Maka dalam setahun, rata-rata  sampah yang dihasilkan setiap orang ialah sebesar 0,29 Ton. Jika prediksi jumlah penduduk mencapai 297 juta jiwa, maka dalam setahun, sampah yang harus dikelola ialah mencapai 86,7 juta Ton.
Peluang bonus demografi dapat dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Indonesia dengan mempersiapkan generasi yang memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Sikap bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas konsumsi dan produksi harus tertanam sejak dini.
Hal ini tentunya juga akan berkontribusi dalam pencapaian Agenda Global 2030 (TPB/SDGs) oleh Indonesia, khususnya Goal 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Goal 4 (Pendidikan Berkualitas), Goal 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Goal 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Goal 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Goal 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab, Goal 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Goal 14 (Ekosistem Lautan) dan Goal 15 (Ekosistem Daratan).
Good "SDGs" Governance
Tata kelola yang baik (good governance) dicirikan dengan partisipasi para pihak (stakeholder participation), transparansi pengambilan keputusan (transparancey of decision-making), akuntabilitas para aktor dan pengambil kebijakan (accoutability of actors and decision maker) serta kepastian dalam penegakan hukum (rule of law and predictability).
Pencapaian "good governance" juga ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antara pemerintah, swasta dan civil-society, baik yang berbadan hukum maupun masyarakat sipil berbentuk jaringan advokasi dan gerakan sosial.
Upaya untuk membangun kesamaan pandang, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah, harus dikembangkan sejak dini untuk memadukan berbagai keinginan para pihak terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik dan bernilai, baik itu Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan, pesisir, tambang ataupun lautan.
Berbagai konflik dan kasus pelanggaran kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berimbas pada kualitas lingkungan hidup, patut disikapi dengan membangun paradigma pembangunan yang lebih humanis dan kreatif guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan, mulai dari pengambilan keputusan dalam kebijakan atau perencanaan, imlementasi, monitoring, evaluasi dan sampai pada merasakan hasil pembangunan. Peran pemuda Indonesia menjadi kunci dalam paradigma pembangunan berkelanjutan.
Saat ini, cara pandang pemerintah terhadap pemuda sebagai objek pembangunan telah bergeser dengan menjadikannya juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, apresiasi pemerintah terhadap kreativitas pemuda, khususnya dalam hal kepeloporan dan gaya hidup ramah lingkungan harus ditunjukkan dengan memberikan ruang pengakuan pada dokumen rancang bangun perencanaan negara.
Ruang tersebut dapat berbentuk indikator pembangunan yang lebih kreatif dari yang biasanya sudah ada. Karena biasanya indikator pembangunan tersebutlah yang menjadi tolak ukur output dari setiap bentuk belanja pemerintah.
