Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), untuk Siapa?

Celah yang Tercipta
Keterbatasan dalam kapasitas rawat inap tentunya tidak hanya merugikan pihak yang tidak sanggup mengeluarkan biaya lebih. Tetapi juga berlaku bagi seluruh golongan yang terdaftar dalam kepesertaan JKN. Alih-alih merepotkan diri mencari ketersediaan kamar dengan keterbatasan yang ada, mungkin opsi untuk menggunakan asuransi kesehatan lain (asuransi swasta) akan menjadi pilihan yang menggiurkan.

Dari berbagai sisi, banyak kemungkinan para peserta BPJS akan meninggalkan jaminan kesehatan ini, baik karena tidak sanggup membayar ataupun karena tertarik dengan tawaran yang lebih menguntungkan. Jika situasi tersebut terjadi, bukankah pihak yang akan dirugikan adalah BPJS itu sendiri? Penurunan jumlah kepesertaan yang terlibat, tentunya akan berdampak langsung pada pendapatan BPJS. Potensi perburukkan keuangan atau bahkan defisit mungkin akan terulang seperti beberapa tahun silam, sebagaimana laporan yang dipublikasi oleh Perkumpulan Prakarsa (2020) dalam "Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya?". Berdasarkan laporan tersebut, satu dari tujuh faktor yang menyebabkan adanya defisit adalah pendapatan dan beban yang tidak seimbang, yang digambarkan melalui tren pada Grafik 1.

Grafik 1. Tren Realisasi Celah antara Iuran (Premium per Member per Month) dengan Biaya (Cost per Member per Month) 2014-2019 (Djamhari dkk., 2020)

Catatan Ke Depan

Bila ditelaah lebih dalam, kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS dapat dikatakan sebagai langkah ambisius untuk meningkatkan kesetaraan dalam akses layanan kesehatan di Indonesia. Namun, tantangan besar telah menanti saat kebijakan ini berlaku. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah guna meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Persiapan yang dilakukan mestinya tidak hanya mempertimbangkan rumah sakit yang memiliki kriteria KRIS, melainkan juga dengan memfokuskan lebih detail terhadap penerima manfaat layanan tersebut, yakni masyarakat.

Referensi:
1. Djamhari, Eka Afrina dkk. 2020. Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya?. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta.
2. Indonesia. 2024. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta.
3. Kementerian Kesehatan. 2024. "Kelas Rawat Inap Standar Jamin Pelayanan Pasien tak Dibeda-bedakan." Retrieved (https://kemkes.go.id/eng/%20kelas-rawat-inap-standar-jamin-pelayanan-pasien-tak-dibeda-bedakan).
4. Rastika, Icha. 2024. "Kapasitas Tempat Tidur Pasien Di 292 RS Bakal Berkurang Imbas Penerapan KRIS." KOMPAS.com, June 6. Retrieved (https://nasional.kompas.com/read/2024/06/06/13555881/kapasitas-tempat-tidur-pasien-di-292-rs-bakal-berkurang-imbas-penerapan-kris)