Sejak meningkatnya kesadaran tentang lingkungan hidup pada akhir 1960an dan awal 1970an memunculkan lingkungan dan partisipasi yang merupakan dua aspek sama berhubungan erat dengan ‘green discontent (ketidak puasan penghijauan)’ selalu ada dua aspek dari tangan ke tangan yang berhubungan dengan green discontent: protes selalu menyangkut beban lingkungan hidup dari perencanaan keputusan, dan cara dalam menegambil keputusan.
Peran politik dibelakang ‘green discontent’
Green discontent pada awal 1970an merupakan bagian dari kritik public yang lebih luas: kritik berfokus pada sistem kapitalis dan peran pemerintah dalam mempertahankan ketidak setaraan. Panggilan untuk politikus institusi kapitalis demokrasi pemerintahan, dan emansipasi kelompok tertekan yang ditafsirkan dalam pendapat radikal untuk partisipasi lebih dalam hampir semua bagian dari masyarakat: gereja dan serikat buruh, di universitas dan dalam politik. panggilan untuk merubah struktur sosial dan keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat, anggota, coordinator pekerja, pelajar dan lain-lain. Dalam proses pemuatan keputusan, yang akan didengarkan kapan saja.
Partisipasi di tegakkan dan secara bertahap dilembagakan
Sekitar 1970an banyak bangsa barat dihadapi rangkaian konflik lingkungan. sebenarnya setiap negara eropa merupakan bagian yang memiliki daftar nasional dan kadang internasional, pertarungan bidang lingkungan yang menunjol terdaftar fari 1970an dan 1980an, seperti yang dilakukan USA, Canada, dan Jepang. Yang bentuknya amat sangat kuat seperti polusi udara atau air terkhusus sumber industry (London, Liege, Lake Tahoe), disamping lingkungan sesekali (The Torrey, Canyon in Brittany, Seviso, dan Bhopai) dan kadang-kadang pembentukan bisnis baru (progil in Amsterdam dan khususnya seluruh (yang berpotensi) lokasi penenaman nuklir) perluasan atau pembuatan infrastruktur baru ( Frankfurt, Tokyo). Banyak dengan masalah tersebut tetaplah dipelajari dan diseskripsikan dalam cara yang sering berubah khususnya di Castells (1974), Gladwen (1980), Blowuns (1984) dan banyak lagi. Dua aspek green discontent yang terdapat pada mereka: protes dikalangan warga, warga setempat, pergerakan kelingkungan hidupan dan lawan lain selalu berhubungan untuk meremehkan efek lingkungan hidup dari tindakan perselesihan, dan karakter demokrasi yang kurang dalam proses pembuatan keputusan mengenai tindakan isu.
Energy nuklir: percobaan kasus dan hambatan cara partisipasi lebih
Pelebaran persediaan kemungkinan untuk partisipasi political yang belum berarti penyisihan dari ‘Green Discontent’ seperti yang ditunjukan diatas, beberapa kelompok berdebat untuk tindakan radikal lebih dalam administrasi masyarakat, setelah semuanya memperluas partisipasi dalam proses pemberian ijin untuk aktifitas tertentu atau industry yang tidak berpartisipasi otomatis level tinggi.
Bagian pertama tetap harus dilihat persis apa pengaruh sebenarnya jika partisipasi jadi, dan kedua, disarankan tetap hanya masalah pengambilan keputusan pada level bisnis individu atau cabang mereka, dan tidak hanya resiko lingkungan hidup yang terlibat untuk seluruh cabang industry. Masalah energy nuklir menggambarkan masalah dimana saja di Eropa. Energy nuklir dalam umum dan pendirian terencana dari penempatan kekuatan nuklir atau penanaman tertentu nuklir lain, menuntut kontrafersi politik ganas di barat Eropa dan pertarungan fisik yang sedang berjuang keluar antara gerakan lingkungan hidup dan polisi. Sekarang, 15 atau 20 tahun kemudian, kita mampu menyusun keseimbangan dari efektifitas semua tindakan tersebut dan protes.
Beberapa negara sebenarnya menurunkan ide energy nuklir langsung, semua karna mereka memiliki sumber energy lain yang memadai, yang lain hanya menyikat kesamping demonstrasi dan, khususnya dalam daerah militer dan teknologi mengambil resiko berat dalam rencana energy nuklir. Namun, energy nuklir menjadi beban alasan negara Eropa melakukan eksperimen dengan pembuat keputusan scenario partisipatif ditingkat nasional.
