Setiap pemimpin berbeda cara dan gaya kepemimpinannya. Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden, Jokowi telah melibatkan KPK dan PPATK untuk mendapatkan anak-anak bangsa ini yang clear, clean dan berintegritas untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Berbagai posisi telah tersedia bagi anak bangsa yang berprestasi, clear, clean dan berintegritas, mulai dari Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Petinggi TNI, Kepala Badan Negara.
Jokowi tidak tahu siapa saja anak bangsa ini yang memiliki integritas yang baik, bersih, dan berpotensi. Jokowi tentunya membutuhkan masukan dari orang-orang sekitarnya, termasuk salah satunya dari KPK dan PPATK. Jokowi sadar betul, ketika dia melibatkan KPK dan PPATK, maka ada konsekwensi logis bagi orang-orang yang terindikasi korupsi di masa lalu, sebab KPK dan PPATK memiliki rekam jejak masing-masing orang yang diminta Jokowi untuk ditelusuri. Oleh sebab KPK memberi tanda merah kepada calon yang bermasalah, maka Jokowi tahu siapa saja anak bangsa ini yang tidak clear berdasarkan hasil penelusuran KPK dan PPATK.
Yang jadi soal dikemudian hari adalah adanya simpang siur terhadap oknum-oknum yang dinyatakan gagal menjadi Menteri. Nama baik mereka menjadi tidak baik, tetapi disisi lain KPK tidak bertindak apa-apa dalam soal penelusuran itu. Jika memang ada potensi korupsi mereka di masa lalu, mengapa tidak diusut? Dalam rangka inilah, Jokowi memainkan konflik manajemen. Jokowi sengaja membenturkan orang yang dianggap bermasalah itu (Jaksa Agung dan Kapolri) dengan orang yang dianggap berintegritas (KPK).
Tujuan Jokowi adalah untuk mendapatkan calon terbaik di sisinya. Jaksa Agung dan Kapolri adalah jabatan yang sangat penting bagi visi misi Jokowi 5 tahun ke depan. Maka dia membutuhkan orang-orang yang punya integritas bagus, clear dan clean.
Saya dapat memahami, jika publik meragukan kemampuan Jokowi dalam memilih calon Kapolri. Tetapi saya juga paham bahwa saya yakin Jokowi sengaja menciptakan manajemen konflik untuk mendapatkan orang-orang yang berintegritas.
Kita dapat melihat itu beberapa hari ini di media massa, ada begitu banyak penolakan terutama dari pendukung Jokowi, tetapi hanya satu jawaban Jokowi, dia memilih berdasarkan hasil yang disodorkan oleh kompolnas, apa pesannya? yaitu Jokowi ingin mengatakan bahwa jika pilihannya salah, salahkan Kompolnas, sebab pekerjaan kompolnas lah yang mengusulkan nama-nama itu.
Maka jika kita mengacu pada kasus ini, ada 2 pesan yang mau disampaikan Jokowi :
Pertama, Jika KPK sudah mengetahui ada seseorang yang layak dijadikan tersangka, jadikanlah tersangka, jangan jadikan itu sebagai bargaining position untuk tawar menawar agar anda di dukung lagi menjadi pimpinan KPK. Bekerjalah sesuai dengan aturan, jangan gantung masa depan orang-orang, hanya dengan memberikan tanda merah, tanda kuning, dsb.
Jokowi ingin menciptakan KPK yang tetap semangat dengan pemberantasan korupsi.
Kedua, Jokowi juga ingin melecut Kompolnas, jangan hanya makan gaji buta, tunjukkan bahwa kompolnas telah bekerja dengan benar, telah menelusuri rekam jejak para calon kapolri.
Atau Jokowi bisa juga melakukan kesalahan dalam hal ini.