Catatan dari Sudut Kota dan Lorong-lorong Desa

Dari gamabaran diatas telah menunjukkan belum ada satu perubuhan atau terobosan yang baru dari pemerintah Irwandi-Nazar. Kalaupun politik balas budi kita anggap terobosan baru, maka politik balas budi melalui Kredeit Peumakmu Nanggroe (KPN)-kredit untuk kemakmuran negri, juga mengalami banyak masalah, hal ini juga terjadi di berbagai Negara yang menerapkan politik balas budi. Atau ada yang mengatakan terobosan pemerintah Aceh adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan siswa kurang mampu (miskin), ini bukan terobosan baru, mengingat pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi apa terobosan baru pemerintah Irwandi-Nazar atau apa kesuksesan pemerintahan Irwandi-Nazar yang patut dibanggakan. sampai saat ini belum terlihat, atau memang kita tidak mengetahuinya, kalau memang kita tidak mengetahuinya, maka seharusnya tugas pemerintah memberikan informasi kepada publik.

Karena yang diketahui publik saat ini adalah daya serap anggaran yang lemah, rendahnya harga beli hasil pertnian rakyat, banyaknya sekolah yang kondisi fisik tidak layak, kuwalitas pendidikan masih rendah, malah lulusan di unsyiah lebih banyak dari luar Aceh, kondisi kesehatan masih meprihatinkan. Masih kurangnya energy di Aceh, dan masih banyak infastruktur jalan dan irigasi yang belum selesai. Itulah kondisi umum yang dipahami oleh publik Aceh?

Keadaan ini telah melahirkan protes dan kritik dari berbagai sudut kota dan lorong-lorong desa, terhadap kinerja pemerintahan Aceh saat ini. Kritik ini tidak pernah dijawab dengan kerja nyata untuk melakukan perubahan. Namun kritik ini di jawab dengan teror putih sebagai pledoi pembelaan. Kalaupun pemerintah telah banyak melakukan perubahan, yang tidak diketahui oleh rakyat di sudut kota dan lorong-lorong desa, berarti pemerintah Aceh telah gagal dalam membangun komunikasi publik, khususnya dengan berbagai elemen yang selama ini terus memberikan kritikan.

Akhirnya suara kritis dari sudut kota dan lorong-lorong desa, harus dijawab dengan tindakan yang sedikit anti demokrasi, dan membiarkan perekonomian Aceh stagnan, tanpa perubahan.