Mohon tunggu...
niqi carrera
niqi carrera Mohon Tunggu... Lainnya - ibu rumah tangga
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Sebagai ibu, ikut prihatin dan resah dengan kondisi sekitar yang kadang memberi kabar tidak baik. Dengan tulisan sekedar memberi sumbangsih opini dan solusi bangsa ini agar lebih baik ke depan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Banyaknya Korban Kebakaran Depo Pertamina, Penguasa Abai?

7 Maret 2023   22:50 Diperbarui: 7 Maret 2023   23:04 211
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
keselamatan rakyat bukan prioritas pada kebakaran depo plumpang (pexels.com) 

Kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret 2023 lalu telah menelan korban meninggal berjumlah 19 orang, luka-luka 49 orang, 3 diantaranya adalah anak-anak (Kompas, 5/3/2023).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memberikan data terkini jumlah pengungsi pada Selasa (7/3) pukul 06.00 WIB, sebanyak 172 jiwa mengungsi di dua pos pengungsian.

Banyak warga Twitter protes mengapa Depo Pertamina diijinkan berdiri di tengah pemukiman warga. Apalagi diketahui depo dan kilang minyak milik Pertamina beberapa kali pernah mengalami kebakaran.

Penelusuran berlanjut pada kepemilikan lahan di Tanah Merah, termasuk wilayah Plumpang tempat terjadinya kebakaran hebat tersebut.

PDIP DKI Jakarta mengungkap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di daerah pemukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara dikeluarkan oleh Anies Baswedan pada tahun 2021.

Sejak awal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengingatkan Anies Baswedan bahwa Tanah Merah merupakan Kawasan buffer zone milik Pertamina yang berbahaya jika dijadikan pemukiman.

Sebelum IMB itu terbit, warga Tanah Merah tinggal secara ilegal. Mereka baru mendapatkan KTP saat Jokowi menjabat sebagai gubernur.

Wali Kota Jakarta Utara saat itu, Bambang Sugiyono mengatakan bahwa pemberian KTP tidak akan mempengaruhi kepemilikan tanah. Sebab tanah yang ditinggali warga masih merupakan tanah sengketa.

SEhingga status pengakuan kependudukan yang diberikan Jokowi tidak bisa diartikan sebagai legalitas kepemilikan tanah yang telah dihuni warga.

Anies Baswedan, pada masa kampanyenya memang membuat janji politik dengan rakyat atas permasalahan kepemilikan lahan di Tanah Merah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun