7. Ribka dituding meremehkan pentingnya air susu ibu (ASI), ketika dia memberikan statement bahwa PP mengenai layanan kesehatan (yang dapat mempidana RS jika menolak pasien) jauh lebih penting dari PP ASI. Dalam kesempatan lain dia juga diberitakan memberikan statement bahwa ASI adalah sumber gizi terpenting bagi bayi dan tidak tergantikan. Dari kedua situasi ini cukup jelas bahwa Ribka bukannya meremehkan pentingnya ASI, tapi mendukung urgensi PP layanan kesehatan. Ini kelihatan seperti statement yang konteks-nya dipelintir.
8. Masyarakat (konsumen maupun penyedia layanan kesehatan) secara umum ngeri dengan buku Ribka yang berjudul "Aku bangga menjadi anak PKI". Sebagian hanya pernah melihat judulnya. Tapi, bukankah PKI masih jadi organisasi terlarang ? Tangkap saja Ribka kalau dia PKI. Gitu aja kok repot. Jika diatas saya sebut terdapat kemungkinan pahamnya yang nyerempet Marxism, dalam situasi Indonesia yang sekarang ini nama itu tinggal sekedar label yang lumpuh. Kalau tidak suka, tinggal diganti saja namanya yang terdengar nyaman, 'kerakyatan' misalnya. Dan sekali lagi, tangkap saja Ribka kalo dia komunis Marxis.
9. Jika dilihat pilihan politik penentangnya dari kalangan profesi-profesi kesehatan, mereka berasal dari kedua kubu Capres. Jadi profesi kesehatan yang menentang Ribka sebagai MenKes berasal dari mereka yang mencoblos Jokowi maupun mereka yang mencoblos Prabowo. Hampir menyeluruh.
Akhirnya, saya fikir, Ribka adalah calon MenKes yang menarik untuk diberi kesempatan. Saya tidak akan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia LAYAK. Tapi saya fikir isi kepalanya menarik, diluar mainstream dan ada harapan sesuatu yang baru dan lebih baik didalamnya. Mirip-mirip dengan premise kenapa sebagian besar rakyat memilih Jokowi sebagai Presiden. Dalam kaitan ini, ide debat antara Ribka dengan IDI adalah ide yang bagus sekali. DBI, Dokter Indonesia Bersatu, juga perlu diikutsertakan dalam debat ini.
Saya fikir Jokowi memiliki "cadangan" politik yang cukup besar untuk bereksperimen dengan posisi Menteri Kesehatan ini. Perhitungan risiko dan manfaatnya untuk saat ini menunjukkan feasibilitas menempatkan Ribka sebagai MenKes, asalkan Jokowi bisa cukup sensitif dan aktif mengenali dinamika masyarakat dari waktu ke waktu.
Toh, mengganti seorang MenKes tidak susah susah amat. Toh, juga, bukankah keseluruhan ide dari sistem demokrasi adalah suatu permainan kucing dalam karung? Berapa gelintir manusia yang masuk bilik pencoblosan dan memiliki pemahaman yang baik mengenai kandidat yang dicoblosnya ? Kalau kita berani melakukan itu untuk Presiden dan Wakil Presiden, kenapa tidak untuk sekedar Menteri Kesehatan yang bisa mudah saja diganti dalam hitungan hari, minggu atau bulan ?
Kota Bharu, 1 Agustus 2014
