Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan pengawasan yang lebih intensif melalui audit berkala dapat mencegah penyalahgunaan. Dengan pengelolaan yang lebih disiplin, dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan peserta.
Di sisi lain, edukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar iuran tepat waktu juga tidak boleh diabaikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkontribusi terhadap keberlanjutan BPJS Kesehatan masih rendah.Â
Oleh karena itu, kampanye edukasi yang masif dan menarik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan peserta. Program insentif, seperti potongan iuran bagi peserta yang rutin membayar, dapat menjadi cara efektif untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin. Dengan meningkatnya jumlah peserta aktif, pendapatan BPJS Kesehatan dapat bertambah secara signifikan.
Terakhir, diversifikasi sumber pendanaan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada iuran peserta. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP).Â
Kerja sama ini dapat berbentuk pendanaan fasilitas kesehatan atau investasi pada infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional BPJS Kesehatan. Dengan cara ini, beban anggaran dapat dibagi, sehingga keberlanjutan layanan tetap terjaga tanpa menambah tekanan pada masyarakat.
Melalui kombinasi langkah-langkah tersebut, BPJS Kesehatan dapat membangun sistem jaminan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Solusi ini tidak hanya menawarkan perbaikan finansial jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas jangka panjang yang diperlukan untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan adil dan merata.Â
Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat menjadi institusi yang tidak hanya menjamin akses kesehatan, tetapi juga menjadi simbol keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H