Raffi Ahmad, Selebriti yang Menembus Batasan Dunia Politik Tanah Air

Baru saja Senin lalu, Raffi Ahmad, selebritas populer yang sekaligus juga pengusaha ternama, terpilih sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029, yang dipimpin oleh Anindya Bakrie. 

Keberadaan Raffi di kepengurusan Kadin untuk periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Anindya Bakrie menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah gejolak internal organisasi yang dipicu oleh dualisme antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid di Internal Kadin.

 Isu dualisme ini muncul pasca pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dianggap melanggar kesepakatan yang dibuat antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang diselenggarakan pada tanggal 27 September lalu. Dhaniswara, perwakilan Kadin Indonesia, menegaskan bahwa pengumuman tersebut adalah pelanggaran dari kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak. 

Mereka sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, guna menyelesaikan masalah internal Kadin dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Kadin dan Keputusan Presiden tentang perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

Raffi Ahmad di Debat Pilpres 2024. sumber gambar: JPNN.com

Tidak hanya dalam Layar kaca nasional, panggung Raffi Ahmad saat ini mulai melebar ke dunia politik, setelah sebelumnya digadang sebagai Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran. Selama menjadi Tim Sukses, Raffi Ahmad juga terlihat sering duduk di barisan paling depan bersama anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran (TKN) dalam debat calon wakil presiden di Jakarta Convention Center lalu. 

Kehadiran Raffi Ahmad dalam debat Pilpres lalu juga jadi bagian strategi kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.  Jutaan pengikut di media sosial yang dimilili oleh Raffi Ahmad, dan anggapan bahwa Raffi adalah  seorang selebritas berpengaruh terbukti meningkatkan daya tarik dan dukungan untuk pasangan yang saat ini telah terpilih itu.

Melanjutkan karir politiknya sebagai Tim Sukses, Raffi juga saat ini menjabat sebagai ketua tim pemenangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. 

Kehadiran Raffi sebagai Ketua tim pemenangan di Pilkada Banten 2024 yang akan datang diharapkan mampu mendongkrak peraihan suara dari pasahgan Andra-Dimyati dan bahkan menghasilkan kemenangan telak bagi paslon tersebut. Ditambah lagi kehadiran Jeje Ritchie Ismail, adik Ipar Raffi Ahmad yang maju sebagai Calon Bupati Bandung Barat 2024.

Adik Ipar Raffi Ahmad, Jeje Ritchie di Pilbup Bandung Barat 2024. sumber gambar: Tribun Medan.

Adik Raffi, Nisya Ahmad, baru saja dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meski sebelumnya tidak mendapatkan cukup suara dalam Pemilu 2024. Pelantikan Nisya menjadi sorotan karena ia meraih kursi DPRD setelah pesaingnya, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, mengundurkan diri. Pelantikan ini memicu perhatian publik, terutama Nikita Mirzani, yang secara langsung melontarkan kritik tajam terhadap Nisya. Nikita mempertanyakan apa yang bisa diberikan Nisya sebagai pejabat publik, kualitas dan kapasitas seorang anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.

Pelantikan Nisya Ahmad sebagai DPRD. sumber gambar: Okezone

Sebelumnya, Raffi Ahmad diketahui menerima gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Gelar ini diberikan di bidang event management and global digital development, yang diumumkan lulus pada 24 Agustus 2024 di Bangkok, Thailand. Pemberian gelar ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas raihan dan kontribusi Raffi di industri hiburan serta bisnis digital. 

Namun, warganet dan publik mulai mempertanyakan keabsahan dan kredibilitas dari institusi yang memberikan gelar tersebut. Polemik jadi semakin ramai ketika sejumlah pihak menelusuri kredibitlitas UIPM sebagai instansi akademik yang memiliki hak pemberian gelar,

Pemberian gelar doktor kehormatan kepada Raffi Ahmad adalah fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial saat ini. Di satu sisi, Raffi Ahmad telah berhasil membangun kerajaan bisnis melalui RANS Entertainment, yang mencakup berbagai bidang seperti hiburan, olahraga, hingga ekonomi digital. Dari perspektif ini, gelar kehormatan yang diberikan kepadanya bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian luar biasa di dunia kreatif dan manajerial. 

Gelar honoris causa sering kali diberikan kepada individu yang memiliki kontribusi signifikan di luar akademik, sehingga pada dasarnya, Raffi memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, yang menjadi persoalan adalah kredibilitas dari institusi yang memberikan gelar tersebut. Universal Institute of Professional Management (UIPM) menjadi perhatian karena banyak pihak yang menganggap bahwa institusi ini tidak memiliki legitimasi akademik yang jelas.

 Masyarakat yang merasa janggal, mulai menelusuri terkait keberadaan fisik dan status legalitas universitas tersebut. Penelusuran dimulai oleh mahasiswa doktoral di Chulalongkorn University, Niar Ibrahim Rose, serta investigasi media seperti Tempo, menemukan bahwa tidak ada kampus fisik UIPM di Bangkok maupun di lokasi lain yang disebutkan. Hal ini semakin membuat masyarakat yang ragu menjadi gaduh terhadap keabsahan status universitas tersebut, yang tentunya berdampak pada validitas gelar yang diberikan.

