NTT sebagai sumber TKI legal dan ilegal
Data-data di lapangan menunjukkan bahwa daerah asal Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Jawa Timur (Jatim) khususnya dari Madura, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Tentunya hal ini tidak berarti bahwa propinsi tersebut merupakan daerah miskin, tetapi patut dicermati mengapa daerah-daerah dimaksud menjadi langganan pekerja ilegal yang di deportasi. Dan NTT menjadi daerah yang menarik untuk diperhatikan dengan seksama mengingat hasil survei Remitansi TKI yang dilakukan BI memberi idikasi adanya keterkaitan antara NTT dan Nunukan.
Mari kita coba perhatikan pemberitaan tentang penggerebekan upaya pengiriman TKI ilegal melalui penggalan-penggalan berita yang dapat ditemui pada media online berikut. Pada Februari 2014 terdapat berita tentang keberhasilan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang menggagalkan penyelundupan tenaga kerja ilegal dari berbagai kabupaten NTT via pelabuhan. Dijelaskan juga bahwa hal tersebut merupakan kesuksesan kali ketiga sejak Januari 2014. Tidak kalah sigap adalah Kepolisian Resor Kupang dengan mematahkan upaya pengiriman TKI ilegal melalui kapal ke Malaysia via Kalimantan. Celakanya terdapat sebagian pencari kerja (pencaker) ilegal tersebut yang masih di bawah umur.
Selain di Kupang, pihak lain terkait TKI juga tidak mau kecolongan dengan beraksi di daerah masing-masing seperti, Surabaya, Jakarta, dan Batam. Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sekitar Agustus 2014 menggerebek penampungan pencaker ilegal asal pulau Kangean Madura dan NTT di Sidoarjo. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) juga beberapa kali mengungkap TKI ilegal di seputaran Jakarta, seperti Kalideres, Tebet, Depok, dan Ciputat. Berulangkali ditemukan asal daerah pencaker adalah NTT dan ada yang di bawah umur. Yang terbaru adalah bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) Nongsa bak film detektif, juga menyelamatkan calon korban mafia TKI ilegal asal NTT di Batam yang baru tiba dari pelabuhan Baubau NTT.
Sudah sejak lama permasalahan TKI ilegal coba diberangus tetapi selalu tetap eksis dan seperti virus bahkan menjadi lebih ganas. Baik mantan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat maupun yang kini, Gatot Abdullah Mansyur mensinyalir indikasi keterlibatan mafia perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan orang (people smuggling) dengan dalih penempatan TKI.
Pengamatan lapangan serta informasi yang ada mendapatkan suatu kesimpulan awal yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan data serta fakta. Kesimpulan pertama, yakni animo warga NTT untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi dengan alasan meningkatkan ekonomi keluarga. Hanya saja keinginan dan kemauan warga NTT untuk bekerja di luar negeri tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menggunakan jalur resmi, dan sebagian besar malah menggunakan jalur tidak resmi.
Keberadaan mafia yang setengah resmi turut mendukung suburnya praktek pengiriman TKI ilegal. Lima tahun lalu kita sering mendengar perekrutan calon pencaker melalui calo atau tekong. Saat ini terminologi yang diberikan kepada mereka adalah sponsor, dengan fungsi yang masih sama, dengan berkeliaran mencari mangsa di daerah mereka masing-masing. Dan sponsor tersebut dapat dijumpai secara terang-terangan di kantor instansi yang mengurus keberangkatan TKI ke kota dimana terdapat Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk selanjutnya diberangkatkan ke negara tujuan. Data BP3TKI Kupang menunjukkan bahwa penempatan TKI dari NTT sangatlah sedikit, karena instansi ini lebih banyak mengurus surat pengantar bagi calon TKI. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya manipulasi sehingga akhirnya para pencaker bisa berakhir nasibnya menjadi TKI ilegal.
Rahasia umum yang tidak dapat dipungkiri juga adalah sering dijumpai warga NTT yang berangkat melalui bandara El Tari ke Jakarta maupun Surabaya dengan low-cost budget carrier. Sejatinya kita tidak dapat menilai buku dari sampulnya, tetapi perilaku orang-orang yang terindikasi sebagai pencari kerja ilegal dapat diamati dari perilaku orang tersebut sejak proses check-in hingga tiba di bandara tujuan.
