Kedua, fakta bahwa ada phk adalah benar seperti terkonfirmasi dari kompas.com berikut ini. Sebagaimana yang diungkapkan kepala BKPM Franky Sibarani, Toshiba mem-PHK karyawan sebanyak 360 orang, tidak seperti isu yang dihembuskan saudara Said IQbal (KSPI) sebanyak ribuan orang. Bahwa pabrik PT Toshiba mem-PHK karyawan benar, tetapi pabrik tidak tutup. Itu dua hal yang berbeda.
Dengan demikian, saya telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk mematahkan pemberitaan media yang mengatakan pabrik Toshiba tutup dan hengkang ke luar Negeri, dengan bukti foto aktifitas pabrik yang masih beroperasi, serta bukti konfirmasi Kepala BKPM tentunya beliau mendapat laporan resmi dari PT Toshiba. Maka, reportase saya ini, tidak perlu saya harus mewawancara manajemen PT Toshiba untuk membuat anda percaya.
KEDUA, OPINI.
Sebagai netizen yang kebetulan saya beraktifitas di lingkungan pabrik, saya berkepentingan untuk memberikan informasi yang berimbang, agar apa?
Pertama, Isu gelombang PHK tentunya akan meresahkan masyarakat. Buruh takut akan kehilangan pekerjaan, pengusaha takut berinvestasi, sebab ini masalah persepsi negatif yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Berangkat dari pemikiran ini, ada baiknya menurut saya, kita saling menjaga stabilitas agar investor percaya menanamkan modalnya di Indonesia.
Kita memerlukan kestabilan untuk bertumbuh. Negara ini memerlukan investasi baru, agar terbuka lapangan kerja baru, ada pertumbuhan ekonomi dengan investasi baru. Jika investasi bertambah, pengangguran berkurang, pengangguran berkurang, daya beli masyarakat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, konsumsi meningkat, ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Begitu siklus itu berputar terus.
Saya sebagai warga negara, berkepentingan dan bertanggung jawab untuk ambil bagian dalam proses itu, itu sebabnya, meskipun saya bukan bagian dari pemerintah, saya berkepentingan menyampaikan ini kepada masyarakat.
ANGGAP SAJA SAYA HUMAS RELAWAN PEMERINTAH JOKOWI, tidak apa-apa, DI SAAT HUMAS KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG SEHARUSNYA MELAKUKAN PEKERJAAN SEPERTI INI, tetapi kita tidak boleh menunggu orang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, biarlah itu urusan pak Jokowi.
Kedua, Ada begitu banyak masyarakat yang mengatasnamakan perjuangan untuk buruh, tetapi sikap dan perilakunya malah memeras para buruh itu, tanpa disadari oleh buruh itu sendiri bahwa mereka adalah ladang untuk menambah pundi-pundi bagi oknum tertentu. Bisa kita lihat dari banyaknya serikat pekerja, mengapa begitu banyak serikat pekerja? Di situ ada kepentingan dan wani piro nya, sudah terkonfirmasi paling tidak lewat iuaran para buruh kepada serikat pekerja.
Kita sangat peduli kepada kaum buruh, itu sebabnya saya terganggu dengan isu PHK massal ini, oleh karena isu itu memperparah keadaan mereka, bukan malah membantu, sebab itu bisa membuat para investor angkat kaki dari Indonesia. Jika investro angkat kaki dari Indonesia, yang rugi kita juga, ya buruh, ya masyarakat.
Ketiga, Jangan kita membenturkan masalah nasionalisme dalam isu investasi, perdebatannya panjang. Jangan kalau pro investasi disebut tidak nasionalis, lalu kalau anti investasi lalu nasionalis. Darimana rumusnya itu? Saya tidak mau berpolemik dalam soal ini.
