[Resolusi 2017] Berharap Tidak Terjadi Revolusi Rakyat, NKRI Harga Mati

Revolusi Kemerdekaan

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan buah dari Revolusi. Perlawanan Rakyat Indonesia kepada penjajah memakan waktu yang sangat panjang dengan demikian banyak korban jiwa.  Perlawanan berdarah membawa hasil, Bung Karno dan Bung Hatta mem proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustsu 1945. Merdeka adalah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan harus di hapus dari muka bumi.  Itulah antara lain kalimat pembuka pada mukadimah Undang Undang Dasar 45.

Revolusi merupakan perubahan mendasar pada satu system pemerintahan.  Pergantian bukan saja pada Azas Negara namun lebih penting dari itu para Pengelola Negara  semua wajib hukumnya diganti.  Inilah pembatas dan pembeda jelas antara reformasi dengan revolusi.   Setelah Revolusi Kemerdekaan,  Rakyat Indonesia tidak lagi melakukan segala sesuatu gerakan besar dalam merubah perombakan pemerintahan berkuasa.  Artinya belum ada revolusi rakyat lagi selain revolusi mental gagasan Pak Jokowi.

Presiden silih berganti, syukurlah prosesi alih kekuasaan itu semua berjalan secara  konstitusional.  Bisa jadi sejarah perkembangan politik di Indonesia hanya mengalami reformasi bukan revolusi.  Presiden dan kabinet berganti namun haluan Negara berupa Ideologi Pancasila tetap langgeng sampai saat ini.  Kalaupun ada perubahan system ketatanegaraan hanya terkait amandemen UUD 45.  Amandemen sebanyak 4 kali itu hanya merubah system pemilihan umum menjadi pemilihan langsung oleh rakyat serta pembatasan periodeisasi Presiden hanya bisa 2 kali menjabat.

Bagaimana dengan situasi dan kondisi Negara saat ini ketika akan memasuki tahun 2017.  Awak menulis di wall face book begini : Resolusi 2017.  Berharap Tidak Terjadi Revolusi Tahun 2017.  NKRI Harga Mati. Qoute itu mendapat tanggapan positif dari sobat fbers yang bisa dimaknai sebagai representasi rakyat yang menginginkan Indonesia tetap aman, nyaman dan sejahtera bebas dari segala ganguan keamanan.

Bibit Perpecahan

Terus terang awak risau juga melihat perkembangan situasi sosial politik nasional akhir akhir ini.  Bibit perpecahan yang bersumber pada pertikaian   Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) semakin meruncing. Rasa kuatir akan  terjadi perpecahan bangsa itu harus menjadi perhatian pimpinan nasional dalam mengelola persatuan dan kesatuan bangsa.  Pemerintah berkuasa bertanggung jawab menjaga NKRI harga mati dengan cara memegang kendali pemerintahan secara independent. Independent bermakna Pemerintah bebas dari tekanan pihak manapun baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Rakyat berharap tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa memecah belah bangsa.  Pendekatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan pedoman Pemerintah mengatasi situasi  ini secara  tuntas.  Jangan sampai bibit kecil perpecahan  semakin membesar ibarat akar kering yang disirami bensin, maka terbakarlah negeri tercinta ini.  Potensi perpecahan di minimalmisir atau kalau bisa di elamisir.

Oleh karena itu cara  bijak dalam mengatasi setiap permasalahan harus di kembalikan pada koridor hukum  Hukum hendaknya menjadi panglima tertinggi di negeri ini tanpa membedakan status warga negara.  Demokrasi sesungguhnya sangat tidak sejalan dengan diskriminasi, memihak kepada salah satu komponen masyarakat akan ber resiko membenturkan antara  rakyat dengan rakyat yang berujung pada perang saudara.

Kita tidak ingin Indonesia terpecah belah.  Perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia yang telah teruji selamam 71 tahun adalah atas kekuatan kepimpinan Nasional serta didukung oleh seluruh rakyat dalam menjaga kesatuan dan persatuan.   Revolusi itu sangat menakutkan karena berpotensi memporak porandakan sisi sisi kehidupan harmonis masyarakat yang telah kondosif saat ini. .  Jangan sampai terjadi perang saudara antara kita akibat hal hal yang sepele yang seharusnya bisa dikendalikan dan diselesaikan pihak berwenang yaitu Pemerintah Jokowi.

