikan stabilitas di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan transportasi, mengingat mereka memiliki pengalaman panjang dalam industri tersebut. Namun, dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketergantungan yang berbahaya antara pemerintah dan segelintir elite bisnis, yang pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan masyarakat luas.