Beberapa hari ini tiba-tiba trending dan viral di media sosial sebuah video peringatan darurat yang berlatar Garuda biru. Isi dari video tersebut adalah ajakan kepada masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan jalannya Pemilihan Kepala Daerah. Gerakan massal ini ternyata cukup membuat gaduh Indonesia. Kita telah mengalami beberapa kali kegaduhan dalam politik.
Kegaduhan politik di Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini mencakup berbagai peristiwa penting yang berdampak signifikan pada arah politik, ekonomi, dan sosial negara. Berikut adalah beberapa poin penting:
-
Reformasi 1998:
- Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, yang memicu ketidakpuasan luas terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa akhirnya memaksa Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Ini menandai dimulainya era Reformasi, yang diharapkan membawa perubahan demokratis dalam pemerintahan.
Krisis Politik 1999-2001:
- Pasca lengsernya Soeharto, presiden selanjutnya, B.J. Habibie, berusaha menstabilkan negara, namun mengalami tekanan politik yang kuat. Pemilu 1999, pemilu demokratis pertama sejak 1955, membawa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke kursi kepresidenan. Namun, Gus Dur menghadapi konflik politik dengan DPR dan TNI, yang menyebabkan pemakzulan pada 2001. Megawati Soekarnoputri kemudian menggantikan posisi tersebut.
Pemilihan Umum 2004:
- Pemilu 2004 memperkenalkan sistem pemilihan presiden secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan pemilu ini, dan terpilih kembali pada 2009. Kepemimpinannya ditandai dengan upaya reformasi birokrasi, meskipun dikritik karena kurang tegas dalam pemberantasan korupsi.
Korupsi dan Skandal Politik:
- Sejak 1998, korupsi telah menjadi isu utama dalam politik Indonesia. Kasus-kasus korupsi besar, seperti skandal Bank Century, BLBI, e-KTP, dan kasus-kasus lainnya, sering kali memicu kegaduhan politik, dengan berbagai elite politik terlibat. Pemberantasan korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sering kali memicu ketegangan antara lembaga ini dan para politisi.
Pemilu 2014 dan 2019:
- Pemilu 2014 mempertemukan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai dua kandidat utama. Jokowi, yang dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, akhirnya memenangkan pemilu tersebut. Ketegangan politik berlanjut pada pemilu 2019, di mana keduanya kembali berhadapan, dan Jokowi terpilih kembali. Pemilu ini juga ditandai oleh meningkatnya polarisasi dan penggunaan isu identitas dalam kampanye.
-
Konflik Identitas dan Politisasi Agama:
- Sejak pemilu 2014, penggunaan isu identitas, terutama terkait dengan agama, menjadi semakin dominan dalam politik Indonesia. Demonstrasi besar-besaran, seperti Aksi Bela Islam pada tahun 2016-2017 yang dipicu oleh kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menunjukkan bagaimana agama digunakan sebagai alat politik.
Pandemi COVID-19 dan Dampak Politiknya:
- Pandemi COVID-19 sejak 2020 membawa tantangan baru bagi pemerintah Indonesia. Kritik terhadap penanganan pandemi, terutama terkait dengan distribusi bantuan sosial, vaksinasi, dan dampak ekonomi, menambah kegaduhan politik.
Revisi UU KPK dan Demonstrasi Mahasiswa 2019:
- Pada 2019, revisi terhadap Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi ini memicu demonstrasi besar oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Isu ini menjadi titik penting dalam ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Jokowi pada masa itu.
