Membangun Iklim Sehat Demokrasi di Indonesia

Tahun 2019 lalu ini dimaknai oleh banyak orang sebagai tahun politik. Dua kubu saling bersaing dengan begitu kompetitif, memberikan luka emosional yang baru bisa dihapuskan lewat jalur negosiasi dua partai besar yang sebelumnya saling bersaing sengit, bahkan sejak kontestasi di pemilihan Gubernur Jakarta. 

Sebuah Episentrum peradaban, dan Ibukota Indonesia, yang oleh banyak orang dianggap sebagai lokasi strategis bagi tangga karir kepemimpinan Nasional. Setidaknya memang itulah yang ditunjukan oleh Mantan Gubernur Jakarta yang sebelumnya, Joko Widodo.

Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan sebuah momentum besar untuk pergantian periode Pemimpin negara, yaitu Presiden. Pilpres yang akan diadakan sekitar satu bulan lagi merupakan. 

Antusiasme masyarakat terlihat dengan semakin menggelora, hal ini bisa dimaknai sebagai peningkatan partisipasi politik masyarakat awam. Namun, dapat juga dimaknasi sebagai instabilitas sosial, dimana masyarakat semakin sering untuk mengkonsumsi beragam isu yang beredar di media sosial yang mereka genggam, tanpa mempertimbangkan keabsahan dari berita yang mereka sebarkan dalam media sosial mereka.

Sejak dideklarasikannya Pemilu damai oleh KPU Pusat di tahun 2018 lalu. Di menjelang Pilpres ini, KPU daerah mulai semakin intensif untuk menyelenggarakan agenda yang mengupayakan pemilu negri ini dapat dijalankan secara damai. KPU Bali misalnya, yang baru saja menyelenggarakan Kampaye damai dai daerahnya pada hari minggu, tanggal 24 kemarin. 

Dalam agenda ini, Ketua KPU Bali Dewa Gede Agung Lidartawan mengatakan, salah satu tujuan diadakannya Expo Pemilu 2019 ini adalah memangkas atau memotong jalur makelar politik. Karena melalui expo (pameran) ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat lebih dekat calon yang mereka ingin pilih sekaligus memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan para calon anggota DPR maupun DPD.

Pemilihan pemimpin dalam iklim demokrasi kadang dicederai dengan berbagai kejadian yang tidak kita duga. Untuk kembali mengingat bahwapada tahun 2013, pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari banyak lagi pemilihan yang menimbulkan korban. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri mencatat, bahwa sejak 2005, setidaknya ada 50 korban jiwa dalam kerusuhan yang dipicu ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada di Indonesia. 

Dapat kita bayangkan dalam Pilpres ini, potensi kerusuhan akan semakin luas terjadi. Lalu dalam benak kita, Apakah penyebab utama kekerasan pemilu? Apa yang terbukti menjadi cara paling efektif untuk mencegah kekerasan semacam itu?

Dalam dinamika demokrasi yang berubah-ubah, perlu kiranya kita lebih kritis dalam melihat tentang faktor apa saja yang dapat menjauhkan pemilu dari kekerasan. Memahami dinamika seputar kekerasan pemilu menjadi semakin penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

KPU perlu kiraya untuk membangun pemilu yang transparan, aman, damai dan kredibel di tengah situasi polarisasi yang memanas di penghujung pemilihan ini. 

Perencanaan yang matang dan langkah strategis adalah salah satu upaya penting yang perlu disusun oleh lembaga pemilihan ini. Kehadiran konflik sosial yang sudah ada sebelumnya, seperti konflik yang sedang berlangsung atas tanah atau sumber daya lainnya perlu diantisipasi, agar tidak mencederai iklim demokrasi yang sehat dalam pemilu ini.