Sejarah mencatat Indonesia dikenal sebagai negara dengan rempah-rempah yang melimpah. Salah satu sebab mengapa Indonesia dijajah ya karena kekayaan rempahnya itu.
Bangsa para penjajah ini ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Terlebih pada masa penjajahan itu rempah khas Indonesia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan emas.
Sejarah juga mencatat, rempah cengkeh secara besar-besaran dikirim dari Kesultanan Tidore (sekarang Provinsi Maluku Utara) ke Spanyol pada 11 Desember 1521. Peristiwa ini menjadi momentum yang menggambarkan kepada dunia bahwa sumber rempah memang ada di Timur atau nusantara.
Maka tidak heran, sejak ekspor tersebut dan melihat besarnya potensi rempah yang ada, berbagai bangsa dari Eropa kemudian datang berusaha menguasai Indonesia.
Tidak hanya itu. Sejarah juga mencatat Indonesia telah terkenal sejak dahulu dengan Jalur Rempah yang memiliki peranan penting dalam perdagangan global saat itu. Jalur Rempah dikenal sejarah sebagai jaringan perdagangan terbesar dunia, menciptakan simpul-simpul Keindonesiaan antar-wilayah di Nusantara dan menjadikan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia.
Sejarah pun berlanjut hingga sekarang. Rempah Indonesia masih menjadi kekayaan Nusantara. Hanya saja, rempah-rempah yang diekspor -- terutama kayu manis, pala, cengkeh, vanila, dan lada hitam, masih dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak memiliki nilai jual lebih.
Justru hal itu merugikan Indonesia karena negara yang mengekspor mengelola rempah itu dan mengklaimnya sebagai rempah mereka.
Melihat persoalan ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dewan Kejayaan Rempah Indonesia menyelenggarakan Forum Diskusi dan Temu Bisnis Penguatan Ekonomi Berbasis Rempah Menuju Kejayaan Nusantara (Rantai Pasok, Rantai Nilai, dan Perlogistikan Rempah), di Kota Bogor, Sabtu 12 Oktober 2024.
Kegiatan ini sebagai upaya mengembalikan kejayaan rempah Indonesia sebagai kejayaan nusantara.
Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki hadir dalam kesempatan itu dan memberikan arahan. Ia menegaskan hasil-hasil bumi seperti tambang, perkebunan, pertanian, hingga komoditas kelautan, tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, termasuk rempah. Hasil-hasil bumi ini boleh diekspor jika sudah melalui proses hilirisasi.
