Perhutanan Sosial dalam Konteks Pertahanan Negara

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.  

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman tersebut dapat berasal dari negara lain, kelompok ekstremis, atau bahkan bencana alam.

Pertahanan nasional tidak hanya tentang kekuatan militer dan perlindungan dari ancaman eksternal, namun juga mencakup upaya untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. 

Kesejahteraan ekonomi dan sosial adalah bagian integral dari pertahanan nasional, karena ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpuasan sosial dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan suatu negara.

Permasalahan terkait kesejahteraan ekonomi dan sosial yang saat ini masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, ialah persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia merupakan kerentanan ekonomi yang bisa berimbas kepada seluruh aspek termasuk keamanan nasional.

Kesenjangan ekonomi dan sosial tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia dan cenderung mengalami peningkatan. Laporan World Inequality Report 2022 menunjukkan bahwa sejak tahun 1980 peningkatan ketimpangan penghasilan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda di berbagai belahan dunia. 

Ketimpangan kekayaan global bahkan lebih menonjol daripada ketimpangan pendapatan. Separuh penduduk dunia yang termiskin hampir tidak memiliki kekayaan sama sekali, hanya memiliki 2% dari total kekayaan. Sebaliknya, 10% penduduk dunia yang terkaya memiliki 76% dari seluruh kekayaan.

Sejumlah pengamat memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme. Populisme dapat menyebabkan polarisasi sosial di masyarakat karena dibangun atas narasi kebencian oleh kelompok satu terhadap kelompok yang berkuasa sehingga populisme kerap kali mendapat dukungan. 

Kemunculan populisme merupakan akibat dari kemunduran atau menurunnya kualitas demokrasi di suatu negara yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai order dalam masyarakat, namun hanya menekankan bahwa esensi demokrasi adalah kebebasan. 

Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan Pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis. Populisme telah menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik dan pertahanan nasional di banyak negara. Di tengah ketegangan politik dan sosial yang semakin meningkat, penting untuk mencari solusi yang efektif untuk mencegah penyebaran ideologi populis yang merusak.