Sebelum mengkritik, lebih baik Sulistyo seharusnya fokus dulu pada kewajibannya sebagai ketua umum PGRI. Sudah puluhan tahun organisasi itu mengklaim mewakili guru, namun tidak menunjukkan upaya serius meningkatkan mutu guru. Bahkan, guru pun tak tahu kemana larinya uang iuran yang dipungut dari penghasilan mereka. PGRI yang dulu jadi kepanjangan tangan pemerintah, hingga kini masih nampak sekadar batu loncatan untuk meraih jabatan.
Ihwal nasib guru honorer, hal itu bukanlah ranah PGRI yang anggotanya guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)) RI, Sulistyo mestinya mengetahui bahwa Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI, pernah menegaskan agar PGRI tak ikut campur urusan guru honorer.
“Ketua PGRI mendingan urusin anggota guru PNS-nya saja. PGRI tidak tahu persis masalah honorer K2. Ketua PGRI-nya kan anggota DPD juga, mana kerjanya DPD dalam memperjuangkan honorer K2? Jadi jangan asal kecam saja," ujar Bambang Riyanto sebagaimana dikutip JPNN.com.
Pesan politisi partai Gerindra, yang merupakan partai oposisi, itu jelas bahwa dalam mengkritik pemerintah harus didasarkan pada fakta dan argumen yang tepat. Pesan yang lebih jelas, sebaiknya menata diri sendiri dulu sebelum mengkritik pihak lain. Ingatlah, ketika tangan menunjuk orang lain, maka empat jari menunjuk diri sendiri. ***
