Kampus Merdeka, Gerakan Revolusioner yang Penuh Pro dan Kontra

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Nadiem sangat berorientasi pasar bebas. Ubaid mengatakan PTN BH itu sendiri adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang "mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu." 

Mempermudah kampus berbadan hukum dianggap sama saja memperluas praktik komersialisasi pendidikan.[4] PTN-BH dianggap akan membuat pemerintah mencabut subsidi nya sehingga kampus – kampus harus mencari biaya operasional nya sendiri. Hal yang paling mudah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menaikan biaya kuliah. 

Pada akhirnya, biaya kuliah yang tinggi akan membuat masyarakat golongan bawah sulit untuk melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya, pernyataan Pak Menteri yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat megambil dua semester untuk  lintas prodi dan magang juga mendapatkan kekhawatiran dan kritik dari masyarakat. 

Dengan diperbolehkannya mahasiswa untuk mengambil waktu dua semesternya tersebut untuk magang akan membuka jalan bagi perusahaan – perusahaan yang ingin menyalahgunakan program tersebut dengan mengambil tenaga kerja yang murah. Akan terjadi eksploitasi tenaga kerja terhadap mahasiswa sehingga mengancam masa depan mereka serta masa depan Bangsa Indonesia karena mahasiswa adalah masa depan Indonesia. 

Program Kampus Merdeka juga dianggap terlalu memakai perspektif industri dan sangat kental dengan pasar yang menginginkan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan semasa perkuliahan ke masyarakat dengan cepat. Hal tersebut bertentangan dengan fungsi pendidikan tinggi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mahasiswa agar memiliki skill atau kemampuan industri memang penting tetapi Tri Dharma perguruan tinggi harus didahulukan. Jika terlalu bergantung pada perspektif industrial maka perguruan tinggi dapat menjadi agen kapitalisme.

Banyak pihak yang menilai Program Kampus Merdeka tidak dapat diterapkan ke seluruh kampus di Indonesia karena adanya ketimpangan antar kampus baik dibidang fasilitas, teknologi, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Hal tersebut dinilai akan mempengaruhi program Kampus Merdeka menjadi tidak maksimal. Faktor – faktor yang ada tersebut disayangkan oleh masyarakat, kalangan akademisi dan mahasiswa khususnya karena tidak disingung oleh Nadiem Makarim. 

Program Kampus Merdeka harus ditinjau dengan hati – hati dan cermat karena apa yang menjadi visi dan misi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim adalah hal yang baik dan dapat menjadi gerakan revolusioner bagi pendidikan Indonesia jika dijalankan dengan baik dan penuh perhatian. Tetapi jika program tersebut dijalankan terburu – buru tanpa memperhitungkan aspek yang ada, maka program yang tadinya penuh dengan optimisme dan harapan akan menjadi mimpi buruk bagi negara Indonesia.