[caption id="attachment_302741" align="aligncenter" width="587" caption="Buku Prabowo Prsidenku (Dok. Pribadi)"][/caption]
Cukuplah sudah kesengsaraan rakyat 10 tahun saja jangan sampai diperpanjang menjadi 15 atau 20 tahun bahkan seterusnya. Kapan kita akan menikmati kehidupan yang nyaman sejahtera padahal negeri ini sungguh sangat kaya. Pada ghalibnya Bangsa Indonesia mampu menjadi negara adil makmur, namun apa boleh buat orang orang yang dipercaya memerintah secara konstitusional telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat. Apakah semua in bermuara kepada kompetensi pemimpin ? Jawabannya ada pada diri kita masing masing.
Ya tepok jidat 2 kali seiring saya dan mungkin anda telah salah memilih pemimpin di dua Pilres sebelumnya . Aura pencitraan telah mengalahkan akal sehat. Kompetensi yang seharusnya menjadi acuan utama untuk mendudukkan seorang warga menjadi Presidin telah di kudeta oleh tampilan mengenaskan yang menimbulkan rasa hiba sehingga pilihan itu mewarnai sebagian besar pemilik suara. Akibatnya apa ? Presiden terpilih hanya sibuk dengan dirinya, sibuk pula dengan partainya karena memang tidak mempunyai konsep apalagi rencana kerja yang jelas dalam menjalankan tugas.
Nah kini kita berada di tahun 2014, momentum siklus 5 tahunan memilih seorang Presiden. Sambil menunggu perhitungan resmi KPU, dari hasil quick count terdapat 3 alternatif calon Presiden RI 2014-2019. Pertanyaan yang selalu menggangu saya adalah
- Apakah kita akan terperosok lagi dengan pola pilih pencitraan.
- Apakah kesalahan itu masih mewarnai pola pikir sebagian rakyat yang masih saja terpesona dengan segala hiruk pikuk menggadang gadangkan seorang sosok yangdibesarkan secara instan oleh media.
Kompetensi seakan dilupakan, kinerja faktual dilupakan. Apa jadinya negara ini bila kita membuat kesalahan untuk ke - 3 kalinya.
Sebagai warga negara saya pribadi tidak rela negara ini dipmpin oleh seorang yang tidak memiliki kompetensi. Negara ini direbut dengan darah para pahlawan. Dasar Negara ideologi Pancasila yang seharusnya menjadi acuan untuk membangun persatuan bangsa dari keberagaman tidak bisa dikendalikan oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki komptensi wawasan nusantara. Apalagi bila pola tindak oknum pejabat tinggi itu dikendalikan oleh para pihak yang mempunyai "jasa" mendudukannya sebagai pemimpin tertinggi.
Ada waktu 90 hari lagi bagi kita untuk merenung kembali setelah peta kekuatan politik tergambar dari hasil Pileg.  Mari  berpikir jernih bahwa satu negara harus benar benar dipimpin oleh seorang yang independent. Seorang pemimpin yang melekat pada dirinya sikap Tegas dibarengi dengan kompetensi Cerdas serta bebas dari intrvensi siapa saja baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Presiden terpilih hendaknya mampu bertindak atas kecerdasan, kearifan mengacu kepada legalitas hukum yang terdapat dalam UUD 45.
Kita berharap mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa seorang Presiden yang cepat bertindak secara benar dengan segala resiko yang akan dihadapi. Presiden yang tidak ragu ragu karena selama dia yakin semua keputusan yang diambil untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat, maka dukungan rakyat Indonesia yang berbudaya paternalistis akan selalu menyertai kepemimpinan yang amanah.
Sejatinya rakyat Indonesia sangat menghormati seorang Presiden selama Pemimpin Negara dan Kepala Pemerintahan itu berkerja dan berkerja semata untuk kemaslahatan umat. Sosok Presiden yang Baik dan Benar  (Shidieq) Sosok yang mampu melaksanakan sepenuh hati Amanah Tuhan dan Amanah Rakyat adalah sosok seorang warga yang telah selesai dengan urusan pribadinya. Seorang Negarawan yang menjadi milik seluruh rakyat, tidak terkotak kotak dalam kepentingan suku, agama, rasa dan antarb golongan (SARA). Pemimpin yang mempunyai wawasan kebangsaan sempurna karena dia adalah milik alam semesta serta mampu mengkomunikasi kan dengan baik (Tabligh) setiap gagasan mensejahterakan rakyat.
Ya sobat, saya dan berharap anda demikian juga, tidak rela bila negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang tidak kompeten. Tidak rela negara ini tercabik cabik akibat besarnya kepentingan pihak asing yang mendapat kata please dari Presiden yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Saatnya kita lepas dari ketergantungan, negeri ini dengan jumlah penduduk 250 juta orang adalah konsumen terbesar selama mereka bisa menikmati produksi dalam negeri. Rakyat Indonesia dibawah kepemimpinan yang kuat akan mampu menproduksi segala kebutuhan hidup sehari hari. Kemandirian akan tercipta dengan melepaskan diri dari sitem ekonomi neo liberal menuju ekonomi kerakyatan sesuai amanat UUD 45. Inilah salah satu jalan yang wajib ditempuh yaitu menerapkan sistem ekonomi kerakyatan untuk memakmurkan Bagsa Indonesia.
Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi.
Salam Indonesia Raya
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H