Kepemimpinan baru LPSK periode 2018-2023 yang akan menjalankan amanah mempedomani Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tentu membawa harapan akan hadirnya upaya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik, sekalipun mungkin tidak sedikit juga pihak yang tidak terlalu menaruh banyak harapan.
Dalam teori organisasi dan manajemen, periode transisi adalah sebuah hal yang lumrah. Transisi bisa saja berkaitan dengan perubahan regulasi, perubahan kepengurusan, atau pun perubahan kultur organisasi.
Mengutip pendapat Deal & Kennedy dalam buku Change! Manajemen Perubahan, karangan Rhenald Kasali, Ph.D, bahwa ada tujuh budaya negatif yang mengontaminasi organisasi pada masa transisi.Â
Ketujuh nilai tersebut dapat menghapuskan atau mengurangi karakter positif pengikat sebuah institusi, seperti nilai-nilai komitmen, kebersamaan, dan loyalitas. Satu diantara ketujuh nilai negatif tersebut menurut Deal & Kennedy adalah budaya mengedepankan kepentingan kelompok.Â
Ini adalah nilai laten yang dapat muncul saat organisasi pada masa transisi, antara lain disebabkan karena kita tengah berada di sebuah hempasan gelombang besar yang memutuskan mata rantai ekonomi lama dengan sebuah mata rantai ekonomi baru, yang disebut era informasi atau era digital.Â
Segala sesuatu yang tadinya bergerak secara linear dan beruntun, berubah menjadi sirkular dan bergerak serentak. Informasi yang tadinya bersifat simetris menjadi transparan dan demokratis. Akibatnya, cara berusaha berubah menjadi lebih kompetitif, ramping, demokratis, independen, dan menuntut lebih banyak pendekatan kewirausahaan.
Organisasi yang terlambat atau bahkan gagal beradaptasi pada masa transisi ini akan mengalami krisis, yang ditandai dengan karyawan yang semula menganut etos kerja memberikan kemampuan yang terbaik kepada perusahaan atau institusi dan sebaliknya perusahaan akan memberikan imbalan yang layak, karier yang jelas, serta kondisi kerja positif, menjadi etos kerja karyawan dan manajemen institusi yang ngasal, seiring dengan hubungan sosiologis karyawan dan manajemen yang semakin merenggang dan kehilangan unsur saling percaya.Â
Padahal manusia memerlukan kepercayaan dalam bekerja, karena kepercayaan menimbulkan keyakinan, harapan dan simbol kesatuan yang mendorong mereka terus bekerja, membangun spirit kebersamaan dan memberikan arti bagi kehidupan.
Teori manajemen dan organisasi yang menjelaskan potensi munculnya kondisi krisis serta penyebabnya menunjukkan bahwa nilai-nilai yang mempengaruhi dinamika pada suatu organisasi bersifat universal, bahwa untuk bisa bersama sangat dibutuhkan adanya kepercayaan. Pada masa transisi segala sesuatu yang sudah menjadi biasa di masa lalu tiba-tiba menjadi gelap, tidak jelas lagi.Â
Semuanya butuh waktu untuk menjadi jelas kembali. Di saat nilai-nilai lama sudah tidak relevan untuk dipertahankan, sementara nilai-nilai baru yang diharapkan belum terbentuk, maka selama proses transisi itu sangat dibutuhkan sub kultur-sub kultur dalam unit-unit organisasi tetap membina ikatan nilai yang kuat untuk mampu bekerja secara efektif, sehingga pada saatnya realitas baru terbentuk dan diterima secara luas, seluruhnya akan menikmati suatu kesatuan kultural yang dulu pernah dinikmati bersama.
Mencoba sesuatu yang baru jelas tidak akan mudah dan mendapatkan banyak pertanyaan, bahkan dihiasi oleh beribu-ribu keraguan. Tetapi patutlah seluruh pihak memberikan walau sedikit saja keyakinan dan kepercayaan untuk manajemen bekerja, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang paling baik bagi kepentingan bersama.
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ada disebutkan bahwa pada tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
Ada beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satunya mengenai koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi bagi para saksi dan korban.
Berikut ini, akan saya sampaikan sebuah deskripsi yang saya ambil dari sebuah film, yang menunjukkan kenyataan ironis bagaimana antar aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk melindungi saksi pelaku dapat saling menghabisi, sehingga kebenaran menjadi telantar dan penonton menjadi sulit mempercayai salah satu dari mereka, siapapun dia dari antara penegak hukum itu, karena kepentingan sudah menomorduakan kebenaran dan keadilan.
Sebuah film yang berjudul "An Ordinary Man" mengangkat kisah kehidupan seorang jenderal yang didakwa sebagai penjahat perang Serbia yang berasal dari Srebrenica. Ia dijaga oleh seorang agen rahasia yang bernama Tanja.Â
Tanja adalah seorang gadis rupawan yang menyamar menjadi seorang gadis yatim piatu. Sehari-harinya Tanja menjadi pembantu rumah tangga yang menyamar sekaligus bertugas memastikan keselamatan sang jenderal.Â
Suatu ketika sang Jenderal bertanya kenapa hampir tidak ada buku bacaan di rumah seorang gadis usia sekolahan seperti dia. Tanja menjawab: "tidak terlalu penting memiliki buku, karena buku-buku akan mengambil lebih banyak ruang dan membacanya dapat menyingkapkan rahasia kita."
Jawaban Tanja seperti mengkonfirmasi pernyataan Dr. Rainer Scheunemann, seorang pendeta yang bertugas di Papua. Dr. Rainer menjelaskan dalam buku tulisannya, Pedoman Penafsiran Alkitab, bahwa buku adalah apostel yang diam. Sekalipun ia pasif, buku akan segera berbicara ketika dibaca, menyingkapkan rahasia kita yang terrekam bahkan dalam kesunyian paling dalam sekalipun. Apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada.
Tanja bukan orang bodoh, sekalipun ia tidak memperlihatkan intelektualitasnya secara vulgar, itu karena ia sadar, bahwa apa yang dia ketahui adalah sesuatu yang juga sangat mungkin akan mencelakakan dirinya. Dan memang, di akhir cerita filmnya, dengan kesadaran ideologisnya Tanja kehilangan nyawa saat kepalanya ditembak oleh temannya sesama agen rahasia, dengan alasan demi keselamatan sang jenderal. Penembakan mematikan itu justru terjadi saat Tanja berziarah ke makam mendiang istri sang jenderal di Serbrenica.
Manajemen baru adalah harapan baru. Menurut saya regulasi penegakan hukum sudah ada dan sudah cukup memadai, begitu juga dengan kewenangan. Apa yang kurang dan yang sering hilang dalam upaya penegakan hukum di negeri kita adalah kredibilitas dan integritas dari para penegak hukum itu sendiri. Padahal kredibilitas dan integritas adalah sumber dari lahirnya rasa percaya, dan rasa percaya adalah modal utama lahirnya pengakuan atas eksistensi dan kewenangan sebuah lembaga, termasuk LPSK dan juga lembaga penegakan hukum lainnya.
Lembaga penegakan hukum juga tidak kurang banyaknya. Apa yang penting untuk ditingkatkan adalah kerjasama dan koordinasi antara satu dan lainnya. Di saat kepentingan yang berkuasa, atau di saat yang lain merasa lebih penting dari yang lainnya, maka jumlah bukan lagi menjadi berkah, melainkan musibah. Karena yang satu akan meniadakan yang lainnya. Berkaca dari Tanja, pelindung saksi yang justru dihabisi sesama rekannya, meninggalkan saksi dengan berjuta tanda tanya di benaknya.