Jika dilihat dari sisi akademik, pemberian gelar kehormatan bukanlah hal yang seharusnya dilakukan dengan sembarangan. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga integritas akademis mereka. Gelar akademik, terutama yang berbasis kehormatan, harus memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekedar formalitas atau sarana promosi bagi lembaga maupun penerima. 

Dalam konteks ini, wajar jika publik meragukan apakah UIPM memenuhi standar tersebut, mengingat adanya indikasi bahwa universitas tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa aktivitas akademik yang memadai.

Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana sosok selebritas diangkat menjadi simbol kesuksesan, tidak hanya di dunia hiburan tetapi juga dalam konteks bisnis, politik, dan bahkan pendidikan. Popularitas sering kali menjadi modal yang lebih kuat daripada kemampuan teknis atau intelektual, yang dalam kasus Raffi Ahmad terlihat dari berbagai posisi strategis yang dia pegang, seperti Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan ketua tim pemenangan dalam berbagai ajang politik.

Kedudukan Raffi dalam posisi-posisi penting ini tentu tidak bisa dipisahkan dari popularitasnya sebagai figur publik. Popularitas ini memberi akses dan pengaruh yang luas, yang sering kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik itu institusi pendidikan, partai politik, atau organisasi bisnis, untuk menarik perhatian massa. 

Dalam banyak hal, Raffi Ahmad adalah representasi dari bagaimana selebritas digunakan sebagai simbol kesuksesan dalam berbagai bidang, bahkan dalam konteks akademik yang seharusnya memiliki standar yang lebih kaku dan terukur.

Namun, kita juga perlu mengakui bahwa Raffi Ahmad bukan hanya sekadar selebritas. RANS Entertainment menjadi salah satu perusahaan media dan hiburan terbesar di Indonesia. Kesuksesannya sebagai pengusaha tidak bisa dipandang sebelah mata, dan dalam hal ini, penghargaan yang ia terima mungkin memang pantas. Tapi spekulasi tentang apakah popularitasnya yang besar dapat dijadikan alasan utama untuk memberikannya gelar kehormatan, atau apakah pencapaian bisnisnya yang menjadi faktor penentu akan selalu jadi pertanyaan di hadapan publik dan masyarakat.

Selain dalam dunia akademik, peran Raffi Ahmad di bidang ekonomi dan politik juga menunjukkan bagaimana popularitas selebritas digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang akan datang, Raffi tentu jadu memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penunjukan ini menimbulkan anggapan tentang keputusan tersebut didasarkan pada kompetensi Raffi sebagai pengusaha, atau hanya memanfaatkan daya tariknya sebagai figur publik untuk kepentingan Kadin.

Begitu pula dalam ranah politik, di mana Raffi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon di Pilkada Banten 2024. Peran strategis ini menunjukkan bagaimana dunia politik semakin mengintegrasikan selebritas dalam strategi kampanye. 

Raffi Ahmad, dengan basis penggemar yang luas, tentu menjadi sosok yang dapat mendongkrak popularitas calon yang diusung. Namun, apakah keterlibatan Raffi dalam dunia politik ini benar-benar didasarkan pada kapasitasnya untuk memimpin kampanye atau hanya sekadar memanfaatkan statusnya sebagai selebritas untuk menarik perhatian pemilih?

Kontroversi seputar gelar kehormatan Raffi Ahmad juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang bagaimana kita memandang otoritas dan keabsahan gelar akademik. Dalam era digital, di mana informasi dapat dengan mudah diakses dan diperiksa, kredibilitas institusi dan individu harus dipertahankan dengan jujur dan adil, juga memastikan akuntabilitas yang baik. Hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh pihak media dan individu seperti Niar Ibrahim Rose menunjukkan bahwa klaim-klaim akademik yang tidak didukung dengan bukti yang valid akan terus terlihat tidak masuk akal dan mencurigakan.

Selebritas seperti Raffi Ahmad memiliki peran yang besar dalam membentuk persepsi publik tentang kesuksesan, pendidikan, dan politik. Namun, kita juga harus ingat bahwa popularitas dan prestasi di dunia hiburan tidak selalu setara dengan kompetensi dalam ranah akademik atau kepemimpinan publik. Sebagai masyarakat yang cerdas, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara mengapresiasi prestasi individu dan menuntut kesungguhan serta integritas dari setiap institusi yang terlibat.

Keterlibatan selebritas seperti Raffi Ahmad dalam politik dan ekonomi juga menimbulkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia mulai kehilangan standar yang lebih obyektif dalam menilai pemimpin atau tokoh publik. 

Apakah kita terlalu mudah terpesona oleh popularitas dan mengabaikan kompetensi yang sebenarnya, atau apakah ini justru hanyalah bagian dari perubahan persepsi masyarakat yang seiring dengan perubahan zaman, di mana kesuksesan dan pengaruh sosial di media digital dianggap lebih penting daripada gelar akademik atau pengalaman teknis ataupun kualifikasi khusus. Masyarakat, terutama di era informasi yang semakin terbuka ini, perlu mengembangkan sikap kritis dan tidak serta merta menerima setiap klaim yang muncul tanpa verifikasi.