Keadaan di India akhir bulan lalu semakin mencekam setelah terjadi bentrokan mematikan antara kelompok Hindu dan Muslim pada Senin (31-7-2023), yang menewaskan lima orang. Kondisi memprihatinkan tersebut bukti bahwa islamofobia di India semakin parah.
Kekerasan tersebut pecah ketika sebuah prosesi agama Hindu melintasi daerah Nuh yang mayoritas dihuni oleh umat Islam, sekitar 50 kilometer dari New Delhi.
Secara kronologis, semula prosesi ini direncanakan untuk berpindah dari satu kuil ke kuil lainnya, tetapi bentrokan akhirnya meletus di tengah perjalanan, mengakibatkan empat orang meninggal dunia.
Pada malam Senin, kekerasan merembet ke wilayah tetangga, Gurugram. Di sana, sebuah masjid dibakar, bahkan merenggut nyawa wakil imam masjid dan melukai satu orang lainnya.
Bukan Kejadian Baru
Serangan terhadap umat Islam di India bukanlah hal yang baru. Mereka sering menghadapi islamofobia dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka mengalami kekerasan, penganiayaan, hingga seruan-seruan yang mengancam mereka. Buldoser bahkan digunakan untuk merobohkan rumah-rumah di lingkungan mayoritas Muslim dengan alasan yang tidak jelas, dan pejabat setempat dengan terang-terangan membenarkan pembongkaran tersebut.
Pada tahun 2022, pemerintah Negara Bagian Karnataka yang dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) melarang siswi memakai hijab di sekolah-sekolah, dan bahkan menuduh siswi Muslim tersebut memiliki motif politik. Nyatanya, islamofobia sudah seperti menjadi norma di India. Para kritikus sering kali mengaitkan sentimen anti-Islam dengan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi.
Islamofobia diduga semakin berkembang di India seiring dengan meningkatnya supremasi Hindu atau Hindutva. Hindutva adalah gerakan nasionalisme Hindu yang bertujuan untuk menjadikan India sebagai negara Hindu. Faksi Hindutva telah lama menganut islamofobia.
Pemerintah Tidak Berbuat Apa-apa
Untuk memberikan sedikit gambaran, pada tahun 1992, kelompok Hindutva merusak dan menghancurkan sebuah masjid yang didirikan pada abad ke-16, yaitu Masjid Babri.
Mereka percaya bahwa masjid ini didirikan di lokasi kuil yang menandai tempat kelahiran Dewa Rama, meskipun tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim ini.
Tindakan ini memicu kerusuhan nasional yang mengakibatkan ribuan warga Muslim tewas. Ironisnya, pembongkaran tersebut justru dijadikan momen penting oleh gerakan Hindutva yang menganggap agama Hindu sebagai agama asli India.
Keyakinan ekstrem ini juga membuka jalan bagi Modi untuk meraih posisi puncak di India pada tahun 2014. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Modi dikenal sebagai seorang nasionalis Hindu.
Peran Modi dalam memperkuat islamofobia telah jelas terlihat sejak lama, seperti dalam peristiwa pembersihan etnis Muslim di Gujarat pada tahun 2002. Kekerasan ini meletus setelah gerbong kereta yang membawa para peziarah Hindu terbakar.
Namun, Modi mengalihkan tanggung jawab dengan menuduh Badan Intelijen Pakistan dan mengawal jenazah korban melalui Kota Ahmedabad.
Pernyataan tersebut kemudian berubah menjadi gelombang pembunuhan dan pemerkosaan yang menargetkan warga Muslim. Sebagai akibatnya, hampir 2.000 orang tewas, 2.000 rumah warga Muslim hancur, dan 150.000 orang menjadi pengungsi dalam peristiwa tersebut.
Pelantikan Modi sebagai Perdana Menteri semakin memperparah sentimen anti-Islam di India, karena Modi secara sistematis mendorong islamofobia melalui kebijakan negara. Tidak mengherankan, di tengah maraknya sentimen anti-Muslim, pemerintahan Modi dan Partai BJP tampak diam dan akhirnya mendapat kritik internasional.
India hanya sebagian kecil contoh negara dengan islamofobia yang semakin parah. Selain India, islamofobia juga termanifestasi dalam bentuk kekerasan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya dan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur.
Dalam kasus khusus Rohingya dan Uighur ini, islamofobia bahkan lebih serius, hingga mendekati tindakan genosida.
Karena itu, ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken merayakan Hari Internasional Perangi Islamofobia pada Maret 2023 lalu sebenarnya hanya upacara formal dan omong kosong belaka. Kasus islamofobia di Barat dan di wilayah lain tidak berhenti hanya karena pernyataan semacam itu.
Perlunya Perlindungan Sejati bagi Umat
Selama gelombang islamofobia, umat Muslim sering kali dituduh sebagai orang-orang intoleran, bahkan ekstremis, hanya karena keyakinan mereka dalam menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan.
Tuduhan semacam ini adalah fitnah dan dusta besar, karena melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif adalah perintah Allah. Di samping itu, Islam juga mendorong toleransi antaragama dan melarang memaksa non-Muslim untuk menerima ajaran Islam.
Islamofobia adalah cerminan kegelapan yang menimpa umat Islam saat ini. Namun, islamofobia juga menjadi bukti bahwa peradaban Barat terkadang melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.
Negara-negara Barat yang sering berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata juga memiliki kasus islamofobia yang tidak kalah parah, bahkan lebih parah dari yang terjadi di India. PBB seolah tak berdaya, karena islamofobia dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh ideologi kapitalisme.
Saat ini, umat Islam membutuhkan perlindungan yang nyata melalui Khilafah sebagai perisai sejati bagi mereka. Perlindungan ini akan memberikan jaminan terhadap islamofobia dan ancaman lainnya, serta mengembalikan martabat dan kehormatan umat Islam di seluruh dunia.*
