Tentu kami sangat menyadari bahwa sikap kami akan mendapatkan cemoohan dari berbagai kalangan yanhg tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan. Namun sebagai kelompok opisisi kami berhak menyampaikan kritik kepada pemerintah atas kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kami bukan tidak memahami bahwa beban APBN sudah sangat berat.
Namun pengurangan subsidi BBM bukanlah langkah yang seharusnya dilakukan. Selalu ada solusi dengan mendisiplinkan pengguna kendaraan dan mengelola pelaksanaan subsidi dengan ketat dan baik serta memberikan ketegasan. Pemerintah harus membatasi dengan ketat kendaraan mahal untuk mengkonsumsi BBM subsidi. Sudah banyak dampak yang kita saksikan akibat tingginya harga BBM yang mengakibatkan usaha kerakyatan gulung tikar termasuk pada segmen petani dan nelayan. Untuk itu, kami meminta pemerintah bijak untuk mencabut keputusan menaikkan BBM bersubsidi. Untk itu, kita mendesak agar pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Sebenarnya Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar, akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, dan lain-lain. Â Apalagi kalau sekarang ini penyaluran BBM bersubsidi hampir sebanyak 60 persen tidak tepat sasaran.
Â
Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga. Jika pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, maka negara bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen.
Selain itu, kita juga meminta agar Presiden tidak membanding-bandingkan harga BBM di Indonesia dengan di negara maju. Namun cukup membandingkannya dengan harga BBM di negeri tetangga seperti Brunei dan Malaysia.
Â
Harga BBM di negara serumpun seperti Brunei dan Malaysia jauh lebih murah dibanding Indonesia. Contoh, harga bensin di Brunei untuk RON 90 sebesar Rp3.800 per liter, dan untuk bensin RON 95 sebesar Rp6.900 per liter. Di kita bensin Pertalite (RON 90) dijual dengan harga Rp7.650 per liter. Karenanya kalau Pemerintah peka dan memiliki sense of crisis, maka regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini, baik solar maupun pertalite, penting untuk segera ditetapkan. Jangan tertunda-tunda seperti sekarang ini.
Â
Karena beban subsidi yang tidak tepat sasaran, akan jalan terus kalau revisi Perpres dimaksud tidak terbit-terbit. Semakin lama kita menunda pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, maka akan semakin lambat efisiensi anggaran dilakukan.***