Mengapa ilegal?
Alasan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja menjadi akar masalah. Akan tetapi situasi ini juga didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat NTT. Beberapa mantan TKI yang sukses menjadi mercusuar yang menarik bagi warga lainnya untuk ikut mencoba peruntungan di negeri orang. Kenyataan hidup di NTT juga menampilkan wajah-wajah pengangguran meski memiliki pendidikan setingkat Sarjana. Pada akhirnya pemikiran rasional sudah tidak menjadi pertimbangan utama sehingga jalur ilegal kerap jadi pilihan utama demi kesejahteraan keluarga.
Meski belum ada bukti yang kuat tetapi wawancara terhadap beberapa eks-TKI ilegal mengarah pada eksistensi perdagangan manusia. Para kaki tangan mafia alias sponsor bergerak di daerah-daerah miskin mencari korban dengan memberi iming-iming kepada orangtua korban berupa uang tunai antara 2-3 juta Rupiah. Korban umumnya dijanjikan bekerja di rumah, restoran atau salon dengan gaji besar. Apa daya kenyataan berbicara lain, setiba di Malaysia bernasib tak ubahnya seperti budak belian dengan kondisi yang memprihatinkan. Para pengejar harapan ini dikirim ke Malaysia atau arab Saudi dengan menggunakan paspor yang identitasnya dipalsukan.
Para sponsor selain mengeluarkan uang pemanis masih juga membiayai transportasi untuk mengirimkan korban kepada PPTKIs “nakal” di luar daerah dengan kapal maupun pesawat. Meski demikian keuntungan yang didapat sponsor diperkirakan masih relatif besar sekitar 2-4 juta Rupiah/orang. Siapapun akan tertarik untuk menjadi sponsor dengan mengabaikan bisikan nurani dan malaikat kebajikan. Bahkan untuk memuluskan aksinya, sponsor rela “menyisihkan pendapatan” kepada oknum-oknum yang melindunginya dari masalah hukum. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata pada fakta bahwa banyak PPTKIS “nakal” yang mengirim tenaga kerja ilegal untuk dijual bagai sebuah benda ke luar negeri. PPTKIS tersebut seolah berulah dengan bebas tanpa ada kontrol dan pengawasan pemerintah.
Buah Simalakama bagi Pemerintah Daerah
TKI merupakan pahlawan devisa yang tidak pernah mendapat tanda jasa dan peningkatan pengiriman TKI berjalan seiring dengan nilai remitansi TKI yang dikirim kedaerahnya. Hal ini berlaku pula untuk NTT karena devisa yang dikirim memberi kontribusi yang cukup berarti bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi NTT. Tetapi siapa sangka bila hal itu harus ditebus mahal dengan kembalinya jenasah warga asli NTT paling tidak sebulan sekali yang diurus oleh BP3TKI Kupang. Dan tidak sedikit pula terdapat kasus TKI bermasalah di luar negeri yang berasal dari NTT. Ironinya bahwa semua masalah TKI asal NTT sebagian besar adalah TKI ilegal, yang tidak pernah tercatat resmi.
Aparat penegak hukum serta instansi terkait di NTT mungkin merasa bosan untuk memberantas TKI ilegal. Sudah tidak terhitung aksi dan program yang dilakukan untuk menggiring warga NTT berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi. Namun satu hal yang terlupakan atau tidak disadari bahwa penyelesaian TKI ilegal yang dapat berujung pada perdagangan manusia tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri. Diperlukan suatu kerangka yang komprehensif serta melibatkan kerjasama antar instansi di daerah dan pusat untuk mengatasinya. Dan BI memiliki peluang untuk memberi sumbangsih melalui peranan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pendidikan rendah, kemiskinan, sempitnya lapangan kerja, perdagangan manusia menjadi bahan sebuah bom yang sangat mematikan. Warga NTT diibaratkan ikan yang menempuh perjalanan panjang hingga Nunukan untuk mendapatkan arus sungai yang kuat, meski pada kenyataannya ikan tersebut terjebak dalam perangkap pemancing liar.
