Bambang P. S. Brodjonegoro Bertekad Mengembalikan Peran Bappenas

Oleh karena itu perlu ada greget dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk selalu berkomunikasi dengan Presiden supaya segala keinginan orang nomor satu di Indonesia bisa disesuaikan dengan Master Plan Indonesia jangka panjang.   Dengan adanya komunikasi intens maka diharapkan seluruh kebijakan Presiden tidak ada yang salah arah, atau paling tidak Kepala Bappenas bisa memberikan alternatif agar ide ide Presiden tetap bisa dilaksanakan.

Satu hal yang kami tangkap pada acara Tokoh Bicara tersebut adalah semangat tinggi Bapak Bambang PS ketika menjelaskan kiprah Bappenas di era kepemimpinannya. Arahan beliau kepada jajaran agar semua yang berkerja di Bappenas harus mempu menetapkan prioritas.  Lebih tegas dikatakan Kepala Bappennas " tidak usah bekerja disini apabila anda tidak mampu menetapkan prioritas.

aq-57cf48d38f7a610a078b456d.jpg

Semangat perubahan terasa disini.  Dengan latar belakang ekonom dan sarat pengalaman di bidang birokrasi kita berharap banyak kepada Bapak Bambang PS Brodjonegoro.   Seperti menjaga nyala lilin nan nyaris redup,  Kepala Bappenas beserta jajarannya siap bekerja keras agar angka kemiskinan di Indonesia lambat laun bisa diturunkan.   Kebijakan makro Pemerintah hendaknya diarahkan fokus menurunkan anka kemiskinan baik secara langsung maupu secara tidak langsung.  Jangan sampai justru ada kebijakan yang kontra produktif sehingga mengganggu pembangyan nasional,  Untuk itulah keberadaan Bappeas sangat di perlukan agar pembangunan nasional bisa berjalan di rel dan rule yang benar. 

Mengembalikan peran Bappenas pada khitahnya memang bukann hal yang mudah namun dengan semangat perubahan hal tersebut bisa saja terwujud.  Bagaiman nantinya apabila sesuatu pekerjaan tidak dilandasi oleh perencanaan yang baik, bisa saja seperti pesawat terbang yang tidak berkendali (auto pilot) Harapan kita semua adalah agar segala sesuatu yang di kerjakan oleh pihak eksekutif berdasarkan dan merujuk kepada master plan Bappenas jangka panjang.   Artinya segala upaya pembangunan nasional tidak dilakukan secara serampangan sehingga hasilnya tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.