Human Security, Peralihan Studi Hubungan Internasional atas Perilaku Negara

Keamanan manusia adalah salah satu perkembangan penting dalam konsep keamanan internasional. Dengan fokus pada individu, bukan hanya negara, keamanan manusia menawarkan pendekatan yang lebih luas dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan semua orang. Pendekatan ini menekankan pentingnya proaktif dalam mengatasi ancaman, kerja sama lintas sektor, serta inklusivitas dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul.

Dalam dunia yang semakin kompleks, keamanan manusia menawarkan solusi yang lebih manusiawi dalam menghadapi ancaman keamanan. Dengan melindungi individu dari ancaman fisik, ekonomi, politik, dan sosial, keamanan manusia membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua orang. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, pendekatan keamanan manusia tetap menjadi langkah penting dalam membangun perdamaian dan stabilitas di era modern ini.

Dalam sejarah, konsep keamanan biasanya selalu terkait erat dengan negara. Keamanan dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk melindungi kedaulatan suatu negara dari ancaman eksternal, seperti invasi militer atau ancaman lainnya yang dapat merusak stabilitas negara. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep keamanan mulai mengalami perubahan. Fokus keamanan tidak lagi hanya terpusat pada negara sebagai entitas utama, tetapi mulai berpindah kepada manusia sebagai individu. Konsep ini dikenal sebagai keamanan manusia atau human security.

Keamanan manusia memberikan pendekatan yang lebih luas terhadap keamanan. Alih-alih hanya memperhatikan ancaman terhadap negara, keamanan manusia menekankan perlindungan terhadap individu dari berbagai ancaman yang bisa datang dari berbagai arah---baik itu ancaman fisik, ekonomi, politik, maupun sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari kekurangan, yang semuanya menjadi landasan penting bagi kesejahteraan manusia.

 Fokus pada Individu: Personal Security

Salah satu aspek penting dari keamanan manusia adalah keamanan pribadi atau personal security. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap individu dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai bentuk ancaman. United Nations Development Programme (UNDP) menggambarkan personal security sebagai perlindungan terhadap manusia dari berbagai ancaman yang bisa mengganggu kesejahteraannya. Ancaman ini bisa berupa kekerasan fisik, ketidakstabilan ekonomi, atau bahkan diskriminasi politik dan sosial. Dengan kata lain, keamanan pribadi tidak hanya berbicara soal melindungi seseorang dari bahaya fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kehidupan lainnya yang penting untuk eksistensi dan pertumbuhan individu.

UNDP menekankan bahwa personal security memberikan jaminan keamanan yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal ini berarti setiap orang memiliki hak untuk merasa aman ketika mereka menyuarakan pendapat politiknya, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan terlibat dalam kegiatan sosial tanpa merasa terancam. Pada intinya, personal security memastikan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan diri sendiri serta lingkungannya tanpa merasa takut akan ancaman dari pihak lain.

 Memitigasi ancaman terhadap Keamanan Manusia

Salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan manusia adalah konflik yang disertai dengan kekerasan, terutama konflik internal yang sering kali terjadi dalam satu negara (intrastate conflict). Jenis konflik ini memiliki dampak yang sangat merusak karena sering kali melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan. Ketika kekerasan meletus dalam konflik semacam itu, dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari keamanan fisik individu, hingga kestabilan ekonomi dan sosial mereka.

Misalnya, dalam konflik bersenjata, warga sipil sering menjadi korban. Mereka mungkin kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau bahkan nyawa. Selain itu, ketakutan akan kekerasan sering kali membuat individu merasa tidak aman untuk bergerak bebas atau menyuarakan pendapatnya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana individu menjadi terkekang dan tidak bisa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

UNDP menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat memicu konflik meliputi sejarah panjang negara yang mungkin penuh dengan ketegangan, pemimpin yang bersikap otoriter atau provokatif, serta campur tangan aktor eksternal. Negara yang memiliki sejarah konflik atau ketidakadilan di masa lalu mungkin lebih rentan terhadap konflik di masa depan, terutama jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi penyebab ketidakpuasan tersebut. Selain itu, pemimpin negara yang tidak mendengarkan suara rakyat atau memaksakan kebijakan yang menindas dapat memperburuk situasi dan menyebabkan ketegangan yang berujung pada kekerasan. Sementara itu, aktor eksternal, seperti negara lain atau kelompok internasional, sering kali ikut campur dalam konflik internal suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hal ini sering kali memperumit situasi.

Dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan manusia, pendekatan yang digunakan harus proaktif dan berfokus pada pencegahan. Ini berarti bahwa tantangan-tantangan kecil yang muncul perlu diidentifikasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi masalah besar di kemudian hari. Pendekatan keamanan manusia sangat menekankan pentingnya pengelolaan risiko dan pencegahan konflik sejak dini.

Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang ada. Misalnya, jika ada ketegangan sosial di suatu wilayah, pemerintah dapat bekerja dengan tokoh masyarakat untuk mengatasi akar penyebab ketegangan tersebut, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau diskriminasi. Dengan begitu, konflik yang lebih besar bisa dicegah dan masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan stabil.

Pendekatan keamanan manusia juga menekankan pentingnya inklusivitas. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencari solusi terhadap masalah keamanan. Inklusivitas ini penting karena ancaman terhadap keamanan manusia sering kali bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, pemerintah bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan lebih tepat dalam mengatasi berbagai ancaman.

 Implementasi Keamanan Manusia

Karena keamanan manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, pendekatan ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan individu, tetapi juga masyarakat sipil, organisasi internasional, dan aktor-aktor lainnya. Kolaborasi ini penting karena ancaman terhadap keamanan manusia sering kali bersifat multidimensi. Sebagai contoh, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko kekerasan, sementara konflik politik dapat memperburuk ketidakamanan ekonomi.

Dengan demikian, pendekatan keamanan manusia mengharuskan adanya kerja sama lintas sektor. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, serta komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi individu. Melalui kolaborasi ini, setiap pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terhadap ancaman keamanan.

Meskipun konsep keamanan manusia menawarkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. Negara-negara, terutama yang sedang berkembang, sering kali kekurangan dana atau kemampuan untuk melaksanakan kebijakan keamanan manusia yang efektif. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih tradisional dan sentralistik terhadap keamanan, di mana keamanan negara lebih diutamakan daripada keamanan individu.

Tantangan lainnya adalah perbedaan pandangan tentang apa yang dianggap sebagai ancaman. Dalam masyarakat yang pluralis, ancaman terhadap keamanan bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menavigasi perbedaan-perbedaan ini dengan bijak dan memastikan bahwa kebijakan keamanan manusia yang diterapkan dapat mencakup berbagai perspektif dan kebutuhan.