Efek dari bentuk baru partisipasi
Sejak kembali jauh ke 1970an, penelitian yang sudah dilakukan dalam (terencana dan tak sengaja) dampak dari alat baru untuk partisipasi lebih dalam kebijakan lingkungan, kebijakan mengenai tempat dan daerah asosiasi lain kerjakan. Pertama dari semuanya, penelitian tersebut sudah mengkinfirmasi bahwa ada alat baru, meskipun semua niat baik, gagal mengarahkan lebih atau partisipasi politik yang lebih baik. Kedua, perangkat baru dari alat partisipasi gagal menyeimbangkan mekanisme partisipasi komulatif: individu dan kelompok sudah memiliki keterlibatan politik, oleh kepentingan kebijakan, status, ilmu pengetaahuan, keakraban dan lain-lain. Ketiga, sudah dilakukan dengan jumlah yang terbatas pengaruh aktual dari kesempatan baru partisipasi dalam proses pembuat keputusan. Dalam kata lain: ketika partisipasi politik sudah dan tetap ‘diterima’ oleh demokrasi representative sebagai tambahan, itu tidak terlihat sebagai pembetulan, apa lagi sebagai pengganti. Kesimpulan lain penelitian dari dampak bentuk baru partisipasi yang terkait efek yang tidak disengaja daripadanya, khususnya dampak dalam peran dan strategi dikejar oleh pergerakan pemerintah lingkungan.
Partisipasi dan sosialisasi kebijakan lingkungan: dari 1985 sampai hari ini
Dari caatatan debat dan kesempatan partisipasi pada tahun 1970an berhubungan hampir secara ekslisif pada keputusan pemerintah atau memiliki niat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Debat dalam demokrasi sudah dilakukan terutama debat mengenai instituisi politik, bangsa negara, dan debat dalam celah antara pemerintah dan masyarakat (sipil), antara pemerintah dan warga negara. Konteks politik ini juga diwarnai debat dan konflik dalam isu lingkungan: protes yang bertujuan pada proses pembuat keputusan pemerintah, bahkan perhatian isu berhubungan dengan rencana lokasi atau manajemen bisnis tertentu. Kebijakan lingkungan adalh tanggung jawab pemerintah. Bahkan alat baru terkait partisipasi sebagiaan besar pada transparansi dan aksesbilitas keputusan pemerintah.
Partisipasi dan marketisasi kebijakan lingkungan
Marketisasi berdiri untuk berbagai indicator yang terhubung. Yang pertama, seperti yang telah dinyatakan, ada pergeseran gaya pemerintah, strategi manajemen, dan perangkat alat kebijakan yang digunakan. sebagai gantinya beralih pada peraturan langsung pemerintah juga memperkenalkan alat kesesuaian paasar untuk menarik warga negara dan bisnis yang merubah cara mereka dalam batas lingkungan. Kedua, marketisasi mengacu pada pemerintah meninggalkan tanggung jawab tertentu dan kompetensi lebih pihak pasar.
Lingkungan, partisipasi dan kekuatan: antara ‘green polder model’ dan demokrasi lebih lanjut
Dalam 30 tahun kebijakan lingkungan hidup terlihat ‘lingkungan’ dan ‘partisipasi’ memang terkait erat namun diwaktu yang sama member arti ‘partisipasi’ dan bagai mana partisipasi terbentuk, mengalami perubahan subtansi. Singkatnya pendapat dan organisasi dari partisipasi sangat berubah dalam 30 tahun kebijakan lingkungan hidup. Walaupun demikian hal ini tidak menyebabkan beberap perubahan signifikan dalam keseimbangan koneksi kekuatan dengan kebijakan lingkungan.
Ada dua jalur yang dapat diambil untuk merancang alat penting baru partisipatif: ‘green polder model’ tu demokrasi lebih lanjut, khususnya relasi antara pasar dan masyarakat. Kesuksesan sosial ekonomi model polder, berdasarkan consensus dasar antara pemerintah, perdagangan dan industry dan gerakan serikat buruh, menginspirasi beberapa orang untuk mengajukan tipe yang serupa dari model kebijakan lingkungan. perasaan lain bahwa ‘green polder model’ tidak akan menjadi bencana lebih: mereka mengasosiasi ‘model polder’ dengan konsultasi antara golongan atas kelompok kepentingan, tanpa hambatan oleh dukungan mereka, mencaapai kompromi dengan yang lain.
Â
Sumber: Leroy Pieter and Tatenhove van Jan P.M, Environment and Participation The shifting significance of a double concept, Â
Â
