Publik pasti belum lupa mengenai DR. Sitti Hikmawaty, Komisioner KPAI yang pada bulan Februari silam sukses menjadi bahan berita media nyaris di seluruh dunia. Ketika itu, dia tenar akibat pernyataannya yang bilang bahwa perempuan bisa hamil karena renang bersama pria di kolam yang sama.
Nah, terkini kabarnya dia diusulkan untuk diganti oleh Dewan Etik KPAI pada Presiden. Usulan itu masih terkait dengan pernyataannya yang menghebohkan tersebut.
Terhadap usulan tersebut, Sitti Hikmawatty tidak terima. Sitti merasa ia diadili secara berlebihan akibat kesalahan pernyataannya tentang perempuan bisa hamil di kolam renang.
"Saya melihat ada upaya mengadili saya dengan cara yang berlebihan, ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI serta manajemen konflik di dalamnya," kata Siti dalam siaran pers, Sabtu (25/4/2020) yang kami kutip dari Kompas.com.
"Saya tak memahami, kesalahan yang saya lakukan masuk dalam katagori apa?", sambungnya.
Sambil mengaku sedang fokus membenahi upaya perlindungan anak di tengah pandemi, dia tak mau ambil pusing dengan isu pemecatannya. Dia juga mengaku sedang serius membenahi Lembaga KPAI dari oknum-oknum yang hanya mempertontonkan syahwat berkuasa.
"Selepas pembenahan ini, saya sendiri yang akan mengantarkan surat pengunduran diri ke Bapak Presiden", demikian lanjutnya yang juga kami kutip dari Kompas.
Bukan Hanya Bersalah, Tapi Juga Bebal
Terhadap tanggapannya tersebut, satu hal yang muncul di benak saya bahwa ibu ini tak cuma salah tapi juga tolol. Kenapa?
Baiklah, di pasal-pasal kode etik seorang pejabat publik macam KPAI memang mungkin tak ada yang secara gamblang menunjukkan syarat etis berupa larangan membuat pernyataan mengenai kehamilan. Jadi, okelah secara hukum bisa saja dibilang bahwa dia tak bersalah karena tak ada pasal pelanggaran yang pas untuk kesalahannya.
Namun, ibu ini rupanya tak tahu bahwa menjadi pejabat publik itu adalah menjadi pribadi yang tidak hanya harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum. Mereka dituntut lebih yakni tunduk pula secara moral pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku umum termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kebeneran ilmiah/sains.
Itu artinya, menjadi seorang pejabat publik apalagi sekelas komisioner, dituntut untuk memiliki kecakapan intelektual untuk banyak bidang juga, tak hanya kecakapan atau kepakaran akan bidang yang ditangani (baca: untuk case Sitti Hikmawaty tentu bidang KPAI) semata. Tanpa kecakapan pada multibidang, seseorang pejabat publik bisa ngawur dalam membuat pernyataan.
Pada sebagian pejabat yang sadar tidak begitu banyak bidang yang dikuasainya, akan memilih no komen apabila ditanyai wartawan mengenai sesuatu yang tak dikuasainya. Ini menghindarkannya dari membuat pernyataan sesat untuk publik. Namun, pada Sitti Hikmawaty kita menemukan "keberanian" membuat pernyataan untuk kasus yang tidak dikuasainya secara ilmiah.
Itulah kesalahannya. Kesalahan yang pasalnya tak ada dalam kode etik Komisioner KPAI. Maka, kalau dia berkilah tak ada pelanggaran yang dilakukannya bila merujuk pasal-pasal kode etik KPAI ya memang benar. Namun, tak tertera pada pasal-pasal kode etik tak serta-merta berarti tak pantas direkomendasikan untuk diganti/dipecat secara tak terhormat akibat ngawur membuat pernyataan publik.
Sebab apa? Syarat menjadi pejabat publik adalah tidak hanya tunduk pada apa yang tertulis. Mereka dituntut lebih. Tuntutan lebihnya adalah pada segi moral publik. Bila menimbulkan sesat pikir pada publik ya patut dipecat.
Jadi, sampai di sini mudah-mudahan poin kesalahannya sudah bisa dipahami pembaca. Giliran berikutnya adalah tentang kebebalannya.
Untuk poin ini, sengaja saya tidak akan singgung lagi soal pernyataan bebalnya yang jadi pangkal tolak rekomendasi pemecatannya. Nyaris semuanya sudah tahu bahwa pernyataannya tersebut adalah menyesatkan.
Yang mau aku ketengahkan di sini adalah kebebalannya justru tentang keengganannya untuk diganti. Mengapa ini disebut sebuah kebebalan?
Karena jabatan Komisioner KPAI, sebagaimana pula jabatan komisioner lainnya adalah jabatan milik negara, bukan jabatan akibat kelahiran. Di sini maksudnya adalah jabatan komisioner KPAI mesti dilihat dalam konteks bentuk negara yang berlaku.
KPAI adalah lembaga milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang bukan kerajaan, bukan monarki. Karenanya, menjadi pejabat di KPAI adalah mengikuti perintah UU negara yang berlaku. Beda cerita apabila Indonesia adalah kerajaan dan jabatan-jabatan di pos-pos penyelenggara negara adalah mutlak milik anggota keluarga kerajaan. Itu pun bila Sitti adalah salah satunya.
Nah, karena Indonesia bukan kerajaan, ya Sitti mesti tunduk pada tuntutan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemecatan akan pengisi pos-pos jabatan penyelenggara negara yang berlaku. Kalau ngotot tak mau diganti, fix, itu bebal, tolol yang tak ketolong.
Masa iya, tunggu dipaksa polisi karena membangkang pada perintah UU sih, Bu? Gelar akademik doktormu dibeli di mana sih sampai bisa pekok kayak orang tak kenal bangku sekolah? So please, legawalah!(*)
Catatan: Artikel ini sudah pernah tayang di https://seword.com/umum/tak-punya-malunya-komisioner-kpai-ini-masih-juga-9asz1opdsO?
