Human Security, Peralihan Studi Hubungan Internasional atas Perilaku Negara

UNDP menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat memicu konflik meliputi sejarah panjang negara yang mungkin penuh dengan ketegangan, pemimpin yang bersikap otoriter atau provokatif, serta campur tangan aktor eksternal. Negara yang memiliki sejarah konflik atau ketidakadilan di masa lalu mungkin lebih rentan terhadap konflik di masa depan, terutama jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi penyebab ketidakpuasan tersebut. Selain itu, pemimpin negara yang tidak mendengarkan suara rakyat atau memaksakan kebijakan yang menindas dapat memperburuk situasi dan menyebabkan ketegangan yang berujung pada kekerasan. Sementara itu, aktor eksternal, seperti negara lain atau kelompok internasional, sering kali ikut campur dalam konflik internal suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hal ini sering kali memperumit situasi.

Dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan manusia, pendekatan yang digunakan harus proaktif dan berfokus pada pencegahan. Ini berarti bahwa tantangan-tantangan kecil yang muncul perlu diidentifikasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi masalah besar di kemudian hari. Pendekatan keamanan manusia sangat menekankan pentingnya pengelolaan risiko dan pencegahan konflik sejak dini.

Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang ada. Misalnya, jika ada ketegangan sosial di suatu wilayah, pemerintah dapat bekerja dengan tokoh masyarakat untuk mengatasi akar penyebab ketegangan tersebut, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau diskriminasi. Dengan begitu, konflik yang lebih besar bisa dicegah dan masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan stabil.

Pendekatan keamanan manusia juga menekankan pentingnya inklusivitas. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencari solusi terhadap masalah keamanan. Inklusivitas ini penting karena ancaman terhadap keamanan manusia sering kali bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, pemerintah bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan lebih tepat dalam mengatasi berbagai ancaman.

 Implementasi Keamanan Manusia

Karena keamanan manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, pendekatan ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan individu, tetapi juga masyarakat sipil, organisasi internasional, dan aktor-aktor lainnya. Kolaborasi ini penting karena ancaman terhadap keamanan manusia sering kali bersifat multidimensi. Sebagai contoh, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko kekerasan, sementara konflik politik dapat memperburuk ketidakamanan ekonomi.

Dengan demikian, pendekatan keamanan manusia mengharuskan adanya kerja sama lintas sektor. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, serta komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi individu. Melalui kolaborasi ini, setiap pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terhadap ancaman keamanan.

Meskipun konsep keamanan manusia menawarkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. Negara-negara, terutama yang sedang berkembang, sering kali kekurangan dana atau kemampuan untuk melaksanakan kebijakan keamanan manusia yang efektif. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih tradisional dan sentralistik terhadap keamanan, di mana keamanan negara lebih diutamakan daripada keamanan individu.

Tantangan lainnya adalah perbedaan pandangan tentang apa yang dianggap sebagai ancaman. Dalam masyarakat yang pluralis, ancaman terhadap keamanan bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menavigasi perbedaan-perbedaan ini dengan bijak dan memastikan bahwa kebijakan keamanan manusia yang diterapkan dapat mencakup berbagai perspektif dan kebutuhan.