Revolusi yang  dicanangkan pemerintah berupa Revolusi Mental yang selama ini mandek  bisa terus di jalankan.  Namun satu hal yang perlu dijaga jangan sampai terjadi revolusi rakyat.  Oleh karena   komunikasi politik harus lebih intens dijalankan oleh Pemerintah dan DPR terhadap semua pihak. Aspirasi beragam kelompok rakyat hendaknya di akomodasi dengan bijak sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik.

Komunikasi Politik

Salah satu pola komunikasi terbaik selama tahun 2016 dilakukan oleh Polri.  Kapolri Tito Karnavian berhasil melaksanakan komunikasi politik dengan GNPF MUI ketika ada rencana Shalat Jumat di area publik  tanggal 2 Desember 2016.  Kesepakatan melaksanakan Shalat Jumat di kawasan Monas merupakan bagian dari pola preemtif dan preventif Polri. Sejarah membuktikan berkumpulnya jutaan orang pada satu waktu dan tempat ternyata tidak menimbulkan kekisruhan massal. Pola komunikasi effektif  membuahkan hasil terbaik ketika pelaksanaan aksi bela Islam 3 berlangsung dengan damai tanpa menimbulkan benturan fisik antar rakyat dengan aparat.   Hal hal seperti inilah yang harus terus menerus dilakukan Pemerintah agar dialog kepada semua pihak dilakukan dalam rangka mengakomodasi aspirasi rakyat.  http://www.kompasiana.com/thamrindahlan/tito-karnavian-menunjukkan-kelasnya_583cd809549373a10cea85bd

 Inti permasalahan Negara kita adalah ketepurukan bidang ekonomi. Pemerintah berkuasa harus bekerja keras memperbaiki ekonomi rakyat.  Kata orang bjiak zaman dulu, “Selama unjuk rasa kampong tengah belum bisa teratasi maka semua persoalan tidak akan pernah selesai. “ Kampong tengah di defenisikan sebagai perut atau lambung.  Perut lapar akibat tidak ada asupan  makan akan membuat sebagian oknum rakyat berubah perilaku.  Mempertahankan hidup dalam ekonomi sulit tak terbantahkan mempunyai hubungan sangat erat dengan kriminal.

Ketergantungan ekonomi kepada negara lain lambat laun harus segera di kurangi.  Indonesia dengan 250 juta penduduk sebenarnya merupakan konsumen terbaik untuk pemasaran produk  Jadi apabila pemerintah memperbaiki sisten ekonomi rakyat dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri maka duit akan beredar dan berputar di dalam negeri.

Kendali Pemerintah

Ciinta produk dalam negeri tentu harus diringi dengan kualitas produk.  Tentu saja semua ini bisa terwujud apabila pemerintah berkuasa memberikan perhatian serius kepada ekonomi kerakyatan.  Lebih jauh dari itu keteladanan dalam menggunakan  produlksi dalam negeri harus di mulai oleh  persiden dan jajaran.  Ketika masalah perut sudah selesai dalam artian pengangguran semakin berkurang maka rakyat tidak mudah lagi terprovokasi kepada hal hal tidak berguna.  Rakyat akan kosentrasi kepada pekerjaan masing masing  dan mereka tampaknya tidak peduli lagi pada intrik politik.

Point yang ingn saya sampaikan disini adalah agar  pemerintah kosentrasi  memulai dari aspek ekonomi kalau ingin NKRI  ini tetap eksis.  Pembenahan ekonomi hendaknya seiring dengan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat.  Permainan politik praktis jangan sampai melengahkan kosistensi  Presiden dalam membangun ekonomi rakyat.

Sekali lagi kendali pemerintah dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa harus benar benar terjaga dari pemihakan kepada salah satu komponen.  Inilah bibit bibit perpecahan yang harus diberangus agar tahun 2017 bisa kita lewati dengan aman, nyaman dan sejahtera.  Dengan demikan maka Resolusi ini bukan berhenti hanya pada harapan dan doa saja namun kita melihat apakah pemerintah berkuasa benar benar paham dengan kerawanan situasi dan kondisi Indonesia saat ini.   

Salamsalaman
TD