Selama bulan Ramadhan 1437 H, baru Kamis kemarin kami berkesempatan main ke kota kabupaten Cianjur. Itu pun untuk menghadiri undangan acara Peringatan Malam Nuzulul Quran yang bertempat di Mesjid Agung Cianjur. Dihadiri oleh Ahmad Heryawan pula, Gubernur Jawa Barat. Pantas kalau kami yang jauh dari pelosok Cianjur pada berdatangan, karena banyak jemaah dari kota kabupaten luar Cianjur yang masuk wilayah Jawa Barat pun turut hadir.
Wah, ternyata selama perjalanan dari Cianjur Selatan menuju kota sudah mulai banyak perubahan. Biasa, kalau menjelang masa mudik, jalan berlubang segera ditambal. Meski hasilnya bikin jalanan tidak rata dan naik kendaraan rakyat (baca elf) sampai jadi adug-adugan, tapi paling tidak pemerintah memang sudah ada niat untuk mendengar keluhan rakyat yang selama beberapa tahun terakhir selalu mengeluhkan akan kondisi jalan. Beda kalau naik mobil pribadi yang memasang peredam, jalan tidak rata terasanya mulus saja. Gak bakal terasa mabuknya.
Sepertinya semua usaha ini tidak lepas dari peran Bupati baru Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) yang pada saat pelantikannya di depan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, IRM memang menyampaikan janjinya terkait memperbaiki jalan di Cianjur yang terkenal selalu dikeluhkan warga. Sedikit demi sedikit, perbaikan itu memang sudah terlihat. Jalan yang rusak sudah mulai mulus. Semoga saja tidak bertahan selama musim mudik saja seperti yang sudah-sudah. Kali ini warga berharap aspal mulus itu bisa bertahan lama.
Dengan gebrakan yang dibuat IRM dilihat dari programnya ini memang bagus, memperkuat dan menanamkan nilai-nilai islami dengan harapan kedepannya Cianjur lebih agamis dan berahlak baik. Sebagai warga, tentu saja mendukung dan berdoa semoga Cianjur memang terus lebih baik.
Tapi meski gerakan revolusi mental dan perbaikan ahlak itu terus ditanamkan IRM di masa awal jabatannya ini, sepertinya budaya korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan di Cianjur belum bisa diberantas. Setiap ke Dinas Pendidikan yang beralamat di dekat Pasar Induk dan Terminal Pasir Hayam, guru-guru yang ada kepentingan ke Kantor Dinas Pendidikan Cianjur ini selalu ditagih “partisipasinya” (bahasa oknum meminta uang ini dengan istilah: partisipasi). Memang tidak selalu ditarif besarannya, tapi paling tidak satu amplop minimal Rp50.000,-. Coba dari satu PNS saja sebesar itu, berapa yang terkumpul dari ribuan guru yang dimintai partisipasinya? Dan yang jadi pertanyaan adalah kemana uang-uang partisipasi itu larinya kalau bukan ke tangan oknum? Betul apa betul?
Satu lagi pengalaman yang masih hangat saat ada urusan ke Kantor Kepegawaian Daerah (BKD) Cianjur yang beralamat di Jalan Raya Bandung. Di kantor pemerintahan ini kembali pegawai BKD (oknum?) meminta uang yang istilahnya disini entah apa. Beberapa PNS di Cianjur Selatan beberapa minggu sebelumnya mengatakan kalau mengambil beberapa kartu identitas yang sudah jadi dimintai membayar Rp150.000,-. Tapi sudah pasti itu tidak disertai kuitansi loh ya. Jadi diduga itu bukan uang pungutan resmi.
Lah Ramadhan ini, kok “tarifnya” naik jadi Rp200.000,-? Apa mentang-mentang jelang Lebaran butuh THR kali ya?
Lucunya, sempat terjadi percakapan dengan pegawai BKD-nya. Pegawai yang bertugas itu lebih dahulu bertanya, katanya mau kasih uang berapa untuk beberapa kartu identitas yang sudah jadi dan mau diambil ini? Kan bingung tuh, memang harus bayar (dibeli) ya kartu-kartu identitas itu? Kalau tidak ada kuitansinya berarti seikhlasnya seperti “uang partisipasi” di Dinas Pendidikan Cianjur dong? Jika PNS yang sudah-sudah bayar 150 ribu coba nawar dikit, tak bilang mau kasih 100 ribu saja.
“Wah! Terlalu sedikit dong!” Kata Petugas BKD yang bertugas itu tak kalah nawar pula.