“Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid” kata yang dikeluarkan oleh Nadiem Anwar Makariem dalam Diskusi Standard Nasional Pendidikan, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 Desember 2019[1].
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terus mengeluarkan terobosan - terobosan di dalam dunia pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan program 'merdeka belajar'.
Dalam program tersebut, beberapa sistem pendidikan di tingkat SD dan SMP diubah. Program itu meliputi ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi[2]. Tak berhenti disitu, mantan bos Gojek tersebut kembali mengeluarkan program yang dinamakan “Kampus Merdeka”.
Kampus Merdeka merupakan episode II dari kebijakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nadiem Makarim berusaha mengubah sistem – sistem pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di tingkat universitas karena dianggap stagnan. Kebijakan baru yang akan diterapkan antara lain pertama, mempermudah pembuatan program studi baru.
Nadiem Makarim melihat masalah yang terjadi di perguruan tinggi adalah rumitnya sistem birokrasi dalam pembuatan prodi baru sedangkan dunia terus berkembang secara pesat, yang memunculkan berbagai bidang baru. Indonesia akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut karena untuk membuka jurusan di bidang yang baru saja membutuhkan waktu dan tahap yang amat rumit dan lama.
Kedua, Akreditasi bersifat otomasi dan sukarela. Waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui akreditasi memperlukan waktu yang lama, atau bahkan sampai bertahun – tahun. leh karena itu, Nadiem memutuskan, bagi yang sudah mendapat akreditasi A secara nasional, tidak perlu lagi di akreditasi, sedangkan untuk kampus yang berakreditasi B dan C, dapat mengajukan peningkatan secara suka rela kalau mereka sudah siap untuk itu. Sehingga kampus yang sudah berakreditasi A, dapat fokus untuk mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi, yaitu akreditasi Internasional[3].
Ketiga, kemudahan menjadi PTN-BH. PTN-BH dianggap mandiri secara finansial dan pengelolaan kurikulum pendidikan di kampusnya. Kelebihan lain dari PTN-BH yaitu PTN-BH dianggap dapat mendorong universitas untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menerapkan strategi dan kurikulum pembelajaran sehingga dapat mendorong mahasiswanya menjadi lebih baik lagi. Keempat, mahasiswa dapat megambil dua semester lintas prodi dan magang.
Hal tersebut disampaikan oleh Pak Menteri bahwa mahasiswa akan diberi pilihan dan bukan bersifat wajib. Pilihan tersebut yaitu mahasiswa dapat menggunakan waktu dua semester tersebut atau senilai 40 SKS untuk dipakai magang atau mengambil semester lintas prodi. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan di berbagai bidang serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan selama masa perkuliahan kepada masyarakat, bukan sekedar teoritis saja.
Program Kampus Merdeka Tidak Seindah Yang Dibayangkan
Seperti peribahasa “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, program Kampus Merdeka ini pun mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat, baik respon negatif maupun positif.
Banyak akademisi – akdemisi yang menyoroti pernyataan Pak Menteri yaitu kemudahan kampus – kampus menjadi PTN-BH karena dianggap lebih mandiri secara finansial dan kreatif serta inovatif dalam mengelola kurikulum pendidikannya. Tetapi pernyataan tersebut dinilai bahwa kebijakan Kampus Merdeka tersebut tidak peka dengan masyarakat golongan bawah.
