Pentingnya Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Pesisir dengan ICZM di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai yang sangat panjang dan beragam. Potensi sumber daya laut yang melimpah membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dari wilayah pesisir. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan aktivitas manusia yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan pesisir, seperti kerusakan terumbu karang, hilangnya habitat mangrove, dan pencemaran laut[1]. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi di wilayah pesisir Indonesia.

ICZM adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan interdisipliner. Ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, dan hukum, untuk memastikan pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan[2][3].

Tujuan utama ICZM adalah mengatasi masalah pembangunan. ICZM bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pesisir dan lautan yang berlangsung saat ini dan masa mendatang. Ini meliputi degradasi lingkungan, konflik penggunaan lahan, dan risiko bencana alam. Memberdayakan masyarakat. ICZM ditujukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan, ICZM harapkan masyarakat akan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah huniannya. 

Baca juga: Garam dan Sumber Daya Kelautan: Potensi dan Tantangan

Fungsi ICZM dalam Menjaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi

ICZM memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi di Indonesia. Berikut beberapa fungsi utama ICZM dalam konteks ini:

1. Mengintegrasikan Kebijakan Sektoral 

    ICZM berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral menjadi satu kerangka kerja yang koheren. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh integrasi kebijakan ini meliputi pengelolaan sumber daya laut, pariwisata, dan perikanan[1].

1. Penilaian Dampak Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial

    ICZM melibatkan penilaian dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari berbagai aktivitas di wilayah pesisir. Langkah-langkah mitigasi kemudian diterapkan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat setempat[1]. 

1. Penggunaan Teknologi dan Data Ilmiah

    Implementasi ICZM juga mencakup penggunaan teknologi dan data ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Contohnya, sistem informasi geografis (GIS) digunakan untuk pemetaan dan pemantauan wilayah pesisir, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan lingkungan[1].

1. Koordinasi Antar Lembaga

    ICZM membutuhkan kemampuan kelembagaan untuk menangani masalah-masalah intersektoral seperti lintas disiplin ilmu, kewenangan-kewenangan dari lembaga pemerintah, dan batas-batas kelembagaan. Koordinasi antar lembaga sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan efektif[2].

Implementasi ICZM di Indonesia

Implementasi ICZM di Indonesia sudah dilakukan di beberapa daerah, seperti Bali dan Sulawesi. Beberapa proyek percontohan ICZM melibatkan rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, dan pengelolaan sampah laut. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat[1].

Untuk meningkatkan efektivitas ICZM, Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat lebih aktif dalam proses pengelolaan wilayah pesisir dan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap daerah huniannya[1]. 

ICZM merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi di wilayah pesisir Indonesia. Dengan integrasi kebijakan sektoral, penilaian dampak lingkungan ekonomi dan sosial, penggunaan teknologi, dan koordinasi antar lembaga, ICZM dapat membantu mengatasi permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Oleh karena itu, implementasi ICZM harus dilanjutkan dan diperkuat dengan pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat lokal guna menciptakan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar sumber daya kelautan secara berkesinambungan, meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat pesisir, dan memastikan bahwa sumber daya pesisir dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. 

Citations:

[1] https://www.kompasiana.com/m16140/664a00b7de948f0edf54bc22/peran-iczm-dalam-menjaga-keseimbangan-ekologi-dan-ekonomi-di-pesisir-indonesia

[2] https://media.neliti.com/media/publications/174943-ID-none.pdf

[3] https://fh.unair.ac.id/en/integrated-coastal-and-ocean-zone-management-iczm-kunci-kebijakan-kelautan-dalam-menciptakan-good-ocean-governance/

[4] https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Nunik%20Hariyani/pengabdian/17.%20MATERI%20RRI-merged.pdf

[5] https://www.kompasiana.com/kaniaartha7762/664f3f9034777c2bff021e03/pendekatan-iczm-tinjauan-penerapan-dan-dampaknya-terhadap-ekosistem-pesisir-dan-kesejahteraan-masyarakat-di-negara-berkembang

[6] https://kumparan.com/muhammad-farhan-rahmat/penyelarasan-uu-11-tahun-2020-cipta-kerja-dalam-penerapan-iczm-di-indonesia-21cAZuGlfa3

[7] https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/4264

[8] https://freedomnews.id/freedomnews/opini/sosial-budaya/pemberdayaan-masyarakat-pesisir-berbasis-integrated-coastal-zone-management-iczm-sebagai-peran-nyata-perguruan-tinggi-dalam-mengatasi-permasalahan-kemiskinan-pada-kaum-nelayan