Kasus skandal Bank Century sebetulnya mengingatkan kita bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya entitas yang aneh. Berhari-hari menghabiskan waktu dan uang, namun di ujung tak bisa berbuat lebih. Dan kini mereka hendak melakukan hal yang sama untuk kasus mafia pajak. Dalam semangat reformasi, lembaga tersebut memang perlu dipikirkan untuk dihilangkan. Bukan karena ia warisan Belanda, tetapi juga ia menjadi sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak efisien dalam semangat desentralisasi. Bahkan, dalam banyak contoh kasus, ia merugikan.
Dewan Perwakilan Rakyat memang dapat ditelusuri keberadaannya sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu ia bernama Volksraad. Dibentuk pada penghujung 1916, ia berfungsi untuk mengurusi segala macam persoalan, seperti perlawanan petani kulit coklat, produksi, atau komoditas yang timbul di tanah jajahan. Keberadaan lembaga itu juga menandai munculnya keinginan memberikan otonomi dari Kerajaan Belanda di tanah jajahan yang mereka namai sebagai Hindia Belanda.
Seiring kedatangan Jepang dan hancurnya Belanda, Volksraad bubar. Saat Jepang hengkang, Indonesia segera mendirikan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membuat segala macam peraturan (sebagaimana Volksraad). Komite ini lahir pada 29 Agustus 1945, 12 hari sejak proklamasi Indonesia, di Jakarta. Ia beranggotakan 137 orang yang berasal dari banyak kawasan.
Pada 15 Februari 1950, Komite dibubarkan. Indonesia memasuki masa Republik Federal. Dan berdasarkan watak federasi, maka badan legislatif pun dibuat dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara atau Senat.
Saat itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 146 orang yang mewakili negara-negara bagian. Negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia (49 orang), Negara Indonesia Timur, (17 orang), Negara Jawa Timur (15 orang), Negara Madura (5 orang), Negara Pasundan (21 orang), Negara Sumatera Timur (4 orang), Negara Sumatera Selatan (4 orang), Negara Jawa Tengah (12 orang), Negara Bangka (2 orang), Negara Belitung (2 orang), Negara Riau (2 orang), Negara Kalimantan Barat (4 orang), Negara Dayak besar (2 orang), Negara Banjar (3 orang), Negara Kalimantan Tenggara (2 orang), Negara Kalimantan Timur (2 orang).
Untuk Senat, keanggotannya berjumlah 32 orang. Ia diisi oleh negara-negara bagian yang masing-masingnya diwakili oleh dua orang. Dan Majelis Permusyawaratan merupakan sidang gabungan antara Dewan dan Senat tersebut.
Sejak Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, keberadaan Senat pun lenyap. Tinggallah Dewan Perwakilan Rakyat seorang yang menjadi pengimbang pemerintah. Dewan diisi oleh partai-partai politik yang datang dan pergi. Daerah-daerah tak terperhatikan, terutama pada rezim militer Jenderal Suharto. Daerah dianggap cukup diwakili oleh apa yang disebut utusan daerah; sesuatu yang mengasumsikan daerah adalah satu entitas tunggal, tak jamak.
Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki peran sebagai pembuat undang-undang dan anggaran bersama pemerintah. Ia dapat membahas, menerima, atau menolak usulan undang-undang yang diajukan pemerintah. Ia berposisi sebagai lembaga kontrol atas pemerintah.
Namun, pada 1998 reformasi melanda Indonesia. Jenderal Suharto dirobohkan rakyat. Bersama dengan itu, menyeruak suara-suara merdeka dari berbagai penjuru tanah air. Indonesia hendak mengalami nasib seperti Uni Soviet. Banyak daerah yang sudah berpikir bahwa Indonesia betul-betul menggantikan Belanda: sama-sama menghisap dan menjajah. Di masa ini, Timor Timur merdeka.
Untuk mengakomodir keadaan itu, maka pada 21 November 2001 dibentuklah lembaga yang dapat mewakili daerah dengan nama Dewan Perwakilan Daerah. Tentu saja, Dewan ini dapat dilacak asal usulnya pada masa Republik Indonesia Serikat, yakni Senat, yang merupakan perwujudan dari eksistensi negara-negara yang sebelumnya telah berdaulat.
Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah ini seperti menjawab apa yang diimpikan oleh proklamator Muhammad Hatta namun dikhianati Sukarno, dan yang menjadi janji Sukarno dengan banyak negara/daerah kala berperang melawan Eropa. Daerah kembali mendapatkan otonominya.
Gagasan dasar pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana tertulis dalam situs resmi Dewan Perwakilan Daerah di www.dpd.go.id, adalah untuk mengakomodir aspirasi sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilankeputusan politik di republik ini. Gagasan ini otomatis mengkonfirmasi bahwa memang telah ada penghisapan di masa pemerintahan sebelum reformasi 1998. Dan ketimpangan itu mengancam keutuhan negara Indonesia dan persatuan bangsa-bangsa di dalamnya.
Hanya saja, saat ini kekuatan Dewan Perwakilan Daerah tak sebesar Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, keberadaannya hanya menjadi penunjang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Orang memetakan, dalam sistem perwakilan, bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan teritorial dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan politik.
Dalam semangat desentralisasi, penguatan Dewan Perwakilan Daerah justru terasa jauh lebih penting ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat, yang notebene perwakilan partai politik. Jika saat Republik Indonesia Serikat dibubarkan yang berimbas pada peniadaan lembaga Senat, kini Dewan Perwakilan Rakyat-lah yang tidak diperlukan.
Dewan Perwakilan Rakyat mengandung partai-partai besar yang tersentral di Jakarta. Jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Daerah, keberadaan partai-partai itu menjadi bias. Yang satu tampak masih sentral, yang lain sudah desentral. Lalu, siapakah yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Bahkan, meski namanya perwakilan rakyat seluruh Indonesia, saat ini lebih dari 70 persen anggotanya justru berasal atau berdomisili dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan bukan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Mayoritas anggota itu adalah orang-orang Jakarta dan sekitarnya yang dicalonkan untuk daerah.
Keganjilan komposisi yang kontradiktif dengan nama perwakilan rakyat ini akan lebih lengkap jika menyimak tingkah polah anggotanya. Sejumlah anggotanya ditangkap untuk kasus-kasus tak terhormat dan jauh dari adat, entah itu soal porno atau korupsi. Terakhir, puluhan dari mereka ditangkap untuk kasus dugaan suap menyuap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Apa yang terjadi jika tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat? Sepertinya, kehidupan akan berjalan seperti biasa. Pengimbang pemerintah pusat sudah cukup dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dewan inilah yang semestinya merebut peran-peran yang selama ini dimainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika ada masyarakat adat, nelayan, petani, sekompok masyarakat, atau siapapun merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tentulah Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi ujung tombak yang jauh lebih mengakar. Apalagi, setiap kasus tentu terjadi di daerah-daerah di Indonesia; tak ada yang di luar Indonesia.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan hanyalah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Jikapun ada tentangan, tentulah itu dikarenakan adanya hasrat untuk memberlakukan sebuah sistem tunggal berskala nasional yang biasanya diusung oleh partai politik nasional. Dan ini memang akan menabrak kepentingan dan pola kepartaian selama ini. Namun, di sini Aceh dapat menjadi pilot project bagi bangunan sistem politik Indonesia. Aceh adalah inspirasi tentang bagaimana Indonesia harus dibangun berdasarkan sejarah. Dan Bhinneka Tunggal Ika, yang selama ini cuma slogan, mendapatkan perwujudannya yang kongkret.
