Hingga saat ini, nilai-nilai toleransi masyarakat Indonesia sebagai sebuah kesatuan sedang di uji. Kasus tersebut dapat menjadi tolak ukur yang baik dalam menilai terkait seberapa jauh masyarakat Indonesia mampu bekerjasama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di beberapa daerah bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kita dapat sama-sama menilai apakah bangsa Indonesia mampu mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dibandingkan dengan nilai-nilai agama dan lokal, yang cenderung sangat dominann di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa penyerangan terhadap masyarakat muslim yang sedang beribadah disaat solat Idul Fitri sangat memperlihatkan bahwa tidak semua masyarakat mampu menerima perbedaan yang ada. Saya yakin para mayoritas masyarakat dapat membenarkan tindakan penyerangan tersebut, ketika mereka merasa terganggu dari aktivitas mereka. Dan sebagai minoritas, mereka juga memiliki alasan yang cukup kuat bahwa tindakan mereka seharusnya dihargai, karena hal ini merupakan hari penting bagi mereka. Saya dapat menyimpulkan bahwa apabila kita berbicara tentang kepentingan, setiap masyarakat memiliki kepentingan masing-masing yang dapat mendorong mereka melakukan tindakan ekstrimisime dalam memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing.
Bagi saya, akar masalah tersebut bukan di masyarakat, namun di pemerintah yang hingga saat ini masih sulit untuk mengaplikasikan nilai-nilai kesetaraan dalam perbedaan diantara masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih hidup di zona abu-abu dalam memberlakukan standar keadilan yang setara kepada setiap masyarakat Indonesia. Zona abu-abu tersebut memberikan celah yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dalam memberlakukan tindakan yang mereka anggap benar, sehingga tidak ada standar yang jelas dalam memberlakukan masyarakat Indonesia dengan setara. Saya yakin bahwa hal ini sangat perlu untuk dilihat sebagai ancaman bagi kehidupan keberagaman antar masyarakat di Indonesia.
Bagi saya, hal ini sangat beralasan karena ancaman ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Dan apabila tidak diselesaikan, hal ini dapat berimbas kepada budaya rasisme, sehingga setiap masyarakat dapat saling mendiskreditkan setiap etnis dengan standar wilayah masing-masing diseluruh wilayah Indonesia. Kalau hal ini terus dibiarkan, hal ini dapat membawa Indonesia ke titik “Ketidakpersatuan Indonesia” dibanding “Persatuan Indonesia”.
Apa yang harus dilakukan?
Saya yakin bahwa mengaplikasikan nilai-nilai kesetaraan di Indonesia sangatlah sulit. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan banyak hal yang sangat sulit untuk dikontrol pemerintah pusat. Hal inilah yang menciptakan apa yang kita kenal dengan otonomi daerah. Sejauh hal ini, tidak ada yang salah, karena sistem ini memiliki tujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam pendelegasian tugas kepada pihak daerah, untuk mememenuhi ekspektasi pusat.
Bagi saya, hal yang sangat salah adalah apabila wilayah daerah –daerah di Indonesia tidak mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang sama ke setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, Rukun Warga, Rukun Tangga dan desa. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena pada nyatanya Indonesia adalah wilayah kesatuan. Oleh karena itu, standar yang adil dan merata perlu juga diaplikasikan kepada setiap inci wilayah kedaulatan Indonesia dalam mencegah konflik laten diantara masyarakat.
Saat ini, hal yang sangat perlu dilakukan pemerintah pusat adalah memberlakukan standar-standar yang akan dipegang bersama baik pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk diberlakukan ke daerah-daerah Indonesia yang memiliki keberagaman yang relatif berbeda. Apabila pihak pusat telah memiliki standar yang jelas, maka komunikasi terhadap standar tersebut perlu dilakukan ke pemerintah daerah dengan sangat memberhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) didalamnya. Hal ini berarti bahwa setiap masyarakat akan diberlakukan secara setara di mata hukum, dan tidak boleh setiap masyarakat tersebut melanggar kaedah tersebut. Dan apabila kaedah tersebut dilanggar, maka konsekuensi yang sama dari wilayah Sabang hingga Merauke terhadap mereka yang melanggar dilakukan dengan setara. Dengan demikian, isu kesetaraaan dapat dicapai.
Tidak hanya berhenti disana, wilayah pusat dan daerah perlu untuk terus-menerus menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi yang terjadi hingga saat ini. Menunda bukanlah menyelesaikan masalah, namun menumpuk masalah yang perlu diselesaikan di masa depan. Saya berharap pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam memberlakukan standar yang jelas dalam menjamin keberagaman diantara setiap entitas masyarakat Indonesia.
Kunjungi website penulis di: The Indonesianist
