Pemilihan Umum telah memanggil kita... Seluruh rakyat menyambut gembira... Hak demokrasi Pancasila... Hikmah Indonesia merdeka
Tahun 2024 ini adalah Pemilu ke -- 5 yang akan saya ikuti sejak Pemilu tahun 2004, saat saya masih duduk di bangku kuliah S1. Tentunya dalam rentang 20 tahun, secara relatif saya mulai memahami proses kemajuan demi kemajuan yang dialami oleh negeri tercinta ini. Bersama kita semua rasakan bahwa ada program Pemerintah yang diusung dan direalisasikan. Ada program yang mandek tanpa kelanjutan, atau mungkin bertransformasi menjadi program lain yang lebih bermanfaat.
Tulisan ini bukan untuk membandingkan antara satu capres dengan capres lainnya, atau pun membandingkan satu rezim dengan rezim lainnya. Sebagai bagian dari Rakyat Indonesia tentunya saya percaya bahwa tujuan semua capres -- cawapres adalah sama dengan tujuan besar dalam amanat konstitusi, yaitu mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Terlepas dari diskursus apa yang mewarnai setiap kebijakan yang telah, sedang atau akan diimplementasikan. Saya yakin tujuan mereka sama dengan tujuan para pendiri bangsa (the founding fathers and mothers).
Kontestasi politik di negeri ini bagaimanapun akan berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, ekologi dan tata kelola ke depan. Maka menjadi hal yang wajar jika generasi muda sekarang menjadi lebih melek akan politik. Menghadapi bonus demografi yang akan mencapai puncaknya setelah 2030, maka siapa pun boleh menilai, menyampaikan pendapat maupun memberikan aksi positif untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. No one left behind sebagai semangat optimisme bersama harus menjadi aksi konkrit bukan jargon semata.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, kita perlu memperhatikan keseriusan para capres -- cawapres di tengah ancaman  triple planetary crisis yang menjadi tantangan global. Pemimpin yang pro-lingkungan adalah pemimpin yang diperlukan untuk saat ini dan yang akan datang.
Selama 2 dasawarsa terakhir sejak Pemilu tahun 2004, kondisi pembangunan lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami tren perbaikan, di tengah berbagai ancaman degradasi sebagai dampak pertumbuhan ekonomi, industrilisasi dan pembangunan infrastruktur yang meningkat, serta era otonomi.
Sejak Rencana Jangka Panjang Pemerintah Nasional (RPJPN) diterbitkan, terlihat bahwa kesadaran publik terhadap isu lingkungan semakin meningkat. Kesadaran dan perhatian terhadap isu lingkungan ini bisa menjadi barometer dari pergeseran paradigma hidup masyarakat yang semakin menuntut hak akan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan pengelolaan Sumber Daya Alam (hutan, laut, mineral, air dll) yang memberikan kemakmuran namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sebagai contoh, selama 2 dasawarsa terakhir Indonesia mampu mengurangi laju deforestasi, namun di lain sisi, luas kawasan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial juga meningkat hingga saat ini. Sebuah potret tata kelola sumber daya alam yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampungnya.
Tren kejadian dan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga cenderung menurun. Tentunya kita ingat kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 1997/98. Bahkan kejadian tersebut dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad karena dampak kerusakan hutan dan jumlah emisi karbon yang dihasilkan sangatlah besar (Glover dan Jessup 2002).
Dari sisi kualitas lingkungan hidup baik udara, air, tanah dan laut di Indonesia secara umum masih dalam rentang baku mutu yang aman dan nyaman untuk menjadi tempat tinggal bersama.
Kedepan tantangan tentu semakin berat. Hak konstitusional atas kualitas lingkungan hidup yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memakmurkan akan selalu menjadi Pekerjaan Rumah bersama.
Perhatian masyarakat yang besar terhadap Isu lingkungan harus menjadi modal sosial yang menguatkan pembangunan Indonesia ke depan. Isu lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam bukan merupakan isu yang posisinya di belakang lagi, melainkan telah terintegrasi saat semua orang berbicara aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Termasuk di ranah politik berbangsa, isu lingkungan harus menjadi topik yang mendapatkan perhatian lebih dari periode-periode sebelumnya.
Isu lingkungan hidup harus masuk ke dalam bagian inti visi -- misi -- kebijakan yang diusung oleh semua cawapres. Sebagaimana amanat konstitusi yaitu Pasal 28h Ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan juga Pasal 33 ayat (3) dimana, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Periode 2025 -- 2029 adalah periode aksi dari pencapaian komitmen Sustainable Development Goals atau agenda global 2030. Semoga siapapun yang terpilih tetap pro lingkungan.
