Kebangkitan UMKM di Indonesia, Melejitkan Perekonomian Bangsa

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun mengubah banyak hal antara lain pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Keluarga sebagai entitas kecil dari masyarakat juga terkena dampak dari Pandemi Covid-19 itu sendiri. Pandemi juga menjadi stressor non normative melainkan keadaan pemicu stress yang menimbulkan dampak teramat besar atau luas bagi jutaan keluarga.  

Jutaan orang kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, mengalami perubahan kegiatan belajar-mengajar secara daring (dalam jaringan), mengalami perubahan sistem bekerja seperti WFO (work from office) menjadi WFH (Work From Home), dan lain sebagainya. 

Adapun  Meskipun di tahun 2022 pandemi relative telah melandai dan kehidupan berangsur pulih atau normal kembali, suasana pasca pandemi tetap menjadi sorotan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga yang harus beradaptasi dengan suasana baru dan menjalani kehidupan yang berbeda dengan saat sebelum pandemi.

UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah) merupakan salah satu praktik usaha populer di kalangan masyarakat. Banyaknya penggiat UMKM di Indonesia menjadikan UMKM itu sendiri menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. 

Secara tidak langsung maka dapat dikatakan bahwa UMKM juga menjadi sektor bisnis penggerak roda perekonomian negara. Namun, adanya pandemi Covid-19 nampaknya membuat penggiat UMKM terpukul. 

Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM sejumlah 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya sebagian kecil tepatnya 5,9% lah yang mengalami pertumbuhan positif. 

Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM) kepada 195.099 UMKM, dampak dari pandemi 23,10 persen dari UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50 persen terhambat produksi, 19,45 persen mengalami kendala permodalan. 

Begitu pula survei Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan kondisi yang sama, yakni 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6 persen UMKM tutup sementara. 

Selain itu, adapun hasil survei dari beberapa lembaga seperti Bappenas, BPS, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. 

Adapun kendala lain yang kerap disebutkan yakni kesulitan mereka dalam memperoleh bahank baku, permodalan, turunnya jumlah pelanggan, dan juga terhambatnya produksi dan distribusi.

Pemulihan UMKM telah menjadi prioritas pemerintah mengingat UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam kebangkitan ekonomi nasional. Dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, UMKM berkontribusi 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan banyak hal dalam mendukung kebangkitan UMKM antara lain dengan mengalokasikan sebanyak Rp.695,2 triliun dalam Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 dan sebanyak Rp.112,3 triliun yang dialokasikan untuk mendukung UMKM. 

Lalu pada 2021 lalu, pemerintah juga telah melanjutkan program PEN dan mengalokasikan Rp.184,43 triliun untuk pemulihan UMKM. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari pemerintah juga turut serta memberikan dukungannya dalam kebangkitan ekonomi nasional secara umum dan pemulihan UMKM secara khusus melalui berbagai program Kompetisi dan Inovasi (KEDAI) Lelang UMKM. 

Program tersebut diupayakan untuk dapat menggali lebih lanjut potensi sukarela produk-produk UMKM serta membantu memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM secara global. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). 

Disamping itu, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020.

Sumber: YouTube BAKTI Kominfo

Dengan berbagai dukungan dan inovasi digital yang diperoleh UMKM, maka tercatat 84 persen UMKM telah berhasil kembali beraktivitas (Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G Plate, 2021). 

Berbagai kebijakan terus diperkuat untuk pengembangan UMKM yang tentu memiliki peran strategis terhadap perekonomian melalui pilar korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah ini para pemangku kebijakan ekonomi rupanya berupaya mendorong sektor ini masuk ke ranah digital. 

Upaya transformasi digital dalam jangka panjang perlu ditopang juga oleh peningkatan ketersediaan kerja dengan keahlian digital yang dapat diperoleh melalui berbagai sosialisasi. Upaya ini ditempuh untuk meningkatkan daya tahan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif.

Kebijakan perkembangan UMKM juga didukung oleh sinergi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah, lembaga keuangan, serta para penggiat usaha. Dari rangkaian data ini, menunjukkan bahwa sinergi dan kerjasama antar pihak sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional terutama UMKM. 

Pemasaran produk secara digital dan meluas juga berperan penting dalam peningkatan penjualan terutama di era pandemi seperti saat ini. 

Oleh karena itu, diharapkan untuk kedepannya semakin banyak UMKM yang tertarik untuk memasarkan produknya melalui berbagai kesempatan yang ada, juga pemerintah terus memberikan dukungan dan berinovasi membangun negeri. Dengan demikian, maka UMKM pasca pandemi tidaklah meredup melainkan semakin membaik dan dikenal secara mengglobal.