Minyak Goreng Langka: Penyebab dan Pentingnya Distribusi Sesuai Prinsip Islam

Minyak goreng langka menjadi isu yang saat ini ramai diperbincangkan. Meski pemerintah telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sejak 1 Februari 2022, namun harga minyak goreng bukannya turun melainkan keberadaannya menjadi langka di berbagai wilayah.

Masalah ketersediaan minyak goreng juga diperkirakan terus terjadi, terlebih ketika mendekati bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. 

Kelangkaan minyak goreng curah dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET Rp11.500 per liter serta minyak goreng kemasan premium dengan HET Rp14.000 terjadi hampir di seluruh pasar. 

Begitupun juga kondisi di minimarket dan supermarket yang tidak jauh berbeda, stok minyak goreng masih jauh dari kebutuhan harian masyarakat.

Beberapa penjual lebih memilih menyediakan minyak goreng di lapaknya dengan cara membeli dari penjual online di media sosial bukan membelinya dari distributor. 

Mereka tidak takut mengeluarkan modal lebih banyak dari biasanya dalam menyetok minyak goreng non-subsidi untuk kemudian dipasarkan, karena para pedagang meyakini di tengah kelangkaan minyak goreng seperti sekarang seberapapun harga yang ditawarkan kepada konsumen tetap akan terjual demi terpenuhinya kebutuhan konsumen akan minyak goreng. Alhasil minyak goreng di pasaran harganya jauh lebih mahal dari kebijakan HET pemerintah.

Dilansir dari media Kompas.com, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan bahwa salah satu alasan kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh minimnya keterlibatan pemerintah melalui BUMN yang hanya mampu menguasai 5 persen dari produk minyak kelapa sawit mentah secara nasional, persentase yang masih dibilang rendah jika harus bersaing dengan pasar bebas internasional. 

Kenaikan harga bahan baku minyak kelapa sawit juga tidak terlepas dari tren harga pasar di dunia. Permasalahan ini menimbulkan harga minyak yang terus melambung naik. 

Diketahui harga minyak minyak pada akhir tahun 2021 lalu meningkat hingga 50 persen, dari 20-23 ribu menjadi 35 ribu dalam ukuran dua liter.

Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. 

Sejak akhir tahun lalu, harga CPO memang terus meningkat. Bahkan, sempat mencapai puncaknya pada 9 Maret 2022 lalu yakni tembus MYR 7.074 per ton. Yang lebih menarik lagi adalah alokasi subsidi biodiesel pada tahun lalu, alokasinya naik 2x lipat menjadi 51,86 Triliun.

Kenaikan harga menyebabkan masyarakat menjadi panic buying. Mirisnya, ada beberapa oknum yang sengaja menimbun (ihtikar) minyak agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 

Bagi masyarakat yang kurang mampu, membeli 1 buah minyak goreng dengan harga tinggi akan menambah beban mereka. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini akan mengakibatkan ketimpangan distribusi di kalangan masyarakat.

Dalam Al-quran telah disebutkan bahwa harta itu tidak boleh beredar di golongan tertentu saja seperti yang terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. 

Akses terhadap sumber-sumber harta dan kekayaan harus dibuka seluas-luasnya, termasuk dalam kasus minyak goreng ini. Inilah yang menjadi salah satu prinsip distribusi dalam Islam.

Distribusi harus menjadi alat yang dapat menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan, agar ketimpangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antarindividu ini bisa dikurangi. 

Meskipun uang yang digunakan untuk membeli minyak goreng tersebut adalah pendapatan masing-masing yang sangat bergantung pada usaha atau kerja yang dilakukan, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar juga hak setiap orang, yang mana merupakan tujuan dari kebijakan distribusi dalam Islam itu sendiri.

Distribusi juga berusaha meminimalisir kesenjangan ekstrem antarkelompok masyarakat, agar konflik sosial-horizontal dapat dihindari. 

Di negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bak penyaluran bantuan dana, penyaluran ketersediaan kebutuhan dasar juga sering menimbulkan persoalan internal yang dapat mengganggu stabilitas negara, baik itu karena manajemen pengelolaan yang lemah, praktik korupsi, maupun database penerima manfaat yang tidak tepat. 

Karena itu diperlukan solusi komprehensif melalui peningkatan kualitas dan akuntabilitas birokrasi yang menjadi eksekutor sistem distribusi.

Minyak goreng merupakan kebutuhan dasar dari sebagian besar masyarakat, sehingga harga yang tinggi tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak membeli minyak goreng. 

HET yang ditentukan pemerintah belum menyelesaikan masalah langka dan mahalnya harga minyak goreng. Kenyataannya, harga tinggi di pasar menyebabkan panic buying dan juga ada beberapa oknum yang melakukan penimbunan agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi. 

Memaksimalkan keterlibatan pemerintah melalui BUMN juga masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di pasar bebas internasional dan juga pemerintah bisa mengevaluasi sistem privatisasi produksi minyak kelapa sawit. 

Distribusi dalam Islam bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang menjadi haknya, sumber-sumber harta dan kekayaan yang terbuka bisa jadi salah satu solusi kelangkaan minyak goreng.

Penulis : Hasan Noor Suroso, Tesya Erfani, Ari Suryani, Muhammad Yazid Ilham Rabbani. (Mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah, IPB)

Referensi :

Beik, I.S., dan Laily Dwi Arsyianti. 2019. Ekonomi Pembangunan Syariah. Depok: Rajawali Pers.

R.A, Nicholas. 2022. "Minyak Goreng Langka, Pemerintah Diingatkan Pentingnya Kuasai SDA" Minyak Goreng Langka, Pemerintah Diingatkan Pentingnya Kuasai SDA (kompas.com). Diakses pada 5 Maret 2022.

Rusmana, Rusman. "Minyak Goreng Masih Langka." YouTube, diunggah oleh CNN Indonesia, 10 Februari 2022, https://youtu.be/d0e9RrKS2xk. Diakses pada 6 Maret 2022.