Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan informasi penting mengenai alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun yang tersisa dari kabinet Pemerintahan saat ini. Spekulasi yang bermunculan adalah anggaran yang sengaja dipersiapkan sebagai anggaran transisi untuk kepemimpinan yang akan datang.
Prabowo Subianto, yang saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan adalah kandidat Presiden yang akan menggantikan Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. Sebagai kandidat yang menjadikan program Makan Bergizi Gratis salah satu kampanyenya, ada kemungkinan anggaran yang tersisa akan dialokasikan untuk program ini.Â
Bagi tim kampanye Prabowo-Gibran, Program ini merupakan salah satu program unggulan yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dengan harapan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun, hingga saat ini, detail mengenai skema penyaluran anggaran tersebut masih belum jelas.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun anggaran sebesar Rp71 triliun telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, detail mengenai bagaimana program ini akan dijalankan masih dalam tahap pembicaraan. Akibatnya, anggaran ini masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Hal ini disebabkan karena pemerintah belum memutuskan kementerian atau lembaga (K/L) mana yang akan bertanggung jawab untuk mengeksekusi program ini. Sehingga, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut antara tim Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta berbagai kementerian terkait.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa proses penyusunan detail pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap pembicaraan internal Tim Prabowo-Gibran. Pemerintah memerlukan waktu untuk merumuskan skema penyaluran yang efektif dan efisien agar program ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam menyusun detail pelaksanaan program, berbagai faktor perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus menentukan kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat utama dari program ini, seperti anak-anak sekolah, kelompok rentan, dan masyarakat miskin. Identifikasi penerima manfaat ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Kedua, pemerintah harus merumuskan mekanisme penyaluran bantuan makanan bergizi yang tepat. Apakah bantuan ini akan disalurkan melalui sekolah, pusat kesehatan masyarakat, atau jalur distribusi lainnya, semuanya harus dipertimbangkan dengan matang. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme yang dipilih adalah yang paling efisien dan efektif.
Ketiga, koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan program ini juga sangat penting. Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan, misalnya, harus bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan program ini. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah dalam program ini berjalan lancar dan sesuai rencana.
Terakhir, pengawasan dan evaluasi harus disiapkan untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran sangat penting untuk menghindari penyelewengan dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya.
Program Makan Bergizi Gratis ini membawa tantangan dan peluang tersendiri bagi pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat. Mengingat program ini melibatkan banyak pihak, koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak terkait bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan program ini.
Selain itu, distribusi dan logistik juga menjadi tantangan besar. Menyalurkan makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri memerlukan sistem distribusi dan logistik yang efisien. Pemerintah harus mampu mengatasi kendala geografis dan infrastruktur yang ada untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
