Pada tanggal 11 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan salah satu tonggak penting dari proyek ambisius yang telah menjadi sorotan publik selama beberapa tahun terakhir, yaitu Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan ditemani oleh Ibu Negara, Iriana, Jokowi dengan bangga mempersembahkan hasil kerja keras dari salah satu mega proyek di masa pemerintahannya.
Namun, peresmian ini tidak hanya menjadi simbol dari kesuksesan Jokowi sebagai pemimpin, tetapi juga membawa beberapa pertanyaan kritis mengenai kelayakan, relevansi, dan masa depan IKN. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa Istana Garuda di IKN masih dalam tahap penyelesaian, dan penyerahan tanggung jawab kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk meresmikan Istana Garuda memberikan pesan implisit mengenai kesinambungan proyek ini.
Di balik optimisme Jokowi, muncul beberapa isu krusial yang patut mendapat perhatian publik. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah: Apakah perpindahan ibu kota ke Nusantara benar-benar diperlukan dan apakah proyek ini merupakan solusi jangka panjang bagi tantangan Indonesia, atau justru lebih mencerminkan ambisi politik daripada kebutuhan rakyat?
Pembangunan IKN sejak awal telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat, akademisi, dan para pengamat kebijakan publik. Bagi banyak pendukungnya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dipandang sebagai langkah visioner yang dapat memecahkan beberapa masalah mendasar, seperti kepadatan penduduk di Jakarta, penurunan kualitas lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Pembangunan IKN dianggap mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih ramah lingkungan, terencana dengan baik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.
Namun, optimisme ini tidak selalu mendapat sambutan hangat. Kritik datang dari berbagai pihak yang meragukan urgensi dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk membangun ibu kota baru. Perubahan yang radikal ini tidak hanya memerlukan dana besar---sekitar Rp 466 triliun, menurut perkiraan awal---tetapi juga menuntut pengorbanan besar dari segi sosial dan ekologi. Para kritikus sering menekankan bahwa pemindahan ibu kota ini lebih didorong oleh ambisi politik ketimbang respons terhadap kebutuhan nyata.
Melihat dari sudut pandang kritis, seberapa mendesak proyek ini bagi Indonesia? Memang benar bahwa Jakarta menghadapi masalah seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara yang semakin memburuk, tetapi apakah solusi terbaiknya adalah memindahkan ibu kota, ataukah lebih baik memfokuskan upaya pada perbaikan infrastruktur, tata kelola lingkungan, dan manajemen perkotaan Jakarta?
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN akan memperburuk masalah ketimpangan sosial. Pemindahan ibu kota hanya akan meningkatkan ketidaksetaraan pembangunan di berbagai wilayah di luar IKN. Banyak daerah di Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua, yang masih memerlukan perhatian mendesak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lantas, apakah proyek IKN justru akan semakin memperlebar jurang ketimpangan antara daerah-daerah yang kurang berkembang dengan wilayah lain yang lebih maju?
Dalam peresmian Istana Negara, Jokowi secara terbuka menyerahkan tanggung jawab untuk meresmikan Istana Garuda kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. Penyerahan ini memiliki makna yang lebih dari sekadar seremonial. Prabowo, yang akan memimpin Indonesia setelah Jokowi, dihadapkan pada keputusan besar: melanjutkan proyek IKN seperti yang telah direncanakan atau mengambil langkah berbeda dengan meninjau kembali proyek tersebut secara lebih mendalam.
