Saya mendapatkan informasi bahwa bahwa dampak dari kenaikan harga Pertalite diprediksi akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year. Ini akan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015.
Disisi lain saya dapat memahami bahwa kuota BBM jenis Pertalite yang disediakan untuk tahun anggaran 2022 ini akan segera habis pada bulan September ini. menjadi masalah dan sesuatu yang luar biasa karena pandemi Covid-19 berakhir lebih cepat dari prediksi konsumsi yang disusun oleh DPR dan Kementerian ESDM pada tahun anggaran 2021 silam. Namun realisasi penggunaan subsidi yang tepat sasaran hanya 20 persen saja. Artinya, jika kuota sebesar 23,05 juta kiloliter itu dimangfaatkan dengan baik, maka justru kuota BBM subsidi akan mampu bertahan hingga Akhgir tahun 2022 yang akan datang.
Karena itu, dalam kami di Fraksi PKS sudah bersepakat bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan BBM harus ditolak dan kami minta untuk ditunda sampai kondisi kondusif sambil terus memperbaiki pola pengawasan penyaluran subsidi baik berupa gas, listrik dan BBM.
Kenapa kami menolak kenaikan ini, karena dengan menaikkan BBM, akan menyakiti hati rakyat. Pemerintah harus sensitif terhadap penderitaan rakyat yang baru saja terdampak pandemi, banyak yang di PHK dan usahanya bangkrut.
Apabila harga pertalite dan solar naik, sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat.
Meski sebagai kelompok opisisi, kami bukan tidak memahami bahwa beban APBN sudah sangat berat. Namun Subsidi BBM ini ada solusi dengan mendisiplinkan penggunanya. Tidak perlu lagi kendaraan mahal mengkonsumsi BBM subsidi. Sudah banyak dampak tingginya BBM ini yang mengakibatkan usaha kerakyatan gulung tikar termasuk pada segmen petani dan nelayan. Untuk itu, kami meminta pemerintah bijak untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi.***
